Joeleonhart’s Weblog

To Learn and To Share

Protap: Riwayatmu Kini

Protap: Riwayatmu Kini

Oleh: Hidayat Banjar

 

Kalau ditelusuri sejak awal (1989) wacana Protap (Provinsi Tapanuli) digulirkan, sesungguhnya jauh dari isu SARA (Suku Agama dan Ras). Makanya ketika itu, berbagai elemen – baik dari Utara, Selatan, dan Tengah ikut andil agar pembentukan provinsi baru ini.

Tujuan pembentukan Protap pada awalnya juga mulia: mengatasi rentang jarak birokrasi yang berpusat di Medan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, oknum-oknum tertentu memanfaat perjuangan pembentukan provinsi baru yang mulia tersebut untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu dan kroni-kroninya.

 

Rumah Sendiri

Kenapa disebut mulia? Sejatinya ‘kelahiran’ sebuah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan baru merupakan sebuah impian, sebagaimana impian keluarga baru memiliki rumah sendiri. Mengapa tidak, di rumah sendiri, anak-anak dapat bermain bebas, tumbuh bebas sebagaimana adanya, tidak terlalu memikirkan mertua atau orang lain, misalnya.

Di rumah sendiri, urusan keluarga dapat diatur sendiri tanpa perlu mempertimbangkan orang lain. Ayah dapat berperan sebagaimana ayah adanya, bukan sekadar ayah bilogis dan sebutan semata. Begitu juga ibu, dapat berperan sebagaimana ibu yang membentuk kepribadian anak-anaknya. Itulah impian keluarga-keluarga baru: dapat miliki rumah sendiri.

Memiliki rumah sendiri memang beda dengan memiliki provinsi sendiri. Tetapi, tujuan dari kepemilikan tersebut, sejatinya adalah sama: agar para penghuni rumah atau penduduk di provinsi tersebut sejahtera lahir dan batin. Dengan mengatur rumah sendiri tak tergantung dengan mertua, umpamanya, sebuah keluarga baru akan dapat memenej keuangannya sendiri.

Sejatinya lagi pembentukan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan baru adalah agar orang-orang yang ada di wilayah itu lebih mandiri. Dengan demikian akan meningkatkan segala aspek dari kehidupan mereka. Impian ini bukanlah fantasi kosong belaka, sebagaimana kepemilikan rumah: ia adalah cita-cita mulia.

            Lalu, akankah cita-cita mulia memiliki provinsi sendiri (Protap) kandas karena syahwat kekuasaan orang-orang tertentu?

 

Sejak 6 Tahun Lalu

Ya, setidaknya, sejak tahun 2003 – 6 tahun lalalu – mulai terasa betapa perjuangan Protap diarahkan untuk kepentingan segelintir oknum. Makanya penulis sepakat, Protap jangan dibawa ke isu SARA.

Sebagai umat, imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut (Analisa Kamis, 5 Februari 2009) yang meminta umat Islam dan seluruh masyarakat tetap tenang pantas kita ikuti. “Jangan mudah terpancing isu provokatif,” katanya pasca-wafatnya Ketua DPRDSU di gedung dewan Selasa (3/1). “Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengusut kasusnya setuntas-tuntasnya,” Kata Ketua MUI Sumut Prof Dr H Abdullahsyah MA di ruang kerjanya Rabu (4/1).

Sementatara itu, di media yang sama, Forum Harmoni Indonesia (Forsas) Kota Medan mengungkapkan, aksi yang dilakukan kelompok masyarakat di rumah rakyat sebagai ulah oknum yang haus kekuasaan.

Aksi itu telah didominasi ambisi membabi-buta, ketimbang persoalan SARA, dan berbuntut tindakan yang tidak rasional dan melanggar aturan, ungkap Ketua Forsas Medan Edwin S Pohan, Rabu.

Sementara itu orams Islam Sumut juga menyampaikan sikap hampir sama atas aksi unjuk rasa Protap yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena mengakibatkan wafatnya Ketua DPRDSU Drs Aziz Angkat MSP.

Pernyataan yang disampaikan DR Sayfii Siregar, H Rizal Mahaputra, Prof Dr Basyaruddin, KH Zulfikar Hajar LC, Mahlil Hamdani, Ali Yusron Gea dan sebagainya menyebutkan aksi mendukung Protoap seperti gerakan komunis.

 

Wajib Mengusut

Untuk itu petugas wajib mengusut kasus tewasnya mantan aktivis KNPI Sumut ini yang dilantik sebagai Ketua DPRD Sumut pada 27 November 2008 menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe yang pindah dari Partai Golkar ke Partai Demokrat ini setuntas-tuntasnya. Dengan demikian harapan banyak kalangan – termasuk MUI – agar tetap terpeliharanya kekondusifan dan persatuan di daerah ini yang selama ini terpelihara dengan baik, tetap terjaga.

Kalau ditelisik lebih dalam, isu SARA tidak melekat di wacana pembentukan Protap (Provinsi Tapanuli) yang sudah diusung sejak 1998. Ketika itu pembentukan Protap memang kehendak berbagai elemen masyarakat.

Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, guru besar antropologi Universitas Negeri Medan, yang pernah menjadi anggota Komite Pemrakarsa (Komsa) Pembentukan Protap hingga tahun 2004 mengatakan, Protap digagas sejak 1998.

Wilayahnya meliputi eks Keresidenan Tapanuli dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, hingga kepulauan Nias. Tahun 2000 pernah terjadi kongres rakyat Sibolga untuk membentuk provinsi ini. Namun sejak 2004, kepanitian pecah hingga melahirkan panitia baru yang diketuai GM Chandra Panggabean.

 

Fanatisme Agama

Perpecahan terjadi salah satunya karena isu pembentukan mengarah pada fanatisme agama. Muncul pula ketidaksepahaman soal letak ibu kota provinsi (Kompas Rabu, 4 Februari 2009).

Mantan Ketua Komsa Medan Amir Mirza Hutagalung menambahkan, saat itu pernah terbentuk komsa-komsa di tiap kabupaten, tetapi kini komsa sudah tidak jalan lagi. Usulan Protap yang kemudian muncul tidak lagi berada di eks Keresidenen Tapanuli, tetapi sebatas Tapanuli Utara.

Protap yang digagas 11 tahun lampau itu awalnya memang untuk kepentingan banyak elemen. Entah kenapa dalam perjalanannya – terutama sejak 6 tahun lampau – terus diwarnai konflik. Tidak mustahil, hal ini terjadi karena syahwat kekuasaan oknum dan kroninya, sehingga mengabaikan asas pelangi dalam kepanitiaan.

Sejak dari tahun 2003 tujuan pembentukan Protap telah melenceng dari keinginan awal (1998): untuk kemasalahatan masyarakat luas dalam menanggulangi rentang (jarak) birokrasi yang berpusat di Medan. Ya, sejak 2003 hingga kini, wacana pembentukan Protap terkesan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu dan kelompoknya.

Demikianlah, syahwat kekuasaan itu akhirnya memuncak dan tragedi pun terjadilah di 3 Januari 2008. Berkisar pukul 12.15 Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP, tewas.

 

Dimanfaatkan Oknum

 Keinginan baik yang digagas berbagai elemen masyarakat tersebut sejak awal memang ingin dimanfaatkan oknum tertentu, sehingga tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula ada tiga opsi untuk ibukota Protap: Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu.

Seperti yang diberitakan ANALISA, Senin 25 September 2006 halaman 16: Karena tim prakarsa terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) mengunggulkan Siborong-borong sebagai ibukota Provinsi Tapanuli nantinya, DPRD Sibolga mencabut dukungannya bergabung ke Provinsi Tapanuli.

Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya SK No 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Dengan pencabutan SK No 19 tahun 2002, melalui rapat Paripurna DPRD Sibolga tanggal 18 September 2006 mengeluarkan SK No 15 tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan DPRD Sibolga dalam mendukung terbentuknya Provinsi Tapanuli.

 

Jangan Dipelintir

Harian Waspada (1/5 hal 1-07) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Analisa, Waspada, dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5-07) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut. Ada apa?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus, terlebih setelah keinginan oknum-oknum tertentu dipaksakan. Makanya Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) – ketika itu – mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Dapat disimpulkan Protap yang digagas 11 tahun lampau awalnya memang melibatkan berbagai elemen. Belakangan berubah jadi kepentingan oknum-oknum tertentu, terutama sejak enam tahun terakhir. Sejak itu, pembentukan Protap seperti tiada hari tanpa konflik.

Aksi yang menjurus pemaksaan kehendak sesungguhnya bukan baru terjadi di 3 Januari 2009 itu. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi, Abdul Wahab Dalimunthe saat menjadi Ketua DPRD Sumut pernah disandera demonstran untuk menerbitkan rekomendasi pembentukan Protap.

Maka saran MUI agar umat Islam dan masyarakat tenang, wajar diindahkan. Tapi untuk itu, penegak hukum harus benar-benar berjalan di rel yang ada, ditandai dengan ditindaknya para pelaku anarkisme tersebut. Semoga.

 

Peminat Masalah Sosial Budaya

Menetap di Medan

April 23, 2009 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Oleh Hidayat Banjar

 

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Protap yang digagas enam tahun lampau memang dilandasi fondasi konflik. Dari sejak awal diwacanakan, Protap terus-menerus jadi ajang konflik.

3 Januari 2008 berkisar pukul 12.15 konflik iut memuncak hingga menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP. Pertanyaan kita, Protap untuk kepentingan siapa?

Siang itu sekira pukul 12.00 Aziz Angkat sedang memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDSU, Fahrizal Dalimunthe, terpaksa dibubarkan karena massa penggunjuk rasa tiba-tiba memaksa masuk ke dalam ruang sidang.

Begitu masuk ruang rapat paripurna, massa mendatangi Aziz Angkat dan memaksanya ke luar serta menyeret dari dalam ruangan. Suasana di dalam ruangan begitu sesak hingga membuat Aziz Angkat terkejut, apalagi dirinya disebut-sebut mengidap penyakit jantung.

Aziz Angkat terpaksa diamanakan ke dalam ruang Fraksi Golkar dan selanjutnya pihak DPRDSU memanggil mobil ambulans dan membawanya ke rumah sakit Gleni. Beberapa menit kemudian, Aziz Angkat meninggal dunia. Setelah diotopsi, jenazah Aziz Angkat dibawa dan disemayamkan di rumah duka Jalan Eka Rasmi Medan Johor (Berita Sore, 3 Januari 2009).

 

Soal Ibukota Provinsi

 Dari awal memang tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula direncanakan ibukota Protap di Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu. Di samping itu, terbaca pula ada misi ‘suci’ tertentu yang diemban jika Protap benar-benar jadi provinsi..

Karena itu, Harian Waspada (1/5 hal 1-2007) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe (ketika itu) menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

 

Keunikan

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Waspada, Analisa dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut ketika itu. Ada apa, kok bisa demikian?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus. Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

 

Memang, jika dilihat dari jumlah tingkat II-nya dan dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Sumut dapat dimekarkan sedikitnya jadi tiga provinsi, bahkan lebih. Lalu, kenapa yang begitu mengemuka hanya Provinsi Tapanuli. Menurut John T Ritonga (Waspada, Kamis 13 Agustus 2004) karena orang-orang di Tapanuli lebih progresif dan didukung pula oleh sebuah media. Lalu bagaimana dengan wacana Provinsi Asahan Labuhanbatu dan Provinsi Pantai Barat?

            Inilah pertanyaan yang begitu menggoda. Sebab, diundang-undang (no 22 Tahun 1999) menyatakan dua kabupaten dan satu kota saja sudah dapat membentuk provinsi. Sedangkan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004, disebut lima kabupaten dan satu kota. Sementara di Sumut, kini, sedikitnya ada 28 daerah tingkat II. Maka dari hitungan jumlah itu, sedikitnya pula di Sumut dapat dibentuk 3-5 provinsi.

 

Meredup

            Seiring perjalanan waktu, gema pembentukan Protap yang digaungkan 6 tahun lampau perlahan meredup. Tapi menguat kembali pada akhir 2006 lampau. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah ibukota. Nampaknya soal penetapan ibukota ini pun akan jadi cerita tanpa akhir.

“Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9-06).

HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muhammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”

Selain itu, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibuthkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborong-borong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur-hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”

Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintahah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapasogit,” ujar Simorangkir.

 

Pengotakan

Menurut Simorangkir, jangan karena desakan pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi pengotakan, tarik-menarik kepentingan antarkabupaten.

“Adanya asumsi, yang penting terbentuk dulu Provinsi Tapanuli, merupakan ambisi pribadi. Pemekaran suatu wilayah harus dengan konsep jelas untuk mempercepat pembangunan kepada masyarakat. Untuk apa dimekerkan kalau nantinya pembangunan jalan di tempat. Sama saja pemborosan anggaran,” ungkap keduanya.

Aksi penolakan berikutnya berlangsung Rabu (11/10-06). Ketika itu 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga menolak Provinsi Tapanuli. “Ratusan massa 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah, Himatatsi, Hima Tapteng serta perwakilan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari Medan berunjukrasa mendukung DPRD agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No 15 Tahun 2006.” (Demikian berita-berita surat kabar terbitan Medan termasuk Waspada, 12 Oktober 2006).

20 Ormas dan OKP itu yakni KNPI Sibolga, MPC Pemuda Pancasila Sibolga, PD Pemuda Mummadiyah Sibolga, PC GP Anshor, PC Hikmah, PC IPNU, PC PMI, PC PMII, PV IMM, PD IRM, PC GPI, PD Karang Taruna, PRM Aek Parombunan, Himatatsi, Himatapteng, Aliansi Mahasiswa Tapteng, PC Satma Pemuda Pancasila, Ranting PP Sibolga Selatan, PC Fatayat NU, BASI’AR (Badan Strategi dan Informasi Amanat Rakyat), PD Nasyiatul Alwashilyah, PC GMP, PD APA, DPD II HIPI, PD MABMI, PD GPA, serta masyarakat Kelurahan Pasar Belakang. Mereka sepakat mengatakan, pemaksaan kehendak itu merupakan upaya dari kelompok tertentu dengan misi tertentu pula.

 

Kelompok Tertentu

            “Masak karena kelompok tertentu ingin pemekaran lantas kita wujudkan, tidak bisa itu. Makanya hingga saat ini dewan masih menggodoknya,” ucap Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) keras kepada wartawan dengan wajah sedikit memerah.

            Dalam kata-katanya yang demikian itu, Rizal tidak menyebut Provinsi Tapanuli. Gubsu (ketika itu) hanya menyebut “pemekaran”. Tapi yang disebut “pemekaran” oleh Gubsu, tentunya tidak lain maksudnya Provinsi Tapanuli. Dan yang dimaksud dengan “dewan” oleh Gubsu dalam kata-kata itu, tentulah DPRD Provinsi Sumatera Utara.

            Ada bahagian-bahagian  tertentu dari kata-kata Gubsu yang dikemukakan perlu ditanggapi atau dipertanyakan supaya persoalannya makin jelas dan tidak membingungkan.

            Siapa sebenarnya yang dimaksud Gubsu dengan “kelompok tertentu” itu? Mungkin sudah ada pihak yang mengetahui siapa “kelompok tertentu” dimaksud. Tapi tidak  mustahil masih banyak pihak dalam masyarakat yang belum tahu atau tidak tahu siapa sebenarnya “kelompok tertentu” tersebut.

 

Catatan Sejarah

            Ada catatan sejarah yang penting untuk diingat dan dicermati. Misalnya sejarah yang terkait dengan perbuatan  Belanda di masa penjajahan, yang dengan cara tak kentara memusuhi kaum muslimin di negeri ini.

            Di Sumatera, Belanda dahulu mendirikan Keresidenan Pantai Barat dan sekaligus memerangi kaum Paderi yang muslim. Kemudian Belanda juga mendirikan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, yang setelah merdeka menjadi Provinsi Sumatera Utara.

            Sekarang, ada pula “kelompok tertentu” yang menghendaki pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan mendirikan Provinsi baru dalam wilayahnya, yakni diberi namanya Provinsi Tapanuli. Ada benang merah antara sejarah masa lalu itu dengan kehendak yang memaksakan berdirinya provinsi baru itu.

            Menyadari bahaya di balik itu, kepada kelompok tertentu itu, sang Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) yang arif mengatakan : “Tidak bisa itu !”.

Makanya kita bertanya, kenapa harus Provinsi Tapanuli saja yang diusulkan? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan di Pantai Barat dan Aslab, akankah diabaikan aspirasinya. Korban nyawa telah jatuh. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban berikutnya hanya karena pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu. Kita perlu bertanya lagi, untuk kepentingan siapa Protap itu? ***

 

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Tinggal di Medan.

April 23, 2009 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Munir, Valent, dan Asketisme

 

Sejarah walaupun yang acak-acakan, tulis Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir-nya (Tempo 13 Juli 2008 hal 130) tidaklah hadir dengan sia-sia. Pribadi-pribadi serupa Munir, Valent dan lainnya yang hadir dengan perjuangan membawa perubahan atau tidak, juga tidak sia-sia.

Kalaupun akal budi tak kunjung menang, seperti dicitakan Hegel, tak berarti manusia takluk. Kalaupun kebebasan tak berhasil terbentang penuh di dunia, seperti diperhitungkan Marx, tak berarti ia tak layak diperjuangkan.

Pada titik inilah, menurut Goenawan, ”mikropolitik” punya makna ”militansi dari aksi yang terbatas”. Ia bukan rencana mengubah semesta berdasarkan wajah sendiri. Tapi ia tak takut kepada yang mustahil.

Dan, harapan? Bukan itu soalnya. Politik bisa dengan harapan, bisa tidak. Sebab ia perlawanan yang membuat hidup kita di sebuah tempat, di suatu waktu, bersama yang lain – tak sia-sia. Kematian Munir, bukanlah sebuah kesia-siaan. Komitmennya memberi pengaruh baik bagi jalan yang lurus.

Valent, ’dibunuh’ hak-hak sipil (perdata)-nya oleh orang-orang tertentu, juga dengan memanfaatkan fasilitas negara. Misal, masalah berkaitan dengan izin, kalau staf yang urus, kerap gagal atau diperlama-lama. Ruag geraknya terus dipantau. Untuk makan siang saja pun selalu diikuti oleh oknum-oknum bertubuh atletis dan bertampang seram. Pernah juga sampai sepuluh orang berdiri di depan kami (Hidayat Banjar, Valent dan seorang rekan) pada waktu makan malam, memoto dan melihat-lihat kami makan. Tidakkah ini semacam teror mental?

Kasus serupa Munir dan Valent di era keterbukaan dan kesejagatan ini merupakan sejarah muram bagi Indonesia. Terhadap kasus Munir, meski Suciwati (istri Munir), orang-orang yang berjuang agar kasus ini terungkap tuntas, dan siapa saja yang cinta keadilan mengalami proses antiklimaks, ketika Pollycarpus dibebaskan, namun kini titik terang mulai kelihatan.

Ketika itu, banyak yang pesimis – termasuk saya – kasus Munir akan dapat membongkar konspirasi jahat. Ketika Pollycarpus dibebaskan, kita berasumsi, kasus pembunuhan Munir kembali ke titik nol, kembali jadi misteri.

Ternyata, kabinet SBY-JK tidak mau main-main dengan penegakan hukum. Meski belum pasti tuntas, simpul itu mulai terlihat, setidaknya setelah Muchdi menyerahkan diri. Polisi menetapkan Muchdi Purworandjono sebagai tersangka baru kasus pembunuhan Munir. Ia ditahan dan sejumlah bukti disiapkan: hubungan teleponnya dengan Pollycarpus, surat penugasan intelijen, juga kesaksian bawahannya. Kita berharap kasus Valent juga dapat terungkap secara tuntas, dan membawa aktor intelektual ke proses hukum.

 

Keterlibatan Oknum BIN

Dari pemberitaan Majalah Tempo (Sabtu 29 Juni 2008), jika benar oknum-oknum BIN (Badan Intelijen Negara) terlibat pembunuhan Munir, betapa sangat menakutkannya negeri ini. Pertanyaannya kemudian, apakah ini sebuah operasi intelijen resmi atau penyalahgunaan wewenang oleh kelompok jahat di negeri ini?

Di negara modern, lembaga intelijen seperti BIN dirancang sebagai tempat berkumpulnya para patriot sejati. Mereka bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi dari semua penjuru dunia untuk kepentingan negera, bukan justru untuk menghabisi rakyat sendiri.

Jabatan yang diemban Muchdi di BIN memang memungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Ia menjadi deputi penggalangan, yang dalam pengertian di era Orde Baru bertugas menjalankan berbagai operasi rahasia, kalau perlu melanggar hukum, demi tujuan tertentu. Operasi seperti ini, termasuk pembunuhan memang jamak dilakukan negara otoriter untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah dari oposisi di dalam negeri. Di negara demokrasi, operasi seperti ini hanya boleh dilakukan di negara lawan.

Kalau Munir dihabisi secara fisik, di Sumut, seorang sahabat saya yang bernama dr Robert Valentino Tarigan SPd, Pimpinan BT/BS BIMA Indonesia berpusat di Jalan Bantam No 6 A Medan yang juga Direktur LSM Pelindung Bumimu ’dihabisi’ hak-hak perdata-nya. Ia diteror dengan berbagai modus hanya karena upaya menyelamatkan hutan bersama rakyat.

Penjajakan kerap dilakukan terhadapnya dengan terang-terangan, mobilnya pernah ditabrak dari belakang oleh oknum Kapolres salah satu Polres di Sumut, karyawannya diiming-imingi – kalau tak mau – juga diteror agar jadi pengkhianat, bahkan ada yang ditabrak hingga cidera, lokasi bimbingannya  pada 28 Oktober 2005 malah sekitar pukul 23.00 dikepung oleh sekitar 50 oknum aparat dipimpin langsung oleh Mah dan San ketika itu petinggi di Polres Asahan, salah satu wilayah advokasi Valent.

Pada Maret 2008, BIMA digrebek beberapa oknum Poldasu dipimpin Kasat II Reskrim, yang dulunya salah seorang Kanit di Polsek Medan Baru. Terlontar dari mulutnya bahwa penggerebekan pada Oktober 2005 malam itu karena Valent disangka memeras. Yang saya heran, siapakah yang akan diperas Valent dan dalam masalah apa?

           

1.112 Jam dalam Sel

            Valent (panggilan akrabnya) tidak menyerah, maka dibangunlah skenario agar ia masuk sel. Semua derita ini ia terima karena upayanya mewariskan mata air, bukan air mata kepada anak cucu. 48 hari atau setara dengan 1.112 jam Valent disekap di tahanan Poldasu tanpa kejelasan status hukum. Hingga tulisan ini dibuat (akhir Juli 2008) status hukumnya tak jelas.

Kalau memang Valent tidak bersalah, harusnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara). Kalau memang Valent bersalah, meskinya perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk dibawa ke pengadilan. Tapi, nampaknya, kasus penahanan Valent ini sengaja dibuat tak jelas.

Semula pihak-pihak pencuri kayu dan kroninya menganggap, kalau Valent ditahan akan merasa takut dan menyembah-nyembah agar hal itu tidak terjadi. Andai Valent takut tentu mereka bergembira karena nilai perjuangan akan dibarter dengan penangguhan penahanan. Selanjutnya Valent pun akan jadi boneka mereka.

Sementara pihak-pihak status quo berharap, dengan penahanan Valent, gerakan penyelamatan mata air yang berimplikasi pada transparansi dan cleant government akan meredup.

 

Asketisme

Nilai-nilai asketisme yang dipancarkan pribadi serupa Munir, Valent dan lainnya akan membawa pengaruh positif bagi orang-orang yang berada di jalan lurus. Sehingga menimbulkan semangat patriotisme dan kesanggupan berkorban buat orang banyak (lain). Tetapi, nilai-nilai asketisme tersebut akan ‘berbahaya’ bagi kelompok para pencuri dan pengusaha illegal karena gerakan mereka jadi sempit bahkan terhambat sama sekali.

Asketisme berasal dari bahasa Yunani “ascesis” yang berarti “pelatihan keras”, “disiplin diri”, atau “pengendalian diri”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, asketisme diberi arti “paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban”.

Gerakan Munir membongkar kasus penculikan sejumlah aktivis mahasiswa pada tahun 1997 membuka mata publik peran Komando Pasukan Khusus dalam aksi itu. Sebelas anggota Tim Mawar, tim yang terlibat operasi penculikan, diadili. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk memutuskan Prabowo dipensiunkan dini, sementara Muchdi PR dan dan Kolonel Chairwan, perwira yang dianggap ikut bertangung jawab, dibebaskan dari semua jabatan militer.

Gerakan advokasi hutan yang dilakoni Valent bersama rakyat dan Munir sesungguhnya berpijak pada asketisme yang kuat; komitmen pada kesederhanaan dan kerelaan berkorban. Begitu pula usaha bimbingan Valent, berpijak pada kejujuran, kesatria dan transparansi. Para siswa dilatih untuk tidak mencontek, tidak potong kompas dalam menuju cita-cita: lulus pada perguruan tinggi favorit atau mendapat nilai yang baik pada ujian semester.

Ternyata, begitu disebut dirinya harus ditahan karena logo Poldasu, Valent pun menandatangani surat penahanan dimaksud. Tapi Valent tak sudi menandatangani surat penangkapan, yang isinya setelah dua kali dipanggil berturut-turut tidak hadir lalu ditangkap.

”Kalau dipanggil tidak datang, itu mengurangi nilai intelektualitas saya. Saya tidak pernah tidak datang ketika dipanggil. Jadi mana mungkin surat penangkapan ini saya tandatangani,” tegas Valent ketika itu.

Di tahanan ia menikmati istirahnya yang selama ini jadi barang mahal. Terkadang kesibukan membuat tidur dan istirah bagi Valent sesuatu yang mahal. Maka ketika diperintahkan masuk tahanan, ia pun menikmatinya sebagai istirah yang nyaman.

Tersentaklah orang-orang yang selama ini menduga Valent akan menyerah bila ditahan. Ternyata apa yang mereka duga keliru sama sekali.

 

Para Maling Resah

Orang-orang yang terlibat di dalam konspirasi busuk para maling kayu pun resah. Lalu mereka pun cari cara agar Valent mau memohon penangguhan penahanan. Hal itu diungkapkan oleh seorang oknum polisi kepada saya (Hidayat Banjar) ketika itu. Tapi, Valent tetap bertahan.

            Apa lacur, sebuah badan perguruan yang Valent ketuanya pun digoyang. Mereka ciptakan seolah-olah ada pengurus badan tandingan. Agar menjaga keutuhan badan perguruan tersebut, akhirnya Valent bersedia menandatangani surat penangguhan penahanan, setelah 48 hari di tahanan. Bersedianya Valent dalam status hukum penangguhan penahanan agar tak mengecewakan banyak orang dan rusaknya pedidikan, khususnya di badan perguruan yang dipimpinnya. 

Kasus itu berawal dari adanya logo Poldasu (padahal di logo itu tidak ada tertera tulisan Poldasu hanya tertera Sumatera Utara) dan lambang RI (burung Garuda) di brosur BIMA. Brosur itu, kata mereka (Petugas Propam Poldasu), diedarkan di SPN Sampali 19 Desember 2006. Berarti, pencetakan brosur bermasalah tanpa sepengetahuan Valent itu diperkirakan pada tanggal 18 Desember 2006.

Betapa terkejutnya Valent ketika Petugas Propam memperlihatkan di brosur tertera logo yang menyerupai logo Poldasu dan lambang Garuda. Valent mengatakan kepada mereka, brosur tersebut dicetak tanpa sepengetahuannya. Penanggung jawab Bimbingan Super Intensif Bintara Polri adalah Baginda Panuturi Aritonang SH.

Berikutnya dipertanyakan ke bagian percetakan, Mahadi, penanggung jawab percetakan mengatakan ketika itu mesin untuk membuat plat sedang rusak. Berarti, brosur itu tidak dicetak dipercetakan BIMA.

Hal demikian tidak pernah terjadi di BT/BS BIMA. Biasanya manajer menyerahkan print out untuk dicetak ke sekretaris atau KTU, dibuat kartu kendalinya. Kalau mau cepat, langsung diantar ke meja Valent untuk diperiksa dan diparaf, lalu dicatat dan diantar ke percetakan oleh bagian ekspedisi. Hasilnya dibawa kembali ke BIMA oleh ekspedisi yang menunggu di percetakan.

Menurut petugas, mencantumkan logo Poldasu merupakan kesalahan. Brosur itu, kata mereka, diedarkan di SPN Sampali 19 Desember 2006. Berarti, pencetakan brosur bermasalah tanpa sepengetahuan Valent itu diperkirakan pada tanggal 18 Desember 2006.

Setelah itu, Februari 2007 datanglah panggilan dari Poldasu untuk memeriksa Baginda Aritonang. Semula Baginda diperiksa sebagai saksi, belakangan berubah jadi tersangka. Ketika Baginda diperiksa sebagai tersangka, Valent pun diperiksa pula sebagai saksi.

Pada April 2007, Baginda melaporkan kepada Valent bahwa dia dipanggil Poldasu untuk diserahkan ke Kejatisu berhubung berkasnya sudah P21 (lengkap). Uniknya Baginda ketika itu bolak-balik antara Poldasu dan Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumut). Para Jaksa sepertinya enggan menangani perkara ini karena dianggap tidak cukup pasal (sumir) untuk diajukan ke PN (Pengadilan Negeri) Medan. Sampai enam kali berkas Baginda hilir-mudik dari Poldasu ke Kejatisu, dan kembali ke Poldasu.

Yang jadi pertanyaan, biasanya permintaan dari kejaksaanlah agar berkas dan tersangka diserahkan. Tetapi untuk kasus ini, telah diserahkan – bahkan berkali-kali – oleh kepolisian namun Kejaksaan Tinggi Sumut menolaknya. Saya ikut mendampingi Baginda ketika itu.

 

Konspirasi

Entah bagaimana ceritanya, pada Agustus 2007, datang panggilan dari Poldasu untuk memeriksa Valent dalam status tersangka. Ya, penahanan Valent, semata-mata karena para maling kayu, dikoordinir oleh lelaki berinisial As, pengusaha kayu dan pemilik usaha anggkutan ASA berasal dari Tebing Tinggi. Kabarnya As menggarap hutan Tormatutung Kabupaten Asahan bagian wilayah advokasi Valent. Rumor yang berkembang, As punya pengaruh kuat di Poldasu.

Ada pula S (yang vonis kasasinya hukuman satu tahun penjara raib entah ke mana) – juga pengusaha kayu. Mereka merasa gerah dengan advokasi hutan yang Valent dan tim lakukan di berbagai daerah di Sumut dan Aceh. Lelaki S dikenal punya hubungan dekat dengan oknum-oknum BIN.

Setelah dua kali dimintai keterangan masalah dugaan pemakaian logo tanpa izin, Valent pun ditahan pada Rabu 29 Agustus 2007. Bukankah ini merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)? Valent dijerat pasal 378 dan 228 serta harus masuk sel. Tapi, hingga kini kasusnya mengambang, SP3 tak juga keluar, berkasnya pun tak dikirim ke Kejaksaan Tinggi untuk disidangkan. Yang aneh, pelaku utamanya (Baginda Aritonang SH) sama sekali tak pernah ditahan di Poldasu.

Valent adalah Direktur LSM Pelindung Bumimu yang kerap mengadvokasi hutan dan mungkin sudah jadi TO (target operasi) pihak-pihak tertentu seraya menunggu peluang (celah) untuk menjerat dan pada akhirnya meluluhlantakkan upayanya bersama masyarakat luas menyelamatkan hutan. Akankah kasus ini menjadi terang benderang atau tetap kelabu, kita tunggu saja kebijakan dari orang-orang bijak untuk menggulirkan roda hukum di track yang benar. Semoga. ***

 

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Tinggal di Medan

July 28, 2008 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Atasi Pengangguran dengan Kecakapan Hidup

Atasi Pengangguran dengan Kecakapan Hidup

 

 

Pertumbuhan ekonomi sangat memengaruhi angka pengangguran. Menurut Direktur Perencanaan Ekonomi Makro Bappenas, Bambang Priambodo, setiap satu persen pertumbuhan PDB, hanya mampu menyerap 300-400 ribu orang tenaga kerja. Sementera pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2007 lalu hanya 6,2 persen saja.

Itu artinya, untuk tahun 2008 ini, hanya 1,8 hingga 2 juta orang pengangguran saja yang bisa mendapatkan pekerjaan. Bisa dihitung, kalau Indonesia bertekad menuntaskan masalah pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi harus lima kali lipat. Sebab, jumlah pengangguran terbuka kita sekitar 10,10 juta orang.

Melihat kenyataan ini, semestinya lembaga-lembaga pendidikan, punya tanggung jawab moral terhadap lulusannya, jangan sampai menambah deretan jumlah pengangguran yang sudah ada. Jalannya tentu saja membangun mentalitas entrepreneur dan kecakapan hidup (life skill), tamat dari studi, bukan mencari pekerjaan, melainkan menciptakan lapangan pekerjaan.

 

Sesuai Kebutuhan

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pendidikan dibagi ke dalam tiga katagori: informal adalah pendidikan di rumah tangga; formal merupakan pendidikan yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi; sedangkan nonformal adalah pendidikan luar sekolah seperti life skill.

            Bangsa yang terdiri dari lebih 220 juta jiwa ini sesungguhnya merupakan komunitas yang begitu majemuk (heterogen) dengan tingkat kebutuhan yang majemuk pula. Artinya, tidak semua orang di Indonesia ini bercita-cita ataupun mampu meraih cita-cita sebagai sarjana: S1, S2, S3 dan lainnnya. Nah, memaksakan pemikiran kepada polarisme merupakan sesuatu yang sejatinya perbuatan sangat tidak mendidik dan bertentangan dengan konsep pendidikan yang membebaskan.

            Pendidikan sesuai kebutuhan itu apa? Tentu akan terlontar pertanyaan. Jawabnya juga sangat sederhana. Ketika orangtua mendaftarkan anaknya ke SD (Sekolah Dasar), apa yang diharapkannya, sesungguhnya tidak banyak. Kelak, bila si anak tamat SD, diharapkan dapat membaca, menulis dan berhitung. Pun, bila mungkin beretika alias punya budi pekerti.

            Setelah tamat SD, orangtua mengukur kemampuan kocek serta kebutuhannya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Bila orangtua yang berprofesi petani, sangat boleh jadi kebutuhan mereka, anak-anak dapat mengembangkan usaha pertanian ke arah yang lebih baik serta menyejahterakan. Maka pendidikan selanjutnya tentu ke arah itu. Begitu juga dengan kaum nelayan (tradisional) sangat mungkin berharap, anak-anaknya dapat lebih meningkatkan hasil tangkapan (hasil laut), juga harga jual yang layak dan lainnya.

            Seyoginya, lembaga pendidikan mengakomodir kebutuhan semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Pendidikan yang hanya berorientasi kepada kalangan pemilik uang, sesungguhnya merupakan hal yang jauh dari apa yang disebut pendidikan yang membebaskan.

 

Tak Dapat Melanjut

Berbagai kemungkinan dapat menyebabkan peserta didik tak dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang memang karena ketidakmampuan orangtua, ada pula karena malas, bencana alam, dan lainnya. Justru itu, program life skill seperti bidang komputer, jahit-menjahit, montir, bahasa Inggris serta lainnya sangat besar manfaatnya buat kehidupan.

Mentalitas entrepreneur saja tanpa dibarengi kecakapan hidup, boleh jadi akan hampa. Kecakapan hidup merupakan modal dasar yang tentu saja akan menemukan kesejatiannya jika dikombinasikan dengan entrepreneurial ship.

Apalagi keahlian-keahlian seperti komputer dipadu dengan kemampuan berbahasa asing, seperti bahasa Inggris maka peluang kerja – membuka lapangan pekerjaan maupun mencari kerja – akan semakin terbuka lebar. Saat ini – sesuai dengan tuntutan globalisasi – mengandalkan ijazah saja (bahkan S1) tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan kecapakan hidup (life skill).

Karena itu pula, dewasa ini begitu menjamur sekolah-sekolah tinggi, akademi dan sejenisnya yang menawarkan program Diploma 1 (D1) hingga D3. Namun, program-program diploma itu, juga terkesan masih mahal menurut ukuran kocek kelas menengah bawah.

Alternatif yang dapat dilakukan adalah pengadaan program life skill, yang sangat boleh jadi – selama mengikuti program ini – pesertanya akan lebih punya kecakapan dibanding S1 jurusan informatika komputer, misalnya. Bayangkan, kalau tiga bulan terus-menerus belajar (praktik) tentang informatika komputer, rasanya wajarlah kalau pesertanya menguasai apa-apa yang diajarkan (dilatihkan).

Dewasa ini, kegiatan life skill sangat cocok diterapkan. Mengapa tidak, jumlah angkatan kerja yang menganggur cukup krusial untuk jadi perhatian serius. Angkatan kerja yang menganggur di Indonesia melampaui standar ILO (International Labour Organization), 20 persen dari jumlah penduduk. Sementara, angka pengangguran di Indonesia sudah melampaui 28 persen. Ini berbahaya.

Dengan upaya-upaya pelatihan life skill, niscaya angkatan kerja kita punya keterampilan yang siap pakai dan profesional, sehingga tidak menganggur atau menjadi tenaga kerja murahan. Jadi, jika ada program yang digulirkan pemerintah bekerjasama dengan lembaga swasta atau LSM maupun NGO, seharusnyalah peserta menghargai niat baik pemerintah ini dengan belajar bersungguh-sungguh.

 

Memperbaiki Nasib

            Manakala pendidikan telah dapat berfungsi sebagai pembebas dan proses pembelajaran merupakan hal yang menggembirakan, niscaya pendidikan pun dapat berfungsi sebagai lembaga perbaikan nasib. Untuk dapat menjadikan pendidikan sebagai lembaga perbaikan nasib, prestasi yang dicapai siswa/mahasiswa seyogianya secara signifikan berhubungan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian atau prestasinya. Artinya, siswa yang berprestasi dengan sendirinya akan dapat memperoleh pekerjaan seperti yang diharapkannya. Bila rekrutmen tenaga kerja – baik PNS, TNI. Polri, dan swasta – masih memberlakukan 3D (duit, deking dan dukun) maka sepanjang itu pula lembaga pendidikan bukan merupakan sarana atau lembaga perbaikan nasib.

            Nah, kalau pendidikan bukan merupakan sarana perbaikan nasib, maka peserta didik pun bersekolah atau kuliah hanya formalitas saja, sekadar memperoleh ijazah. Sebab, kelak mereka dapat memastikan diri akan dapat menduduki posisi-posisi penting bila mereka punya uang, jabatan orangtua, relasi dan mungkin juga dukun.

“Tokh tanpa susah-susah belajar, aku dapat lulus dengan baik! Tokh lagi, tanpa prestasi apa pun, kelak aku dapat menduduki posisi penting sesuai keinginanku lewat uang, relasi atau jabatan Bapakku,” tutur para peserta didik. Jika terus begini, lambat atau cepat negara dan bangsa ini akan tenggelam ke dalam rawa-rawa sejarah yang kelam. ***

Wartawan SUARA MASA

July 5, 2008 Posted by | Education | 3 Comments

Gizi dan Kecerdasan

 

Akankah kini masyarakat miskin kota dapat memenuhi standar gizi sebagaimana yang dituntut dalam konsep empar sehat lima sempurna? Kalau jawabnya ‘ya’, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan gizi itu di tengah harga-harga yang kian hari kian melambung. Kalau jawabnya ‘tidak’, niscaya orang-orang miskin kota akan tetaplah sebagai orang miskin, atau miskin permanen.

Orang miskin karena bodoh, orang bodoh karena miskin, ungkapan itu rasanya kini tak terbantah. Mengapa tidak, kecerdasan sangat berkait erat dengan terpenuhinya kebutuhan gizi. Sedangkan gizi – kini – hanya akan dapat terpenuhi dengan kualitas pendapatan yang baik. Harga ikan per kilonya kini tak ada yang di bawah Rp 10 ribu. Lalu, bagaimana nasib orang-orang miskin yang pendapatannya berkisar Rp 200 – 300 ribu per bulan?

Ya, zaman bergerak kawan. Desa-desa – yang empat-lima puluh tahun lalu – tempat kita dilahirkan dalam keniscayaan sejarah, berubah jadi kota-kota yang padat. Alam yang dulu masih ‘berbaik hati’ memberi bangsa manusia dengan gizi, kini pergi dilindas ‘keserakahan kota’.

Masih dengan jelas terpatri di ingatan – dulu – di samping atau belakang rumah kita bertaburan makanan pemberi gizi seperti jamur yang tumbuh di batang-batang pohon tumbang, kemumu, keladi dan umbi-umbian lainnya. Pisang-pisang dan buah-buahan pun berserak begitu rupa. Ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, sebagaimana dilantunkan Koes Plus dalam lagunya, kini tinggal dalam kenangan. Ketika itu, kita tinggal menggerakkan kaki dan tangan untuk mengutip gizi-gizi tersebut.

Rawa-rawa di samping atau belakang rumah juga memberi gizi seperti ikan-ikan berbagai jenis. Sungai-sungai apalagi: ada udang-udang kecil, ciput, remis, dari ikan timah, lemeduk, baung, sepat, sampai ikan-ikan besar lainnya tersaji buat kita.

Remis dan ciput (seafood), berserak di pasir-pasir sungai, tinggal menjulurkan tangan dan membawa wadah, maka semuanya dapat menjadi tambahan gizi. Tapi kini, sungai-sungai kita di kota, katakanlah Sungai Deli (di kota Medan), yang ada tinggal ikan sapu kaca dengan daging yang nyaris tak ada dan tulang begitu keras. Aduh!

Rumah berhalaman, itu hanya impian masyarakat kota yang miskin. Mengapa tidak, rumah-rumah kecil saja, kini berharga puluhan bahkan ratusan juta. Tinggal di kota, kini semua serba bayar, kecuali – maaf – buang angin. Buang air besar dan kecil saja harus bayar.

Sementara, di buku-buku kita baca, mutu pendidikan tergantung kualitas kesehatan. Maksudnya, jika bangsa ini ingin memacu tingkat pendidikan ke arah yang lebih baik, maka mau tidak mau harus diperhatikan kualitas kesehatannya.

Ya, pembentukan sel-sel otak manusia dimulai dari umur nol hingga lima tahun. Kompenen-kompenen pembentukan sel otak bayi itu hanya dimungkinkan dengan penuhan makanan bergizi seperti susu, madu lebah, ikan, sayur-mayur dan lainnya.

Kesehatan maksimal umpama pepatah Minang: Tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan Artinya, kalau tercapai kesehatan maksimal, kita tak gampang didera penyakit. Dengan gizi yang baik, seseorang tidak gampang lelah dan jenuh. Orang yang tak gampang lelah dan jenuh akan mudah dipacu untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jadi perbaikan kualitas pendidikan harus seiring dengan perbaikan kualitas gizi. Akankah itu dapat terselenggara di tengah-tengah masyarakat kota yang miskin? ***

 

Wartawan SKM SUARA MASA

July 4, 2008 Posted by | Education, Health | 3 Comments

Pasca-418 Tahun Kota Medan

Pasca-418 Tahun Kota Medan

Apa Kabar Pengamanan Fasiltas Umum

Usia 418 tahun untuk sebuah kota sebenarnya sudah cukup menjadikannya paripurna. Persoalannya, kecenderungan kita memaknai pembangunan dari segi fisik semata, sehingga barometer keberhasil pun ke arah itu.

Misal, keberhasilan pendidikan selalu diukur dari banyaknya gedung-gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Keberhasilan kehidupan beragama diukur dari banyaknya rumah-rumah ibadah dan tidak adanya konflik dalam kehidupan beragama.

Keterkejutan Budaya

Padahal, sesungguhnya makna pembangunan lebih dari sekadar fisik. Pertanyaannya, jika saja orang-orang pedalaman yang terisolir dikenakan pakaian modern, apakah otomatis ia jadi orang modern. Maaf, suku Aborigin di Australia sana banyak tewas bukan karena dibedili, tetapi karena mengalami culture shock (keterkejutan budaya), ketika berhadapan dengan modernitas yang tak terpahaminya.

Ya, pembangunan sesungguhnya bagai dua sisi mata uang: fisik dan nonfisik, keduanya harus seiring dan sejalan, tidak boleh saling meninggalkan. Secara fisik bangsa-bangsa yang tertinggal dapat mengejarnya dengan speed yang maksimal. Secara nonfisik, jika speed dipaksa maksimal, niscaya akan terjadi keterkejutan budaya yang berdampak luas ke seluruh sektor kehidupan.

Jujur saja, meski di sana-sini masih terdapat kelemahan, Medan sudah berkembang ke arah kota sebagaimana layaknya kota-kota yang ada di belahan bumi mana saja. Persoalannya, sikap mental masyarakatnya, masih banyak yang tertinggal jauh, sehingga sarana dan prasarana, infrastruktur dan suprastruktur terkadang tidak terjaga dengan baik.

Sebuah kota, dewasa ini belum dalam dikatakan paripurna bila sarana fasilitas umumnya tak terawat dan terjaga dengan baik seperti taman kota, kabel listrik serta telkom dan sejenisnya, rumah-rumah ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Untuk Medan yang sudah 418 tahun (1 Juli 2008 lalu) ketimpangan itu terdapat pada manusianya.

Pada kesempatan ini penulis mencoba melihat infrastruktur telekomunikasi (kabel) yang merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dijaga. Data yang sampai pada penulis, kota Medan menjadi lokasi pencurian kabel tertinggi di Indonesia. Selain Medan ada beberapa lokasi lainnya, seperti Ceribon, Bandung, Malang, Solo, Semarang dan Jember. Tingginya kasus pencurian kabel di area layanan Telkom Kandatel Medan (meliputi Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang) mengakibatkan ribuan telepon pelanggan terputus. Bahkan di banyak lokasi terjadi pencurian berulang. Kerugian akibat pencurian aset negara ini mencapai miliaran rupiah, baik di sisi Telkom mau pun pelanggan.

5000 Telepon Terputus

Penegasan itu disampaikan General Manager (GM) Telkom Kandatel Medan R. Umam kepada Wartawan awal Juni 2008 lalu. Diperkirakan, sekitar 5000 telepon pelanggan terputus akibat pencurian. Karena itu, Umam menyampaikan permohonan maafnya kepada pelanggan yang menjadi korban pencurian ini. Tapi, apakah persoalan selesai?

Upaya yang dilakukan Telkom untuk mengatasi terputusnya kabel telepon itu, dengan melakukan penyambungan kembali. Tapi dibeberapa lokasi kabel yang baru saja disambung, bahkan belum hidup ke pelanggan, sudah hilang keesokan harinya. Kerugian disisi Telkom tidak sedikit, yakni mencapai Rp 200 juta setiap bulannya. Kerugian itu belum dihitung kehilangan pulsa percakapan. Yang sangat menyedihkan tentu saja kerugian yang diderita pelanggan khususnya pelanggan bisnis dimana fasilitas telepon adalah bahagian dari kebutuhan bisnis mereka.

Upaya lain yang dilakukan Telkom Medan untuk mencegah terjadinya pencurian aset negara ini adalah dengan melakukan kerjasama, baik dengan pihak kepolisian, masyarakat setempat, melakukan patroli internal. Tapi kasus pencurian itu belum bisa ditekan. ”Medan adalah lokasi pencurian kabel tertinggi di Indonesia,” kata Umam. Dari data yang disampaikan, untuk periode Januari-Mei 2008 terjadi 587 kasus. Jumlah kasus pencurian itu mengalami peningkatan. Tahun 2005 terjadi 21 kasus, tahun 2006 : 377 kasus dan tahun 2007 : 741 kasus.

Dari 587 kasus yang terjadi selama Januari-Mei 2008 itu masing-masing terjadi pada bulan Januari 107 kasus, Februari 85 kasus, Maret 107 kasus, April 144 kasus dan Mei 144 kasus.

Ada tiga lokasi paling rawan pencurian aset negara ini, yakni kawasan Tembung (Jln Beringin, Pasar 7, Pasar 11, Bandar Setia, Laut Dendang), Sukaramai (kawasan Mandala dan Jermal), Simpang Limun (kawasan SM Raja, Marendal dan Johor) serta beberapa lokasi lainnya, seperti Marelan, Belawan dan Binjai.

Saat ini pihak Telkom sedang melakukan upaya kerjasama untuk melakukan operasi mencegah kasus pencurian ini dengan melakukan pemetaan lokasi rawan pencurian. Kerjasama juga akan dilakukan dengan pemerintah daerah guna melibatkan peran aktif desa melalui pola siskamling yang ada. Sejauh ini dari kerjasama itu, tertangkap 29 orang pelaku pencurian selama tahun 2008. Persoalannya, para penadah tidak pernah tertangkap. Ada apa?

Flexi Home

Menurut GM Kandatel Medan itu, Telkom saat ini mengalami kesulitan untuk melakukan perbaikan (recovery) karena tidak amannya kabel telepon. Ada pelanggan yang sudah terputus selama beberapa bulan. Untuk itulah, kata Umam, Telkom Kandatel Medan akan mengusakan recovery dengan penggantian telepon wireline (kabel) dengan telepon wireless (Flexihome) khususnya di daerah rawan pencurian.

Katanya, pada bulan Mei 2008, telah dilakukan penggantian lebih dari 500 telepon pelanggan dari wireline ke wireless di berbagai lokasi. Pada bulan Juni 2008 kembali dilakukan penggantian sebanyak 2000 sst (satuan sambungan telepon) lagi. Untuk penggantian itu, Telkom tidak memungut biaya apa pun.

Tim Recovery Telkom Kandatel Medan mendatangi pelanggan yang teleponnya rusak akibat pencurian dan menggantikannya dengan pesawat Flexi Home. Namun, karena teknologi yang digunakan adalah wireless maka nomor pelanggan terpaksa diganti dengan nomor yang baru ( dengan prefix 77xxxxxx atau 76xxxxxx).

Kata Umam, untuk lokasi yang tingkat kerawanannya sangat tinggi, Telkom tidak akan melakukan penggantian kabel dan diharapkan Flexi Home akan menjadi solusi permanen.

Tingginya tingkat pencurian kabel ini, di samping mentalitas yang rendah, juga karena kondisi kemiskinan. Coba bayangkan, satu kilogram kabel telepon para penadah berani membayar Rp 85 ribu. 10 kg saja, para pencuri sudah dapat mengantongi Rp 850 ribu, tanpa menyadari yang 10 kg itu, Telkom mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Penyuluhan

Saran penulis, di samping melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga sarana dan prasarana umum, juga pengawasan. Penyuluhan, di samping membangun kesadaran juga sanksi yang harus diterima para pencuri kabel. Pasal 55 UU No 36/1999 tentang telekomunikasi menyebutkan: Setiap pencurian kabel telepon atau merusak fasilitas Telkom dapat dihukum maksimal 6 tahun penjara atau denda 600 juta rupiah.

Di samping penyuluhan, Telkom pun dapat menerapkan pengawasan yang tidak konvensional, seperti memanfaatkan tekonlogi CCTV, alaram atau sejenisnya. Dalam pada itu kerja sama dengan pihak kepolisian, OKP (organisasi kepemudaan) dan lain sebagainya terus ditingkatkan. Semoga.

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Menetap di Medan

July 3, 2008 Posted by | Life Style | 2 Comments

Scribo er Gesum

Ada karena Menulis
Sedikitnya ada tiga alasan kenapa orang menulis. Untuk mencari uang, mengejar populeritas, dan sebagai kebutuhan. Jika alasan pertama dan kedua mendasari seseorang menulis – meskipun kurang pada tempatnya – tetapi sah-sah saja. Mengapa tidak, dengan menulis, seseorang akan mendapatkan honor setelah tulisannya dimuat (terbit). Seiring dengan itu, ia pun akan dikenal (populer) pula.
Sebaiknya, kita menulis karena kebutuhan. Scribo er gesum, inilah landasan yang paling baik dalam dunia tulis-menulis (karang-mengarang). Seorang filsuf pernah bertutur cogito er gesum (aku ada karena aku berpikir), maka bagi para penulis yang menjadikan dunia tulis-menulis sebagai kebutuhan, ia akan merasa ada – dalam pengertian eksistensialis – karena ia menulis (scribo).
Ketika seseorang merasakan menulis adalah kebutuhan, maka seusai menulis – mendapat honor atau tidak – ia akan merasakan kepuasan. Karena – dengan menulis – seseorang dapat menyatakan diri, pikiran, dan perasaan tentang sesuatu. Di samping itu, menulis juga merupakan salah satu ibadah. Selesai menulis tentang sesuatu hal, seseorang merasa puas, karena telah memberikan ‘persembahan’ kepada diri, orangtua, masyarakat serta bangsanya.
Selesai menulis tentang sesuatu hal, tentu akan mendapatkan kepuasan, karena telah memberi ‘persembahan’ kepada diri, orangtua, masyarakat, juga bangsa.
‘Puas’ bagi orang kreatif adalah ruang sesaat untuk berkontemplasi agar lahirnya karya-karya berikutnya. Bila puas bermakna kemapanan yang identik dengan stagnasi, niscaya orang kreatif tak kan pernah mengatakan atau merasa ‘puas’ bagi karya-karya yang pernah ‘lahir’ atau ‘dilahirkan’.
Pada hakekatnya ‘perburuan’ bangsa manusia terhadap hidup tak lebih adalah untuk meninggalkan jejak bahwa dirinya pernah ada di dunia ini. Bagi seseorang yang merasakan bahwa menulis merupakan kebutuhan, jejak yang indah itu adalah tulisan (ilmu pengetahuan). Karena itulah ia menulis. Kalau dulu filsuf bertutur cogito er gesum (aku ada karena aku berpikir), bagi penulis adalah scribo er gesum (aku ada karena aku menulis).

Sejak SLTA
Penulis-penulis terkemuka – baik tingkat dunia maupun nasional serta regional –umumnya telah menggeluti dunia tulis-menulis sejak di bangku SLTA. Bahkan ada yang lebih awal lagi, sejak SLTP. Memang ada juga di antara penulis kondang itu, mulai menulis sejak di bangku kuliah atau setelah jadi sarjana. Maka, beruntunglah orang-orang yang telah mulai menulis (mengarang) sejak usai masih belasan tahun. Sebab, teramat panjang baginya waktu untuk terus memperbaiki diri.
Apakah yang dapat ditulis oleh seorang anak remaja setingkat SLTA? Banyak hal yang dapat ditulis oleh anak remaja, sepanjang ia senang membaca dan mengamati kondisi sosial masyarakat. Di samping masalah kemiskinan yang ada di seputar kita dan mungkin akan terus ada sepanjang perjalanan sejarah bangsa manusia, masalah lain yang akan terus ada dan mungkin tak kan pernah mati – bahkan tetap akutal sepanjang masa – adalah cinta dengan segala tetek bengeknya.
Kemiskinan yang memang akrab dengan penduduk negeri ini, dan bangsa-bangsa lain yang telah maju sekalipun akan terus menjadi problematika, parodi, bahkan mungkin ironi dalam sejarah peradaban manusia. Kemiskinan, ini adalah persoalan yang kait-mengait dengan persoal-persoalan lainnya.
Pertanyaan bodohnya kira-kira begini: kenapa mesti ada orang miskin. Nah, jawaban bodohnya juga kira-kira begini: karena ada orang kaya. Karena ada orang yang disebut ‘kaya’, maka kita pun bangsa manusia mengenal pula kata ‘miskin’. Lalu, apakah sesederhana itu persoalannya?

Tidak Hitam-putih
Sebenarnya tidak hitam-putih seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan fenomena kemiskinan, ketika itu pula sebenarnya kita berhadapan dengan banyak hal. Apakah itu kebodohan, kemalasan atau karena struktur yang membuat orang-orang tak dapat bangkit dari kemiskinan. Atau kemiskinan bersebab dari kultur (budaya) yang membelenggu. Nah, ini adalah tema yang tak pernah kering.
Begitu juga dengan persoalan cinta. Begitu kita berhadapan dengan kata ‘cinta’, dalam pada itu, kita pun akan berhadapan dengan banyak hal. Apakah cinta antara lelaki dan wanita, cinta anak kepada orangtuanya, atau cinta anak bangsa kepada negerinya dan lain sebagainya. Singkatnya, cinta dan implikasinya adalah persoalan, adalah tema.
Cinta anak bangsa terhadap negerinya, merupakan tema sentral dari zaman ke zaman, bahkan saat ini untuk Indonesia, terkesan makin krusial. Betapa tidak, kerusakan negeri ini berawal dari kurang (hilang)-nya rasa cinta kasih anak bangsa kepada negeri yang indah, negeri beribu pulau ini
Kemiskinan dan cinta, dua persoalan yang kerap menyesaki dada para penulis. Bagai air, ia membutuhkan tempat mengalir. Kadang-kadang air itu datang bagai bah, sehingga terkesan tak mempedulikan apa yang ada di hadapannya. Pokoknya harus mengalir, harus menulis. Titik.
Tapi ada kalanya, air itu datang perlahan, bahkan dengan irama yang lambat. Ketika itu terjadilah semacam ‘perburuan’ untuk mencari dari mana sumber air itu. Ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk menangkap momen sehingga tak kehilangan makna.

Boleh Menulis
Seseorang yang begitu berhasrat dengan dunia tulis-menulis, tentu akan berusaha mempelajari tentang teori dan metoda menulis. Ini tidak lain agar apa yang ditulis dan dipaparkan, tidak centang-prenang. Juga, harus tahu aturan dan etika menulis. Harus tahu apa yang tidak boleh ditulis seperti mempertentangkan masalah SARA dan memicu (memprovakasi) untuk membuat onar serta sejenisnya.
Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis karangan itu: eksposisi, persuasi, deskripsi, argumentasi dan narasi. Metodanya juga sederhana: induktif dan deduktif. Nah, semua orang bisa mempelajarinya. Karena itu pula, semua orang boleh serta dapat menulis dan itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang Dasar ‘45 Pasal 28 menjamin masyarakat Indonesia – siapa saja – untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat.
Lalu, kalau ada pihak-pihak yang merasa bahwa tulisan-tulisan seseorang mengenai diri mereka, sesungguhnya itu semua dalam kerangka normatif dan tataran hukum yang dilindungi undang-undang. Silahkan saja membuka polemik terhadap tulisan-tulisan tersebut. Berbeda pendapat, berpolemik itu halal dan sah serta dilindungi undang-undang.
Kegiatan tulis-menulis di samping dijamin oleh pasal 28 UUD 45 juga merupakan peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan mengembangkan kemerdekaan pers. UU No 40 Tahun 1999 Bab VIII Pasal 17 ayat (1) berbunyi: Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Persoalan Besar
Ketertarikan banyak penulis dengan ikhwal kemiskinan dan cinta anak bangsa kepada negerinya, tidak lain bersebab kedua tema itu merupakan persoalan besar dari bangsa-bangsa di belahan bumi mana saja, termasuk Indonesia. Kemiskinan, ini merupakan lingkaran kebodohan, kemalasan, struktur dan kultur.
Kemalasan, ini menyangkut motivasi, yang sesungguhnya semua kita harus mengambil peranan agar bangsa ini mau bergiat memperbaiki nasib tiap individu.
Struktur, ini merupakan tugas ekseuktif (birokrat), legeslatif dan ahli-ahli ekonomi untuk mendorong terciptanya struktur yang emansipatif. Kalau struktur yang dibangung tak berpihak kepada masyarakat luas, tentu berimplikasi buruk kepada kehidupan rakyat. Sebagai contoh dapat dilihat dari pergeseran model pembangunan ekonomi sektoral dan regional.
Awalnya, model sektoral dan regional ditujukan untuk memperkuat sistem perekonomian melalui pembangunan industri manufaktur, kemudian digeser pemerintah dan pengusaha menjadi aglomerasi “industri properti” bagi kepentingan masyarakat kelas menengah atas. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan, yang ditandai dengan “terpinggirnya” masyarakat kelas bawah.
Dalam perjalanannya, pelapukan struktur ini bersinergi dengan hasil negatif pembangunan lainnya, seperti penyalahgunaan fungsi birokrasi dan institusi militer untuk mempertahankan sistem poltik yang sentralistik, otoriter dan tertutup. Ini menimbulkan kerugian yang harus ditanggung masyarakat pascarezim sentralistik-otoriter. Seperti rendahnya kesadaran hukum, hancurnya sistem komunitas di beberapa daerah, dan penggunaan otot dalam berpolitik yang melahirkan kekerasan massa.
Sedangkan kultur, ini berkaitan dengan kebiasaan (budaya) dari tiap etnis yang ada di Indonesia. Ini tentu tugas dari pemuka-pemuka masyarakat, budayawan dan tokoh-tokoh agama untuk memberi kesadaran (pencerahan) bahwa budaya-budaya (kebiasaan-kebiasaan) usang yang menghambat pembangunan (kemajuan) harus perlahan-lahan ditinggalkan.
Nah, semua persoalan kemiskinan tersebut dapat ditulis dengan perspektif ekonomi, politik, hukum, agama, budaya dan lain sebagainya.

Harus Memilih Bentuk
Begitulah, ada ide yang dapat dituangkan dalam bentuk puisi, ada pula yang harus dengan cerpen, naskah drama atau novel. Juga, ada ide yang hanya pas dituangkan dalam bentuk esay atau artikel. Meskipun esay dan artikel belum (tidak) dikelompokkan dalam karya sastra, sesungguhnya dua bentuk tulisan ini bisa jauh lebih indah dibanding karya sastra, terutama esay. Bahkan tak jarang, esay merupakan puisi panjang yang sarat makna dan penuh dengan nilai-nilai estetika.
Sartre pernah bertutur, seseorang disebut pengarang bukan karena ia telah mengatakan sesuatu, tetapi karena ia telah memilih untuk mengatakan sesuatu dalam satu bentuk tertentu. Pengertiannya bahwa seseorang itu dikatakan pengarang bila ia telah memiki medium untuk mengatakan sesuatu (ide atau intuisi). Jadi, kemampuan untuk memilih medium inilah yang mengantarkan seseorang, layak atau tidak disebut pengarang. Justru itu – meski tidak mutlak – teori sangat diperlukan.

Scribo er Gesum
Di era kesejagatan ini, di mana dunia dapat dihubungkan satu sama lain lewat teknologi telekomunikasi – bahkan kini telah sampai pada fase virtual (tanpa kabel) – serasa kebutuhan menulis pun makin terasa urgensinya. Teknologi telekomunikasi dewasa ini tidak lagi hanya menghasilkan voice juga audio, video, teks dan gambar bergerak. Justru itu, para penulis atau pengarang harus lebih kreatif.
Yang pasti – di mana penduduk bumi sudah melampaui lima miliar lebih – menulis sebagai kebutuhan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau dulu filsuf bertutur cogito er gesum (aku ada karena aku berpikir). Maka sebaiknya para penulis (pengarang) berpijakan kepada scribo er gesum (aku ada karena aku menulis).
Bagaimana tidak, dengan penduduk Indonesia yang sudah melampaui 210 juta jiwa, apakah cara yang pas untuk mengatakan kehadiran kita, keberadaan kita? Jawabnya adalah : menulis. ***
Disampaikan di Taman Budaya
Sumatera Utara (TBSU)
15 April 2008

June 27, 2008 Posted by | Life Style | Leave a comment

Generasi Semi

Semi adalah sebuah kata, yang bila dilekatkan dengan kata lain dapat berkonotasi baik dan jelek. Andai kata ‘semi’ dilekatkan dengan kata ‘musim’ maknanya akan jadi indah: musim semi, sebuah suasana yang indah dan nyaman.
Manakala dilekatkan dengan kata ‘generasi’, maka maknanya jadi tidak baik: generasi semi, manusia perbatasan, manusia setengah.
Manusia semi ini adalah orang-orang yang serba tanggung. Jika dipandang dari sudut budaya, orang semi adalah manusia yang tidak punya akar budaya yang kokoh: tidak ke Barat, tidak juga ke Timur. Jika dipandang dalam konteks keahlian, maka manusia semi adalah orang-orang yang setengah pandai.

Enam Tingkat
Keahlian itu ada enam tingkatan: 1. pengetahuan, 2. pemahaman, 3. penerapan, 4. analisis, 5. sintesis, 6. penelitian terbuka.
Pada awal masa belajar, terlebih dahulu harus dikuasai atau diketahui unsur-unsur dasar pengetahuan dalam bidang ilmu itu. Misalnya saja, semua orang yang mempelajari geometri harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan titik, garis lurus, bidang datar dan ruang.
Setelah itu dia harus memahami bahwa sebuah garis lurus ditentukan letaknya pada bidang oleh dua titik. Sebuah bidang ditentukan oleh titik yang tidak segaris. Selanjutnya ia dapat menerapkan pengetahuannya berdasarkan pemahaman untuk menjelaskan bahwa dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik menentukan sebuah bidang datar.
Proses mengetahui lebih mudah daripada proses mamahami. Sedangkan proses memahami lebih mudah dari proses menerapkan pengetahuan. Ketiga proses ini adalah pengetahuan minimum yang harus dikuasai setiap siswa di kelas. Siswa yang tidak mencapai peringkat pemahaman, sesungguhnya tidak memenuhi syarat duduk di kelas itu.
Kurikulum kita yang menguji siswa dengan pilih ganda, hanya mampu pada fase penerapan. Ini tentu saja fase semi. Jadi, janganlah heran kalau siswa (SMA sederajat), jika tamat kelak hanya akan mampu jadi generasi semi semata.
Kalau kita memang ingin menyatakan bahwa uji pilih ganda sama bagusnya dengan uji esai untuk menilai kemajuan anak didik, marilah kita berlapang dada, apabila dalam kenyataannya kebanyakan lulusan SMA sederajat dan PT kita hanya mampu menjadi konsumen ilmu pengetahuan.
Karena hanya mampu sampai pada tahap penerapan atau pemahaman saja tentu nilai-nilai yang masuk juga tidak dianalisis apalagi penelitian terbuka.
Andai sebuah produk budaya asing melakukan penetrasi, niscaya diserap dan diterapkan tanpa perlu tahu akarnya. Ya, lulusan SMA sederajat kita hanya memandang rumah bangunan Barat dari luar saja, tanpa melihat apa isi rumah itu.

Murid Si Tukang Sihir
Untuk orang semi ini Gothe pernah bertutur zanberlehrning yang dapat diartikan ‘murid si tukang sihir’. Kita bisa bayangkan apa hasil kerja dari murid si tukang sihir ini. Ia tentu akan seenaknya mengucapkan: simsalabim, jadilah kau onta, kakaktua, monyet, babi, anjing dan sebagainya, tanpa memperhitungkan efek dari ‘simsalbim’ itu.
Kalau orang yang tidak padai sama sekali, itu tidak berbahaya, karena ia tidak mungkin kita suruh untuk bekerja atau memegang suatu jabatan. Tetapi jika orang yang setengah pandai, sangat berbahaya sekali. Jika tidak diberi kesempatan bekerja atau memegang jabatan, maia ia akan berteriak, meng-‘aum’ bagaikan harimau yang kelaparan. Padahal, jika disuruh bekerja atau memegang jabatan, semua akan jadi kacau dibuatnya.
Andai boleh berumpama sebuah pekerjaan sama dengan mobil, lantas manusia semi disuruh untuk mengendarai. Apa yang terjadi? Ia akan membawa mobil dan penumpangnya ke jurang, Karena ia tidak paham rambu-rambu lalulintas, ia tidak tahu saat mana boleh tancap gas dan saat mana pula harus memijak rem. Ia tidak tahu bagaimana berzikzag agar mobil tidak terbalik dan terpeleset di saat gawat.
Bahaya lain, manusia semi ini tidak mau diajari, karena ia merasa sudah pandai, padahal hanya setengah saja: setengah pandai.

Positif Plus
Memang zaman berubah, beregeser, begitu juga dengan ukuran tata nilai. Ini tenutu saja membuat perubahan pula ada manusianya, pada generasinya. Sekarang Indonesia sudah memasuki generasi pascanasional, tidak lagi hanya berwawasan nasional, tetapi internasional. Dalam hubungan interaksi itu, pola budaya luar pun ‘menerobos’ Indonesia, menerobos mental manusiannya. Maka lahirlah manusia ‘Timur-Barat’.
Jika penggabungan nilai-nilai itu, yang positif dengan yang positif, tentu hasilnya positif plus: manusia bermutu yang dapat memadukan hati nurani (Timur) dengan rasionalitas (Barat). Tapi jika yang terjadi sebaliknya, nilai-nilai Timur yang negatif digabung nilai-nilai negatif dari Barat, tentu hasilnya negatif plus: manusia bejat, mau menang sendiri.
Maka perkosaan ala sum kuning, penipuan, pembunuhan, hamil di luar nikah, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesautu yang menakutkan, tetapi merupakan suatu npetulangan yang mengasyikkan. Nauzubillah.
Perubahan moral yang telah melanda kota-kota besar di Indonesia akibat proses humanisasi melawati tahap emansipasi. Dalam proses itu, orang tak lagi berpegang teguh pada norma-norma mporal yang ada, Tetapi senaliknya, mereka mencar anlternatif sesuai kebutuhan perkembangan pribadinya.
Jadi, hubungan seksual pranikah merupakan indikator dari pembernotanakan moral. Ini suatu petunjuk bahwa kita sudah membutuhkan moralitas baru. Moralitas baru yang dsibutuhkan bukan bersifat normatif, melainkan lebih menekankan tangung jawab pribadi, lebih rasional dan lebih mandiri.
Kita butuh generasi yang sadar, yang tahu mau ke mana ia, sehingga fese pascanasional dapat kita jalanani dengan tidak banyak menajatuhkan korban, akibat ulah generasi semi ini. Bagaimana Pak dan Ibu Guru?

Peminat Masalah Sosial Budaya
Tinggi di Medan

June 26, 2008 Posted by | Life Style | Leave a comment

Makna Sukses

Sekali waktu seorang teman bertanya pada saya tentang makna sukses. Saya jawab, tiap orang dan komunitas memaknai sukses dengan cara masing-masing. Sedangkan buat saya, sukses adalah bila berhasil menuntaskan program-program kerja yang disenangi banyak orang dan tidak ada pihak yang terluka.
Seorang rekan saya yang penulis, juga pernah ditanyai tentang makna sukses, dia menjawab dengan sangat sederhana. “Sukses bagi saya, apabila tulisan-tulisan yang saya buat, dimuat di media, dicetak jadi buku dan dibaca orang banyak serta ditanggapi,” tutur rekan tersebut.
Demikianlah, tiap orang memiliki makna sukses yang berbeda dan sah-sah saja jika itu ditempuh dengan cara-cara fair. Yang tidak sah dan kerap menjadi masalah, keinginan sukses (berhasil) tadi diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Misal, keinginan sebagai pemenang pada Pilkada serta Pemilu yang dilakukan dengan cara-cara kampanye hitam, serangan fajar, politik uang, dan sejanisnya.
Padahal sesungguhnya, bukan kemenangan yang lebih perlu, melainkan proses mencapai kemenangan, mencapai sukses. Selanjutnya bagaimana mengisi kemenangan untuk membangun bersama rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompok.

Murid si Tukang Sihir
Ironisnya, banyak di anatara kita yang tak percaya dengan proses, justru tertumpu pada hasil. Apa yang terjadi, semua dilakukan dengan cara simsalabim. Orang-orang yang suka simsalabim ini menurut Gothe disebut zanberlehrning, murid si tukang sihir.
Kita semua sudah dapat menduga, apa yang akan dilakukan oleh murid si tukang sihir ini. Ia akan ‘menyihir’ orang-orang dengan sesukanya, tanpa memperhitungkan efek dari sihirnya. “Maka, jadilah kau onta, babi, monyet, anjing,” katanya.
Ya, jadi-jadian, hanya itulah kemampuan murid si tukang sihir, bukan menbuat jadi sebenarnya. Jadi-jadian ini merupakan implementasi dari sikap manusia yang tak percaya pada proses. Sehingga semuanya ditempuh dengan jalan pintas, potong kompas. Manusia yang tak percaya proses ini sesungguhnya hanya menghilangkan kemanusiaannya saja dan menuju apa yang disebut “orang-orangan” bukan orang sebenarnya. Apa yang dapat kita harapkan dari “jadi-jadian” atau “orang-orangan” tersebut?
Implikasi dari jadi-jadian dan orang-orangan ini sudah kita rasakan dewasa ini. Maaf, ketika kita berhadapan dengan oknum polisi, misalnya, pakaiannya memang aparat, tetapi isi di balik pakaian itu adalah maling. Ketika kita berhadapan dengan dokter, misalnya lagi, ternyata di balik baju putih-putihnya, tersembunyi sosok drakula pengisap darah dan nyawa.
Jujur saja, “menjadi” (to be) itu penting, tetapi yang lebih penting dari sekadar “menjadi” adalah “proses untuk menjadi”. Artinya, melihat keberhasilan seseorang, janganlah hanya pada kekiniannya saja. Di balik keberhasilan itu, sangat boleh jadi ada keringat, air mata, bahkan mungkin darah.

How To Be
Justru itu, saya sangat tertarik membicarakan makna to be yang melingkupi kemanusiaan manusia karena dewasa ini ada kecenderungan kita abai pada proses demi kepentingan sesaat, kepentingan pribadi atau kelompok.
Ketika orangtua bertanya pada anaknya, “kelak kau mau jadi apa”? Si orangtua akan sungguh bangga bila dijawab: “menjadi dokter”, “menjadi pilot”, “menjadi presiden” dan profesi-profesi lainnya yang bernuansa kesenangan materi pula.
Lalu, ketika seorang anak menjawab: “aku mau jadi manusia saja”? Tentu orangtua akan tercengang-cengang mendapat jawaban demikian. Orangtua kembali akan melontarkan pertanyaan di dalam hati, maupun secara verbal: “bukankah kau sekarang sudah menjadi manusia!” Benarkah si anak sudah menjadi manusia sebenar manusia?
Jujur saja, menjadi dokter itu penting, tetapi yang lebih penting adalah “bagaimana proses utuk menjadi dokter”. Menjadi polisi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah proses untuk menjadi polisi. Kalaulah proses untuk “menjadi dokter” dan “menjadi polisi” dilalui dengan benar, sangat boleh jadi, kelak pribadi yang menjalani profesi tersebut dalam kebenaran pula.
Jika seseorang sudah ‘menjadi’ dengan proses yang baik dan benar, maka akan dilakoninya dengan baik dan benar pula. Sang dokter akan bertangung jawab dengan segala kemungkinan yang kelak terjadi dalam praktik dokternya. Si polisi, juga demikian, tidak akan dilakukannya hal-hal yang tak boleh dilakukan. Kalau ia menangkap penjahat, memang sebenarnyalah yang ditangkap itu penjahat, bukan orang yang “digiring untuk menjadi penjahat”
Kalau kelak si dokter melakukan malpraktik ketika mengadakan pengobatan – misalnya – ia tidak akan ragu mengatakan telah melakukan kesalahan diagnosa, memberi serum atau lainnya, sehingga merugikan/mengorbankan pasien. Ia pun akan menanggungjawabi seluruh konsekwensi logis dari kesalahan tersebut, tidak berusaha untuk menutup-nutupinya.
Demikian pula, jika ia polisi, tidak akan pernah ragu menghadapi segala kemungkinan dari tuntutan tugas. Misalkan terjadi salah tangkap, si polisi yang benar-benar polisi tidak akan ragu diprapradilankan, ia akan mempercayakan segala sesuatunya pada proses hukum.
Kenapa demikian? Bagi terminologi ilmu pengetahuan, kesalahan bukanlah sesuatu yang naif. Justru, banyak tokoh-tokoh berhasil tingkat nasional maupun dunia, belajar dari kesalahan-kesalahan mereka, yang dengan kesalahan itu terus memperbaiki diri.
Bila proses “menjadi dokter”, “menjadi polisi” dilalui dengan kongkalikong, KKN, dan sejenisnya, niscaya ketika ia melakukan kesalahaan – malpraktik atau salah tangkap – kasus itu akan ditutupi sedemikian rupa, meskipun dengan susah payah. Apa jadinya? Pasien yang korban, tinggallah jadi korban sia-sia. Apa yang terjadi terhadap orang yang salah tangkap, tetaplah tinggal korban sia-sia, sebagai mana kasus Sengkong dan Kerta beberapa tahun lampau di Jakarta.

Jadi-jadian
Tanpa sebuah proses yang benar dan alamiah sesuai prosesdur yang berlaku, seseorang memang bisa “menjadi” apa saja, sesuai dengan keinginannya, tetapi percayalah, kelak ia akan hanya “jadi-jadian” saja. Kalau dokter, ia akan jadi dokter jadi-jadian (palsu). Kalau sarjana, kelak ia juga akan jadi sarjana jadi-jadian (palsu), ijazah ada tetapi tidak punya kualitas sebagaimana yang termaktub dalam ijazahnya. Kalau ia jadi polisi sesungguhnya ia akan hanya jadi polisi-polisian, berpakaian polisi tetapi berotak dan berhati maling, preman dan sejenisnya. Kalau ia jadi entrepreneur (wirausaha) juga akan jadi eterpreneur yang jadi-jadian (palsu) pula, dengan menghalalkan segala secara untuk mencapai apa yang diinginkannya.
Sikap kita yang cendrung berbeda dengan aturan, inilah penyebab hilangnya semangat berprestasi di kalangan generasi muda: siswa, mahasiswa, dan pemuda. Mereka lebih cendrung menggunakan cara-cara instan untuk memperoleh apa yang dinginkan, bukan proses perjuangan. Padahal, di tangan generasi muda inilah masa depan bangsa.

Untuk apa berpayah-payah
Kondisi-kondisi seperti ini menghilangkan semangat berprestasi di kalangan siswa, mahasiswa serta pemuda kita. Untuk apa berpayah-payah berprestasi kalau semuanya dapat dicapai dengan kongkalikong. Akibat luasnya, kita pun terus-menerus jadi bangsa yang tertinggal.
Secanggih apa pun metode dan cara belajar yang efektif serta efisien, jika siswa dan mahasiswa merasa belajar merupakan kewajiban bukan kebutuhan, hasilnya tidak akan maksimal. Boleh jadi malah akan sia-sia.
Semangat berprestasi didistorsi dengan keadaan kita yang tidak taat asas, tidak taat hukum serta plin-lan. Hasilnya, generasi muda kita memilih “cara gampang” untuk sampai ke puncak sukses, sebagaimana yang dicontohkan senior-senior mereka.
Membangun sistem yang baik harus dimulai dari diri sendiri. Berani mengatakan “tidak” ketika seseorang menawarkan upeti untuk potong kompas. Tulisan ini ingin mendorong segenap komponen bangsa untuk berkenan membuka diri terhadap perubahan, agar terbangun sistem dan perangkat hukum yang baik dan pada akhirnya moralitas yang baik.
Sistem yang baik hanya dimungkinkan bila kita percaya pada proses untuk menjadi, bukan jadi-jadian. Kalau segala sesuatunya dapat bayar; jadi polisi dapat dibayar, jadi dokter dapat dibayar, jadi hakim dapat dibayar, jadi sarjana dapat dibayar, apa mungkin akan lahir manusia sebenar manusia yang berotak seperti Einsten dan berhati seperti Sidharta Gautama? ***

June 25, 2008 Posted by | Life Style | Leave a comment

Generasi Baru yang Menolak Jadi ‘Nyamuk’

Perubahan di banyak negara – termasuk Indonesia – kerap datang dari dunia pendidikan dan orang muda. Lalu, kalau kualitas pendidikan kita kurang menggembirakan, apakah tak mungkin terjadi perubahan?
Problem paling mendasar dalam diri siswa dan mahasiswa kita kini, tidak ketemunya antara apa yang dipelajari dengan apa yang diperlukannya. Akibatnya, di dalam diri mereka terbentuk sikap mental yang tidak membangun motivasi belajar agar dapat mencapai kondisi belajar efektif dan efisien. Kondisi inilah yang menjadi awal kegagalan balajar seorang siswa atau mahasiswa yang pada gilirannya menghambat bahkan menggagalkan perubahan (reformasi)
Keinginan berprestasi siswa dan mahasiswa – yang akan membawa perubahan – didistorsi dengan keadaan kita yang tidak taat asas, tidak taat hukum serta plin-plan. Hasilnya, generasi muda kita memilih “cara gampang” untuk sampai ke puncak sukses, sebagaimana yang dicontohkan senior-senior mereka. Kondidi demikianlah yang membuat siklus ‘nyamuk’ berlaku berkepanjangan.
Wajarlah kalau Noe Vokalis Kelompok Band Letto (KOMPAS, Minggu, 18 Mei 2008 halaman 36) mempertanyakan, bagaimana agar Indonesia dapat dicintai? Kegelisahan mencari bentuk cinta itu muncul dalam diri Noe karena ada semacam lingkaran setan yang berputar sehingga kita tak dapat lepas dari konsdisi yang ada bahkan terhisap di dalamnya.
Kata Noe: “Kalau mencintai seorang perempuan, sedikit mudah mencerna apa yang sebenarnya saya alami: suka bentuk tubuhnya, sikapnya, prinsipnya, kecerdasannya, hatinya, atau gabungan semuanya. Setelah mempelajari dan memperoleh kejelasan latar belakang orang yang saya cintai itu, akan saya tindaklanjuti dengan langkah berikutnya: mendapatkan cintanya, me-maintain cintanya, dan memastikan bahwa output dari semuanya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, kalau perlu, keluarga madani”.
Itu semua frame yang relatif sederhana. Akan tetapi, cinta Noe (generasi muda) kepada Indonesia itu jenis yang mana? Kalau tahap itu belum jelas, mau menindaklanjuti dengan cara bagaimana? Output bagaimana yang diharapkan?
Noe gelisah, orang-orang muda sepertinya kehilangan bentuk: apa yang mau diperjuangkan. Ketidakjelasan bentuk ini memunculkan keraguan, apa manfaatnya berprestasi? Mau jadi apa? Jangan-jangan sekadar jadi-jadian. Boro-boro jadi pahlawan, alih-alih jadi pahlawan kesiangan.
Kegelisahan mencari bentuk ini muncul ketika beribu demo sudah dilakukan, ketika tenggorokan sudah kering berteriak tuntutan, ketika kita bingung sendiri kita baru saja menuntut apa, ketika sudah kehabisan orang yang dituntut untuk melakukan perubahan, ketika kita letih sendiri dan dengan sukarela memilih jadi salah satu dari yang dulu pernah kita benci. Kita terjebak siklus nyamuk. Sepertinya tidak ada pilihan lain: setelah larva adalah pupa dan jika berumur sedikit lebih panjang, kita akan menjadi nyamuk.
Padahal, meski tak gampang, kita (orang muda) dapat ke luar dari lingkaran tersebut. Menolak jadi nyamuk dan ke luar sebagai generasi baru! Inilah sebuah nilai yang harus kita perjuangkan bersama. Siapa yang berhasil menolak jadi nyamuk, sesungguhnya dia adalah pahlawan reformasi; orang yang mempertahankan sebuah prinsip dengan taruhan apa pun, menolak segala bentuk ketidakbenaran dan bertahan dalam kejujuran dengan pola hidup sederhana, paling tidak pada diri sendiri.

Makna Pahlawan
Bertahan pada prinsip, inilah awal perubahan, inilah awal munculnya pahlawan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2001:812) menyebutkan pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Menurut saya, Pahlawan Generasi Baru Indonesia kini adalah orang-orang yang tak terjebak siklus nyamuk.
Seratus tahun yang lalu, 20 Mei 1908, yaitu tanggal berdirinya Budi Oetomo, dikenang sebagai tonggak kebangkitan nasional. Para tokohnya adalah pahlawan. Mereka mampu membuat perubahan karena bertahan pada prinsip hidup. Merefleksikan kebangkitan nasional ke zaman ini, memuncukan pertanyaan yang cliche: setelah seratus tahun, apakah kita sudah benar-benar bangkit?
Saat itu, sebagaimana tertera dalam buku sejarah, ada dua kata kunci yang memicu semangat kebangkitan: eksploitasi dan diskriminasi. Waktu itu diskriminasi termanifestasi dengan adanya kesenjangan: pribumi-nonpribumi. Eksploitasi terutama terdefinisikan (secara kasustik) dengan tindakan Pemerintah Hindia-Belanda yang menggunakan uang orang Indonesia untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya. Hal ini direspons oleh Ki Hadjar Dewantara dengan artikelnya Als ik Nederlander was (seandainya saya orang Belanda), yang membawanya langsung ke penjara. Sebuah simbol perjuangan yang menebalkan polaritas dan membangkitkan semangat bersama.
Sebelum 1928, perjuangan anak bangsa adalah membebaskan pikiran-pikiran sempit kesukuan, kedaerahan dan sejenisnya, sehingga bisa menyelamatkan ide nasionalisme yang digagas para pemuda.
Selanjutnya bagaimana Indonesia dapat lepas dari cengkraman penjajahan Belanda yang telah bercokol selama 3,5 abad. Penjajahan Jepang ternyata memberi insipirasi pada pendahulu-pendahulu kita bahwa bangsa-bangsa di Asia (Timur) bukanlah kelompok underdog. Tonggak sejarah pun terjadi pada 17 Agustus 1945. 17 Agustus ditandai sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
Rupanya kemerdekaan yang telah kita peroleh dengan perjuangan meneteskan air mata dan darah, diusik lagi oleh agresi kedua. Maka tonggak sejarah yang terjadi di Surbaya pada 10 November 1945 itu dicatat sebagai Hari Pahlawan yang sudah 62 tahun kita peringati (November 2008 genap 63 tahun).

Era Reformasi
Nikmat pembangunan ternyata tak serta merta menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Rakyat kecil terus termarjinalkan. Penguasa Orde Baru – dengan menghegemoni seluruh lembaga yang ada – akhirnya runtuh juga setelah 32 tahun bercokol (1998). Zaman ini disebut Era Reformasi dengan tokoh-tokohnya pula.
Satu daswarsa sudah reformasi bergulir (bertepatan dengan 100 tahun kebangkitan bangsa), apakah cita-cita rayat Indonesia: adil dalam kemakmuruan, dan makmur dalam keadilan, sudah tercapai? Jawabnya: belum! Kita masih harus berjuang.
Saat ini: tingkat kesuksesan semangat Kebangkitan Nasional akan akurat jika diukur dari dua kata kunci: apakah sekarang masih ada yang namanya eksploitasi dan diskriminasi (negatif)?
Kita semua sadar pentingnya semangat kebangkitan, kita sadar dan ingin keluar dari gebalau. Tapi, terlihat secara nyata dari pengalaman seratus tahun ini bahwa ada sebuah proses (bisa kita sebut lingkaran setan) dan dengan kedua “setan” (eksploitasi dan diskriminasi) ini terpelihara dan justru terkembangbiakkan. Tidak hilang, tapi malah terlestarikan.
Contohnya dalam dunia penddikan: ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan (kesejahteraan guru, dana pendidikan tidak maksimal)-pendidik tidak mampu bekerja maksial-murid terdidik dengan tidak maksimal-generasi/SDM lemah-ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan, dan seterusnya. Diskriminasi terhadap hak pendidikan membawa degradasi generasi.
Kalau salah satu nilai yang dijunjung tinggi demokrasi adalah persamaan hak berkompetisi untuk setiap individu, padahal modal pendidikan (menjadi terdidik) adalah syarat utama untuk mampu berkompetisi tidak dapat terpenuhi (diskriminasi terjadi saat ada korelasi antara “biaya pendidikan” dan “kualitas pendidikan”), kita harus menyelesaikan persoalan ini dahulu sebelum berhak bicara banyak soal demokrasi.
Contoh lain dalam lalu lintas informasi: informasi tidak lengkap-salah persepsi-salah reaksi-salah sasaran-salah konklusi-disinformasi/informasi tidak lengkap. Eksploitasi disinformasi akan memperpanjang disinformasi, dan secara langsung memperpanjang kesempatan eksploitasi.
Beberapa generasi terlewati, tetap dalam lingkaran dan tertunggangi oleh stigma-stigma ini kemudian melahirkan banyak masalah turunan yang begitu luas, akut, dan semakin sulit teridentifikasi akar masalahnya (apalagi pemecahannya). Belum ditambahi dengan budaya kita yang lebih suka menggariskan kebenaran dari norma dan bukan nilai.

Generasi Mandiri
Telur-larva-pupa-nyamuk-telur-larva, itulah lingkaran hidup nyamuk. Memberantas nyamuk dibutuhkan cara yang efektif untuk memotong lingkaran hidupnya sehingga tidak bisa berputar secara komplet. Begitulah yang kita pelajari di SD.
Sepertinya tidak terlalu far fetched kalau kita mengadopsi cara berpikir yang sama. Dibutuhkan sebuah metode untuk memecahkan lingkaran setan ini. Masalah utamanya ternyata adalah ketidaksadaran posisi kita sebenarnya ada di mana. Mungkin sebenarnya kita sudah masuk di lingkaran tersebut. Mungkin lebih santun disebut: generasi saya, generasi muda. Sebentuk generasi larva yang terdesain sedemikian rupa untuk menjadi nyamuk di masa depannya.
Kalau saja semua larva memutuskan untuk tidak mau menjadi bagian dari lingkaran hidup nyamuk. Kalau saja generasi larva ini beramai-ramai mendeklarasikan bahwa dirinya bukanlah larva dan tentu saja tidak menganut sifat-sifat “kenyamukan”. Demo kali ini bukanlah pawai ribuan orang dengan tuntutan-tuntutan yang diteriakkan. Demo yang ini adalah menyatakan jati diri dan sikap bahwa kita bukanlah larva. Kita adalah generasi baru dengan sikap dan pemikiran yang baru. Generasi ini menolak menjadi nyamuk, generasi ini generasi yang mandiri dan memilih menjadi garuda. Seharusnya dengan sikap dan pemikiran antitesis dari permasalahan selama ini.
Adalah dibutuhkan sebuah generasi mandiri (bukan hanya kontinuasi dari generasi sebelumnya) yang mau dan mampu mengubah dirinya sendiri, dan lepas dari lingkaran-lingkaran setan. Tak perlu menuntut yang sudah terlanjur jadi nyamuk untuk berubah menjadi sapi. Tapi, kita pastikan kita tidak akan menjadi nyamuk, melainkan menjadi generasi garuda yang sakti.
“Tidak mudah” itu pasti. “Tidak mungkin” itu salah persepsi. Deklarasi, petisi, hanya salah satu cara untuk memberi “bendera” pada kebersamaan. Deklarasi menjadi mentah jika ia hanya menjadi simbol. Deklarasi akan menjadi sangat kuat bila ia menjadi ruh dari sebuah tekad yang ditanggungjawabi dalam bentuk sikap/tindakan secara bersama-sama. Tindakan adalah refleksi dari sikap. Sebelum ada tindakan semestinya datang dari pemikiran yang cermat, bersih dan obyektif. Sebuah pemikiran semestinya dilandasi sebuah nilai (tidak selalu norma) yang kita sepakati bersama sebagai sebuah kebenaran. Tanpa ada pernyataan nilai yang disepakati dan diusung bersama, ruh tindakan tidak akan hidup cukup panjang untuk membuat sebuah perubahan.
Kalau di jaman Orde Baru, para vokalis yang ditahan dinamakan tahanan politik (tapol) atau narapidana politik (napol). Di zaman reformasi para vokalis akan dicari-cari kesalahannya, kalau tidak dapat maka diciptakan atau dijebak sehingga berdasarkan undang-undang dapat ditahan sebagai penjahat. Apakah ini kelak tidak akan menghilangkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa dengan menjadikan calon pemimpin mereka sebagai penjahat. Yang saya bingung, siapa yang mengajari ini? Ayo siapa berani ke luar dari siklus nyamuk? ***

Wartawan SUARA MASA

June 24, 2008 Posted by | Life Style | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.