Joeleonhart’s Weblog

To Learn and To Share

Pemerintah pun Menolak Protap

Beberapa harian terbitan Medan maupun Jakarta pada Selasa 25 Maret 2008 memberitakan tentang penolakan pemerintah terhadap pembentukan Protap (Provinsi Tapanuli). Kenapa pemerintah menolak Protap? Dijawab oleh berita-berita itu: karena Protap semata hanya untuk kepentingan pihak tertentu.
Sebenarnya, sejak diwacanakan sekitar enam atau tujuh tahun yang lampau, Protap sudah mengundang pro dan kontra. Semula memang terkesan pembentukan Protap dalam upaya mengatasi rentang kendala ibu kota provinsi dengan beberapa daerah seperti Nias, Sibolga, Taput dan lainnya. Maksudnya, jika Protap dibentuk, rentang kendala tersebut dapat diatasi, karena ibu kota provinsi akan berpindah pula. Medan-Sbilolga, Nias-Medan, atau Tarutung-Medan, memerlukan waktu sedikitnya 6-9 jam perjalanan.
Jika Protap jadi dibentuk, tentu ibu kota provinsi tidak lagi di Medan. Dengan demkian, rentang kendala rakyat yang berurusan dengan pihak pemerintah provinsi, dapat diatasi.
Apa lacur? Ketika wacana itu bergulir, terlihatlah betapa di balik keinginan mulia mengatasi rentang kendala dimaksud, terselip keinginan sekelompok kecil orang. Bahkan belakangan keinginan itu terkesan dipaksakan.
Melihat kenyataan inilah, agaknya, pemerintah memberi isyarat penolokan usul pembahasan Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) dan empat daerah otonom baru kabupaten/kota, lainnya di Sumatera Utara.
Keempat daerah usulan pemekaran yang diisyarakan ditolak yakni, pembentukan kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan pembentukan Kota Berastagi. Sedangkan terhadap pembantukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, pemerintah berjanji akan merealisasikan untuk dibahas di Komisi II DPR RI.
Isyarat penolakan pemerintah dikemukakan Mendagri Mardiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR dam PAH I DPD di Gedung DPR Jakarta, Senin (24/3-2008). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II EE Mangindaan dari F-PD, itu mengagendakan mendengar pandangan dan pendapat pemerintah dan DPD tentang usul inisiatif DPR tebtang pemekaran 15 daerah.

Terlalu Dipaksakan
“Hasil kajian pemerintah terhadap 48 daerah pemekaran sebelumnya terkesan terlalu dipaksakan untuk kepentingan tertentu. Jadi belum ada jaminan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Mendagri.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sayuti Assyatiri dari F-PAN mendukung upaya mendagri. Ia minta agar pemekaran daerah dilakukan dengan kajian lebih cermat. Sebab, ada kecenderungan pemekaran menjadi alat pengelompokan etnis. “Gejala ini perlu dicegah karena bisa memunculkan separatisme lokal yang akhirnya mengancam NKRI. Bahkan Komisi II tidak akan membahas usulan pemekaran selama tidak mendapat dukungan dari provinsi induk,” tegasnya.
Marilah kita buka kembali betapa pemaksaan kehendak itu dipertontonkan pada masyarakat luas secara kasat mata. Soal penetapan ibu kota provinsi saja, pihak tertentu memaksakan Siborong-borong sebagai ibukota. Padahal semula ada tiga opsi ibukota Protap ditawarkan: Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.
Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota Protap salah satu penyebab yang mementahkan rencana pembentukan Protap. Sebab, di balik rencana Siborong-borong sebagai ibukota, mengemuka adanya pemaksaan kehendak dari pihak tertentu dengan misi tertentu pula.

Kepentingan Segelintir
Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap, mengesankan pembentukan perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Makanya jauh-jauh hari, rencana pembentukan Protap tak terlepas dari pro kontra yang menyimpan api konflik. Api itu, jika ditiup terus tak mustahil akan membakar masyarakat sumut.
Karenanya, walau ketika itu Anggota DPRD Sumut telah merekomendasikan, namun, Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) mengatakan, pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.
Memang, jika dilihat dari jumlah tingkat II-nya dan dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Sumut dapat dimekarkan jadi tiga provinsi, bahkan lebih. Lalu, kenapa yang begitu mengemuka hanya Provinsi Tapanuli? Menurut John T Ritonga (Waspada, Kamis 13 Agustus 2004) karena orang-orang di Tapanuli lebih progresif dan didukung pula oleh sebuah media.
Sebab, di undang-undang (no 22 Tahun 1999) menyatakan dua kabupaten dan satu kota saja sudah dapat membentuk provinsi. Sedangkan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004, disebut lima kabupaten dan satu kota. Sementara di Sumut, kini, sedikitnya ada 25 daerah tingkat II. Maka dari hitungan jumlah, sedikitnya di wilayah Sumut dapat dibentuk 3 provinsi.
Gema pembentukan Protap memang timbul tenggelam. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah ibukota yang karenanya DPRD Sibolga kembali menarik dukungannya.

Mencabut Dukungan
Seperti yang diberitakan Analisa, Senin 25 September 2006 halaman 16: Karena tim prakarsa terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) mengunggulkan Siborong-borong sebagai ibukota Provinsi Tapanuli nantinya, DPRD Sibolga mencabut dukungannya bergabung ke Provinsi Tapanuli.
Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya SK No 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Dengan pencabutan SK No 19 tahun 2002, melalui rapat Paripurna DPRD Sibolga tanggal 18 September 2006 mengeluarkan SK No 15 tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan DPRD Sibolga dalam mendukung terbentuknya Provinsi Tapanuli.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sibolga H Yusran Pasaribu didampingi Ketua Komisi III DPRD Sibolga Maruli Simamora dan Anggota Komisi I, H Mursan Pohan ketika mewakili Anggota DPRD Sibolga yang ditemuli Analisa Jumat (22/9-2006).
Karena itu, kata para wakil rakyat ini, dukungan untuk bergabung dalam membentuk Provinsi Tapanuli dicabut. Sebab, hasil rapat koordinasi menyangkut rencana penentuan calon ibukota Provinsi Tapanuli di Pemprovsu pada 15 September (2006 – pen) lalu menetapkan Siborong-borong menjadi calon yang diunggulkan menjadi ibukota provinsi.
Hal senada disampaikan sejumlah tokoh masyarakat di Tapanuli Utara. Mereka menilai, desakan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak lagi mencerminkan bagaimana percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli, namun terkesan sebagai upaya bagi-bagi ‘proyek’ kekuasaan belaka.
“Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9-2006).
HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muhammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”
Selain itu, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibuthkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborong-borong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur-hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”
Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintahah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapasogit,” ujar Simorangkir.
Aksi penolakan ketika itu terus berlangsung. Bahkan Rabu (11/10-2006) 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga menolak Provinsi Tapanuli. “Ratusan massa 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah, Himatatsi, Hima Tapteng serta perwakilan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari Medan berunjukrasa mendukung DPRD agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No 15 Tahun 2006.” (Demikian berita-berita surat kabar terbitan Medan pada 12 Otkober 2006).
20 Ormas dan OKP itu yakni KNPI Sibolga, MPC Pemuda Pancasila Sibolga, PD Pemuda Mummadiyah Sibolga, PC GP Anshor, PC Hikmah, PC IPNU, PC PMI, PC PMII, PV IMM, PD IRM, PC GPI, PD Karang Taruna, PRM Aek Parombunan, Himatatsi, Himatapteng, Aliansi Mahasiswa Tapteng, PC Satma Pemuda Pancasila, Ranting PP Sibolga Selatan, PC Fatayat NU, BASI’AR (Badan Strategi dan Informasi Amanat Rakyat), PD Nasyiatul Alwashilyah, PC GMP, PD APA, DPD II HIPI, PD MABMI, PD GPA, serta masyarakat Kelurahan Pasar Belakang. Mereka sepakat mengatakan, pemaksaan kehendak itu merupakan upaya dari kelompok tertentu dengan misi tertentu pula.

Catatan Sejarah
Ada catatan sejarah yang penting untuk diingat dan dicermati. Misalnya sejarah yang terkait dengan perbuatan Belanda di masa penjajahan, yang dengan cara tak kentara memusuhi kaum muslimin di negeri ini.
Di Sumatera, Belanda dahulu mendirikan Keresidenan Pantai Barat dan sekaligus memerangi kaum Paderi yang muslim. Kemudian Belanda juga mendirikan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, yang setelah merdeka menjadi Provinsi Sumatera Utara.
Sekarang, ada pula “kelompok tertentu” yang menghendaki pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan mendirikan Provinsi baru dalam wilayahnya, yakni diberi namanya Provinsi Tapanuli. Seakan ada analogi yang berbahaya antara sejarah masa lalu itu dengan kehendak yang memaksakan berdirinya provinsi baru itu.
Dan seakan menyadari bahaya di balik itu, kepada kelompok tertentu itu, sang Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) yang arif mengatakan : “Tidak bisa itu !”.
Makanya kita bertanya, kenapa harus Provinsi Tapanuli saja yang diusulkan? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan di Pantai Barat dan Aslab, tidakkah berhajat memiliki provinsi sendiri? ***

*Peminat Masalah Sosial Budaya
Tinggal di Medan.

June 23, 2008 - Posted by | News - Articles

8 Comments »

  1. Tulisan anda saya kagumi, namun diakhir tulisan menjadi jelas bahwa ada yang kurang, dengan pertanyaan mengapa hanya protap aja yang diperjuangkan??..stupid Question, ya masing2 orang memperjuangkan daerah untuk maju. masa orang batak memperjuangkan propinsi Aslab???kan konyol…kalau wkil presiden BBM membaca tulisan saudara pasti komentarnya klasik..aya..aya wae Mr. Joeleon ini…belajar lagi yok…

    Comment by Torang | September 28, 2008 | Reply

  2. Terima kasih, Pak Torang atas tanggapannya. Tulisan ini adalah tulisan saya, bukan tulisan Joeleonhart. Saya salah satu kontributor di blog ini.

    Sebenarnya saya salah seorang dari sekian banyak orang yang menolak keberadaan Protap. Kenapa? Disamping sangat etnisentris juga keberadaan Protap merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi semangat nasionalisme. Belakangan, orang-orang yang duduk di kepanitiaan Protap adalah disamping etnis Batak, juga beragama Kristen. Krena itu, hal ini kurang baik bagi prinsip multikulturalisme. Itu saja.

    Comment by hidayatbanjar | October 13, 2008 | Reply

  3. Horas ! Menjuah-juah kita semua, Yahowu,Salam Jumpolah !!

    Memang kita Prihatinlah melihat semua ini, makanya Bangsa ini selalu gak maju-maju ke depan selalu yang dikaitkan pastilah SARA, Upaya mulia tuk memajukan pembangunan masyarakat dibilang mau Merdeka,Berdiri sendiri, Rgosentris, Etniksentris macamlah namanya. Ingat jangan menduga dan pikiran kotor tentang sesuatu yang itu berguna buat Kemasyalahatan masyarakat.

    Tapi jujur dan Independen melihat Pembangunan di Kawasan Tapanuli menurut anda Hidayat, sudah maju apa belum ??..
    Fakta berbicara kawasan Tapanuli itu terkenal dengan SDM nya tetapi sekarang lihat bgitu rendah kualitas,rendahnya tingkat kesehatan,jalan masih tanah/lumpur serta berbatuan dan kesejahteraan masyarakat rendah itu akibat apa rendahnya perhatian Pemda SUMUT. Inilah yang melatar belakangi keinginan tersebut bukan seperti dugaan diatas.

    OK jika dikatakan Protap,akan terkesan Provinsi Etniksentris seperti dugaan orang, saya tanya jawaban anda apa? Jika Banten,jateng,Jabar,Sulut,Sulsel,Bali,Yogya Maluku Utara,Sulawesi Barat,Sumsel,Papua,Aceh,Sumbar dan sebagai itu namanya Prov.apa? Suku bukan !!..AYA..AYA..Wae..!

    Menyangkut Prinsip Multikulturalisme itu anda Paham gak artinya, lihat Islam di Tapanuli aman-aman ajah bahkan Mesjid di Porsea lihat ditengah kota. Prinsipnya kalau Islam hidup ditengah-tengah Kristen ( saya pernah tinggal di Manado, ke Papua Pernah.red ) yakin aman,tapi Kristen hidup dikomunitas teman Muslim Jantungan YA !! Contoh kami di tanah Rantau ini, ibadah arisan ajach dibilang bikin Gereja dan gak boleh ibadah ini namanya melanggar HAM Bung,jadi siapa yang gak menjalankan Teori Multikulturalisme itu ?? tanyakan Rumput Bergoyang karya E.G Ade.

    Jadi tolong gak usah curiga jika anda gak mau mendukung gak usah banyak KOMENTAR dan Argumen, sebab yang memikirkan nasib itu ya orang yang mempunyai harapan terhadap perbaikan nasibnya sendiri. Salah satunya terbentuknya PROTAP..

    Majulah Protap..
    Jayalah selalu..
    Merdeka..a..aa..

    NB: Pesan buat Abang Syamsul Arifin ingat pesan janji Abang kampanye di Tarutung akan mendukung terbentuknya Protap

    Salam kenal buat lae Torang ( Marga Situmorang khan Lae ? ) dan salam buat Kawan Hidayat Banjar sukses selalu dalam karir dan pekerjaan kita.

    Comment by JHON WISLY MANURUNG | November 3, 2008 | Reply

  4. Tapanuli itu kan mencakup semua keresidenan Tapanuli dulu. Dan background pemekarannya juga begitu. Kalau semua daerah tapanuli dulu menolak, maka protap pun tidak layak dikemukakan. Itulah bentuk pemaksaan yang sangat krusial.

    Apalagi dengan memaksakan untuk menghapus Sibolga, jelas, ada nafsu ekskluif dan memaksakan untuk menguntungkan golongan tertentu. Enak perut sendiri, bukanlah taiat orang-orang Tapanuli

    Comment by Pahitean | November 16, 2008 | Reply

  5. Jangan bajak nama Tapanuli untuk kepentingan sepihak

    Comment by Pahitean | November 16, 2008 | Reply

  6. Kalau sesuatu selalu dikaitkan dengan Agama maka akan kacau dan saya berharap anda yang menilai bahwa Protap hanya kristen dan itu salah.

    Jika Negara tidak memahami lagi apa dengan dasar Pancasila,, menurut analisa saya akan terjadi kekacauan atau kepentingan orang tertentu.

    Comment by jhonson | February 8, 2009 | Reply

    • Yup, insiden meninggalnya Aziz Angkat sehubungan dengan Protap sebenarnya bukan masalah agama (dalam hal ini ada sebagian yang mengaitkan pembentukan Protap dengan Kristen). Jadi sebaiknya melihat insiden tersebut dengan hati terbuka. Kejadian dalam insiden tersebut tidak ada kaitannyha sama sekali dengan Kristen (SARA). Jadi sebaiknya persoalan tersebut “dilokalisir” dan sebaiknya kita serahkan saja kepada hukum yang berlaku. Jadi tidak terjadi kekacauan seperti yang dirumorkan sebagian orang yang mengitkan insiden tersebut dengan isu SARA.
      Jadi serahkan saja semua kepada jalur hukum, dimana orang-orang yang nantinya terbukti keterlibatannya atas meninggalnya Aziz Angkat diproses sesuai hukum yang berlaku.

      Comment by Joe Leonhart | February 11, 2009 | Reply

  7. hidup Protap, mari kita bersikap legowo, semoga PROTAP segera terbentuk demi kemajuan Tapanuli yang hebat

    Comment by p4thethe | February 20, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: