Joeleonhart’s Weblog

To Learn and To Share

Protap: Riwayatmu Kini

Protap: Riwayatmu Kini

Oleh: Hidayat Banjar

 

Kalau ditelusuri sejak awal (1989) wacana Protap (Provinsi Tapanuli) digulirkan, sesungguhnya jauh dari isu SARA (Suku Agama dan Ras). Makanya ketika itu, berbagai elemen – baik dari Utara, Selatan, dan Tengah ikut andil agar pembentukan provinsi baru ini.

Tujuan pembentukan Protap pada awalnya juga mulia: mengatasi rentang jarak birokrasi yang berpusat di Medan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, oknum-oknum tertentu memanfaat perjuangan pembentukan provinsi baru yang mulia tersebut untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu dan kroni-kroninya.

 

Rumah Sendiri

Kenapa disebut mulia? Sejatinya ‘kelahiran’ sebuah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan baru merupakan sebuah impian, sebagaimana impian keluarga baru memiliki rumah sendiri. Mengapa tidak, di rumah sendiri, anak-anak dapat bermain bebas, tumbuh bebas sebagaimana adanya, tidak terlalu memikirkan mertua atau orang lain, misalnya.

Di rumah sendiri, urusan keluarga dapat diatur sendiri tanpa perlu mempertimbangkan orang lain. Ayah dapat berperan sebagaimana ayah adanya, bukan sekadar ayah bilogis dan sebutan semata. Begitu juga ibu, dapat berperan sebagaimana ibu yang membentuk kepribadian anak-anaknya. Itulah impian keluarga-keluarga baru: dapat miliki rumah sendiri.

Memiliki rumah sendiri memang beda dengan memiliki provinsi sendiri. Tetapi, tujuan dari kepemilikan tersebut, sejatinya adalah sama: agar para penghuni rumah atau penduduk di provinsi tersebut sejahtera lahir dan batin. Dengan mengatur rumah sendiri tak tergantung dengan mertua, umpamanya, sebuah keluarga baru akan dapat memenej keuangannya sendiri.

Sejatinya lagi pembentukan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan baru adalah agar orang-orang yang ada di wilayah itu lebih mandiri. Dengan demikian akan meningkatkan segala aspek dari kehidupan mereka. Impian ini bukanlah fantasi kosong belaka, sebagaimana kepemilikan rumah: ia adalah cita-cita mulia.

            Lalu, akankah cita-cita mulia memiliki provinsi sendiri (Protap) kandas karena syahwat kekuasaan orang-orang tertentu?

 

Sejak 6 Tahun Lalu

Ya, setidaknya, sejak tahun 2003 – 6 tahun lalalu – mulai terasa betapa perjuangan Protap diarahkan untuk kepentingan segelintir oknum. Makanya penulis sepakat, Protap jangan dibawa ke isu SARA.

Sebagai umat, imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut (Analisa Kamis, 5 Februari 2009) yang meminta umat Islam dan seluruh masyarakat tetap tenang pantas kita ikuti. “Jangan mudah terpancing isu provokatif,” katanya pasca-wafatnya Ketua DPRDSU di gedung dewan Selasa (3/1). “Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengusut kasusnya setuntas-tuntasnya,” Kata Ketua MUI Sumut Prof Dr H Abdullahsyah MA di ruang kerjanya Rabu (4/1).

Sementatara itu, di media yang sama, Forum Harmoni Indonesia (Forsas) Kota Medan mengungkapkan, aksi yang dilakukan kelompok masyarakat di rumah rakyat sebagai ulah oknum yang haus kekuasaan.

Aksi itu telah didominasi ambisi membabi-buta, ketimbang persoalan SARA, dan berbuntut tindakan yang tidak rasional dan melanggar aturan, ungkap Ketua Forsas Medan Edwin S Pohan, Rabu.

Sementara itu orams Islam Sumut juga menyampaikan sikap hampir sama atas aksi unjuk rasa Protap yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena mengakibatkan wafatnya Ketua DPRDSU Drs Aziz Angkat MSP.

Pernyataan yang disampaikan DR Sayfii Siregar, H Rizal Mahaputra, Prof Dr Basyaruddin, KH Zulfikar Hajar LC, Mahlil Hamdani, Ali Yusron Gea dan sebagainya menyebutkan aksi mendukung Protoap seperti gerakan komunis.

 

Wajib Mengusut

Untuk itu petugas wajib mengusut kasus tewasnya mantan aktivis KNPI Sumut ini yang dilantik sebagai Ketua DPRD Sumut pada 27 November 2008 menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe yang pindah dari Partai Golkar ke Partai Demokrat ini setuntas-tuntasnya. Dengan demikian harapan banyak kalangan – termasuk MUI – agar tetap terpeliharanya kekondusifan dan persatuan di daerah ini yang selama ini terpelihara dengan baik, tetap terjaga.

Kalau ditelisik lebih dalam, isu SARA tidak melekat di wacana pembentukan Protap (Provinsi Tapanuli) yang sudah diusung sejak 1998. Ketika itu pembentukan Protap memang kehendak berbagai elemen masyarakat.

Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, guru besar antropologi Universitas Negeri Medan, yang pernah menjadi anggota Komite Pemrakarsa (Komsa) Pembentukan Protap hingga tahun 2004 mengatakan, Protap digagas sejak 1998.

Wilayahnya meliputi eks Keresidenan Tapanuli dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, hingga kepulauan Nias. Tahun 2000 pernah terjadi kongres rakyat Sibolga untuk membentuk provinsi ini. Namun sejak 2004, kepanitian pecah hingga melahirkan panitia baru yang diketuai GM Chandra Panggabean.

 

Fanatisme Agama

Perpecahan terjadi salah satunya karena isu pembentukan mengarah pada fanatisme agama. Muncul pula ketidaksepahaman soal letak ibu kota provinsi (Kompas Rabu, 4 Februari 2009).

Mantan Ketua Komsa Medan Amir Mirza Hutagalung menambahkan, saat itu pernah terbentuk komsa-komsa di tiap kabupaten, tetapi kini komsa sudah tidak jalan lagi. Usulan Protap yang kemudian muncul tidak lagi berada di eks Keresidenen Tapanuli, tetapi sebatas Tapanuli Utara.

Protap yang digagas 11 tahun lampau itu awalnya memang untuk kepentingan banyak elemen. Entah kenapa dalam perjalanannya – terutama sejak 6 tahun lampau – terus diwarnai konflik. Tidak mustahil, hal ini terjadi karena syahwat kekuasaan oknum dan kroninya, sehingga mengabaikan asas pelangi dalam kepanitiaan.

Sejak dari tahun 2003 tujuan pembentukan Protap telah melenceng dari keinginan awal (1998): untuk kemasalahatan masyarakat luas dalam menanggulangi rentang (jarak) birokrasi yang berpusat di Medan. Ya, sejak 2003 hingga kini, wacana pembentukan Protap terkesan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu dan kelompoknya.

Demikianlah, syahwat kekuasaan itu akhirnya memuncak dan tragedi pun terjadilah di 3 Januari 2008. Berkisar pukul 12.15 Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP, tewas.

 

Dimanfaatkan Oknum

 Keinginan baik yang digagas berbagai elemen masyarakat tersebut sejak awal memang ingin dimanfaatkan oknum tertentu, sehingga tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula ada tiga opsi untuk ibukota Protap: Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu.

Seperti yang diberitakan ANALISA, Senin 25 September 2006 halaman 16: Karena tim prakarsa terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) mengunggulkan Siborong-borong sebagai ibukota Provinsi Tapanuli nantinya, DPRD Sibolga mencabut dukungannya bergabung ke Provinsi Tapanuli.

Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya SK No 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Dengan pencabutan SK No 19 tahun 2002, melalui rapat Paripurna DPRD Sibolga tanggal 18 September 2006 mengeluarkan SK No 15 tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan DPRD Sibolga dalam mendukung terbentuknya Provinsi Tapanuli.

 

Jangan Dipelintir

Harian Waspada (1/5 hal 1-07) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Analisa, Waspada, dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5-07) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut. Ada apa?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus, terlebih setelah keinginan oknum-oknum tertentu dipaksakan. Makanya Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) – ketika itu – mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Dapat disimpulkan Protap yang digagas 11 tahun lampau awalnya memang melibatkan berbagai elemen. Belakangan berubah jadi kepentingan oknum-oknum tertentu, terutama sejak enam tahun terakhir. Sejak itu, pembentukan Protap seperti tiada hari tanpa konflik.

Aksi yang menjurus pemaksaan kehendak sesungguhnya bukan baru terjadi di 3 Januari 2009 itu. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi, Abdul Wahab Dalimunthe saat menjadi Ketua DPRD Sumut pernah disandera demonstran untuk menerbitkan rekomendasi pembentukan Protap.

Maka saran MUI agar umat Islam dan masyarakat tenang, wajar diindahkan. Tapi untuk itu, penegak hukum harus benar-benar berjalan di rel yang ada, ditandai dengan ditindaknya para pelaku anarkisme tersebut. Semoga.

 

Peminat Masalah Sosial Budaya

Menetap di Medan

Advertisements

April 23, 2009 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Oleh Hidayat Banjar

 

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Protap yang digagas enam tahun lampau memang dilandasi fondasi konflik. Dari sejak awal diwacanakan, Protap terus-menerus jadi ajang konflik.

3 Januari 2008 berkisar pukul 12.15 konflik iut memuncak hingga menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP. Pertanyaan kita, Protap untuk kepentingan siapa?

Siang itu sekira pukul 12.00 Aziz Angkat sedang memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDSU, Fahrizal Dalimunthe, terpaksa dibubarkan karena massa penggunjuk rasa tiba-tiba memaksa masuk ke dalam ruang sidang.

Begitu masuk ruang rapat paripurna, massa mendatangi Aziz Angkat dan memaksanya ke luar serta menyeret dari dalam ruangan. Suasana di dalam ruangan begitu sesak hingga membuat Aziz Angkat terkejut, apalagi dirinya disebut-sebut mengidap penyakit jantung.

Aziz Angkat terpaksa diamanakan ke dalam ruang Fraksi Golkar dan selanjutnya pihak DPRDSU memanggil mobil ambulans dan membawanya ke rumah sakit Gleni. Beberapa menit kemudian, Aziz Angkat meninggal dunia. Setelah diotopsi, jenazah Aziz Angkat dibawa dan disemayamkan di rumah duka Jalan Eka Rasmi Medan Johor (Berita Sore, 3 Januari 2009).

 

Soal Ibukota Provinsi

 Dari awal memang tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula direncanakan ibukota Protap di Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu. Di samping itu, terbaca pula ada misi ‘suci’ tertentu yang diemban jika Protap benar-benar jadi provinsi..

Karena itu, Harian Waspada (1/5 hal 1-2007) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe (ketika itu) menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

 

Keunikan

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Waspada, Analisa dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut ketika itu. Ada apa, kok bisa demikian?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus. Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

 

Memang, jika dilihat dari jumlah tingkat II-nya dan dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Sumut dapat dimekarkan sedikitnya jadi tiga provinsi, bahkan lebih. Lalu, kenapa yang begitu mengemuka hanya Provinsi Tapanuli. Menurut John T Ritonga (Waspada, Kamis 13 Agustus 2004) karena orang-orang di Tapanuli lebih progresif dan didukung pula oleh sebuah media. Lalu bagaimana dengan wacana Provinsi Asahan Labuhanbatu dan Provinsi Pantai Barat?

            Inilah pertanyaan yang begitu menggoda. Sebab, diundang-undang (no 22 Tahun 1999) menyatakan dua kabupaten dan satu kota saja sudah dapat membentuk provinsi. Sedangkan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004, disebut lima kabupaten dan satu kota. Sementara di Sumut, kini, sedikitnya ada 28 daerah tingkat II. Maka dari hitungan jumlah itu, sedikitnya pula di Sumut dapat dibentuk 3-5 provinsi.

 

Meredup

            Seiring perjalanan waktu, gema pembentukan Protap yang digaungkan 6 tahun lampau perlahan meredup. Tapi menguat kembali pada akhir 2006 lampau. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah ibukota. Nampaknya soal penetapan ibukota ini pun akan jadi cerita tanpa akhir.

“Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9-06).

HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muhammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”

Selain itu, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibuthkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborong-borong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur-hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”

Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintahah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapasogit,” ujar Simorangkir.

 

Pengotakan

Menurut Simorangkir, jangan karena desakan pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi pengotakan, tarik-menarik kepentingan antarkabupaten.

“Adanya asumsi, yang penting terbentuk dulu Provinsi Tapanuli, merupakan ambisi pribadi. Pemekaran suatu wilayah harus dengan konsep jelas untuk mempercepat pembangunan kepada masyarakat. Untuk apa dimekerkan kalau nantinya pembangunan jalan di tempat. Sama saja pemborosan anggaran,” ungkap keduanya.

Aksi penolakan berikutnya berlangsung Rabu (11/10-06). Ketika itu 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga menolak Provinsi Tapanuli. “Ratusan massa 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah, Himatatsi, Hima Tapteng serta perwakilan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari Medan berunjukrasa mendukung DPRD agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No 15 Tahun 2006.” (Demikian berita-berita surat kabar terbitan Medan termasuk Waspada, 12 Oktober 2006).

20 Ormas dan OKP itu yakni KNPI Sibolga, MPC Pemuda Pancasila Sibolga, PD Pemuda Mummadiyah Sibolga, PC GP Anshor, PC Hikmah, PC IPNU, PC PMI, PC PMII, PV IMM, PD IRM, PC GPI, PD Karang Taruna, PRM Aek Parombunan, Himatatsi, Himatapteng, Aliansi Mahasiswa Tapteng, PC Satma Pemuda Pancasila, Ranting PP Sibolga Selatan, PC Fatayat NU, BASI’AR (Badan Strategi dan Informasi Amanat Rakyat), PD Nasyiatul Alwashilyah, PC GMP, PD APA, DPD II HIPI, PD MABMI, PD GPA, serta masyarakat Kelurahan Pasar Belakang. Mereka sepakat mengatakan, pemaksaan kehendak itu merupakan upaya dari kelompok tertentu dengan misi tertentu pula.

 

Kelompok Tertentu

            “Masak karena kelompok tertentu ingin pemekaran lantas kita wujudkan, tidak bisa itu. Makanya hingga saat ini dewan masih menggodoknya,” ucap Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) keras kepada wartawan dengan wajah sedikit memerah.

            Dalam kata-katanya yang demikian itu, Rizal tidak menyebut Provinsi Tapanuli. Gubsu (ketika itu) hanya menyebut “pemekaran”. Tapi yang disebut “pemekaran” oleh Gubsu, tentunya tidak lain maksudnya Provinsi Tapanuli. Dan yang dimaksud dengan “dewan” oleh Gubsu dalam kata-kata itu, tentulah DPRD Provinsi Sumatera Utara.

            Ada bahagian-bahagian  tertentu dari kata-kata Gubsu yang dikemukakan perlu ditanggapi atau dipertanyakan supaya persoalannya makin jelas dan tidak membingungkan.

            Siapa sebenarnya yang dimaksud Gubsu dengan “kelompok tertentu” itu? Mungkin sudah ada pihak yang mengetahui siapa “kelompok tertentu” dimaksud. Tapi tidak  mustahil masih banyak pihak dalam masyarakat yang belum tahu atau tidak tahu siapa sebenarnya “kelompok tertentu” tersebut.

 

Catatan Sejarah

            Ada catatan sejarah yang penting untuk diingat dan dicermati. Misalnya sejarah yang terkait dengan perbuatan  Belanda di masa penjajahan, yang dengan cara tak kentara memusuhi kaum muslimin di negeri ini.

            Di Sumatera, Belanda dahulu mendirikan Keresidenan Pantai Barat dan sekaligus memerangi kaum Paderi yang muslim. Kemudian Belanda juga mendirikan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, yang setelah merdeka menjadi Provinsi Sumatera Utara.

            Sekarang, ada pula “kelompok tertentu” yang menghendaki pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan mendirikan Provinsi baru dalam wilayahnya, yakni diberi namanya Provinsi Tapanuli. Ada benang merah antara sejarah masa lalu itu dengan kehendak yang memaksakan berdirinya provinsi baru itu.

            Menyadari bahaya di balik itu, kepada kelompok tertentu itu, sang Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) yang arif mengatakan : “Tidak bisa itu !”.

Makanya kita bertanya, kenapa harus Provinsi Tapanuli saja yang diusulkan? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan di Pantai Barat dan Aslab, akankah diabaikan aspirasinya. Korban nyawa telah jatuh. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban berikutnya hanya karena pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu. Kita perlu bertanya lagi, untuk kepentingan siapa Protap itu? ***

 

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Tinggal di Medan.

April 23, 2009 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Beasiswa SMA Taruna Nusantara 2009

Pada TP. 2009/2010 SMA Taruna Nusantara menyediakan sejumlah Beassiwa secara terbatas bagi Calon Siswa yang berprestasi tinggi namun Orang Tuanya tidak mampu membayar Iuran Sekolah dan Uang Pangkal. Persyaratan Beasiswa sebagai berikut :

* Nilai raport SMP dan yang setingkat semester I s.d. V minimal rata-rata 8 (delapan) untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dan masing-masing pelajaran memenuhi nilai minimal 7,5
* Para siswa/siswi potensial dan berprestasi namun nilai rata-rata kurang dari 8 (delapan) diberikan kesempatan mengajukan minat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta beasiswa dengan rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Guru mata pelajaran yang bersangkutan.
* Tidak pernah tinggal kelas selama mengikuti pendidikan SMP atau setingkat dan lulus tahun ajaran 2008/2009.
* Mengikuti prosedur Pendaftaran dan Seleksi yang telah ditetapkan.
* Mengisi Formulir Pengajuan Beasiswa FORM NO : 03-2009.
* Menyerahkan Daftar Penghasilan Orang Tua (Bapak dan Ibu atau Wali) dan Instansi tempat bekerja atau dari Lurah/Kepala Desa setempat.
* Menyerahkan Fotokopi Kartu Kelurga dan KTP Orang Tua/Wali.
* Meyertakan peringkat di Sekolah yang dikeluarkan oleh Sekolah.
* Dinyatakan dapat meperoleh Beasiswa oleh Panitia Penerimaan Calon Siswa Tingkat Pusat.

KATEGORI PENDAFTARAN

* Pendaftar Calon Siswa SMA Taruna Nusantara TP. 2009/2010 dengan kategori Permohonan Memperoleh Beasiswa.

1. Pendaftar yang memenuhi persyaratan sesuai Form No. 01-2009.
2. Mengisi Form No. 03-2009, Form No. 05-3009 dan Form No. 06-2009.
3. Orang Tua Calon Siswa tidak mampu secara ekonomis.
4. Calon Siswa yang dinyatakan diterima adalah bagi yang lulus Tes Akademik dengan NILAI BAIK, Kesehatan, Psikologi dan Wawancara.

KATEGORI PENDAFTARAN

Waktu dan Tempat Pendaftaran.

* Waktu : 15 Januari s.d. 31 Maret 2009.
* Tempat : Ajen Kodam atau Ajen Korem dan Kodim

INFORMASI LEBIH LANJUT

http://www.tarunanusantara.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=70

Deadline : Mar 31, 2009

April 23, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | Leave a comment

Scholarship : Executive MBA Programme Scholarship for Women

Scholarship for women. The Executive MBA programme office is delighted to offer scholarship support for the September 2009 (SEMBA2011) for the female participant who has best demonstrated leadership potential and commitment to support the ongoing success of the Executive MBA programme. This substantial scholarship of up to £23,850 (the final award to be determined at the review stage) will be deducted from the balance of the first year tuition fees for the programme.

Criteria for awarding the scholarship
The scholarship will be awarded to an appropriate female candidate on the basis of future professional and leadership potential as demonstrated by the quality of the essay submitted in support of the scholarship application, and a proven track record of success, (i.e. educational and professional background) demonstrated at the EMBA application and interview stages. The Scholarship Committee will also consider the original and personal contribution to the ongoing success of the Executive MBA expressed through the essay and to which the scholarship winner will commit as an ambassador of the EMBA programme. Women scholarship

Who is eligible?
Women who have been accepted for SEMBA 2011 and who are fully self-funding. Candidates may submit a scholarship application at the time of submitting their EMBA application, however essays will only be considered for the award if candidates have been offered and have accepted their place on the programme by the scholarship deadline. Scholarship for women

Read more :

Scholarship : Executive MBA Programme Scholarship for Women

April 17, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | Leave a comment

Scholarship : Beasiswa S2 Inggris: Professional Scholarships 2009

UK University of Exeter Business School. This year the Business School is offering twelve £5,000 scholarships for entry on the Full-Time MBA programme in September 2009. The awards are made on the basis of working experience. Applications may be received up to 31 August 2009.

The Exeter MBA

The MBA programme at the University of Exeter has produced over 500 graduates since 1997. Like the larger Business Schools, Exeter offers high-quality, accredited MBA programmes delivered by
faculty with world-class reputations. Unlike the larger Business Schools, we offer this on a campus built on a human scale with a lifestyle ideally suited to learning and personal development.

MBA Professional Scolarship 2009

The Business School is awarding twelve Professional Scholarships for the 2008/9 academic year to students on our Post-Experience MBA programme.

Read more :

Scholarship : Beasiswa S2 Inggris: Professional Scholarships 2009

April 17, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | 2 Comments

Scholarship : PhD positions in Life Science, Univ. of Vienna, Austria

Admission requirements
http://www.phd-cellular-signaling.at/index.php?mid=1&smid=4&1_section=1&1_id=4

Our target group are excellent students from all disciplines of natural and life
sciences and medicine who are motivated to pursue their scientific career in an
international research environment. The candidates must hold, or be close to
obtaining, an undergraduate degree equivalent to a Master, which would enable
them to enter a PhD Program in their own country. In general, applicants should
not be older than 30 when they apply, although career breaks will be taken into
account.

The selection procedure, all training activities, communication, and interaction
will be in English, and the participating students are expected to be proficient
in English.

Reapplications will not be considered

Letters of recommendation:

Read more :

Scholarship : PhD positions in Life Science, Univ. of Vienna, Austria

April 17, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | Leave a comment

Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru D-I Bea Cukai Crash Program 2009

Beasiswa Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia mengumumkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawal di lingkungan Departemen Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada Tahun Akademik 2009 akan menyelenggarakan Ujian Saringan Masuk (USM) Khusus untuk Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai

Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat pada pengumuman berikut: pengumuman_penerimaan_d1_beacukai_STAN_crash_program_2009

April 17, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | Leave a comment

Vacancy : Safety Engineer – PT Multi Bintang Indonesia, Tbk

PT Multi Bintang Indonesia, Tbk is the leading beverage industry in Indonesia. Produce a range of trademarked products, including Bir Bintang, Heineken, Bintang Zero, Guinness Stout, and Green Sands. The company operates breweries in Tangerang and Sampang Agung (Mojokerto), with sales and marketing offices in all the major cities throughout Indonesia.
To strengthen our team, we are now seeking for talented and energetic people to be our:

Safety Engineer
(Banten – Tangerang)

Requirements:

Read more :

Vacancy : Safety Engineer – PT Multi Bintang Indonesia, Tbk

April 17, 2009 Posted by | Vacancy - Lowongan Kerja | Leave a comment

Scholarship : Postgraduate Scholarship at Bengal Engineering and Science University, Shibpur

Description : Applications are invited to study 4 semester full-time Master of
Engineering and Master of Technology courses at Bengal Engineering and Science
University, Shibpur. Students will be supported by postgraduate scholarships
offered by the University through AICTE fund.

Read more :

Scholarship : Postgraduate Scholarship at Bengal Engineering and Science University, Shibpur

April 17, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | Leave a comment

Scholarship : UK The University of Buckingham – Scholarship Programs in Economics 2009

Coase Scholarships for Undergraduate Study in Economics

A generous endowment from Professor Ronald Coase enables us to offer two full fee scholarships per year in the areas of Law, Economics and Business.

Each Scholarship, worth in total more than £30,000, covers the University’s full tuition fees, accommodation costs, and provides for a generous maintenance grant.

Read more :

Scholarship : UK The University of Buckingham – Scholarship Programs in Economics 2009

April 17, 2009 Posted by | Scholarships - Beasiswa | 1 Comment