Joeleonhart’s Weblog

To Learn and To Share

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Oleh Hidayat Banjar

 

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Protap yang digagas enam tahun lampau memang dilandasi fondasi konflik. Dari sejak awal diwacanakan, Protap terus-menerus jadi ajang konflik.

3 Januari 2008 berkisar pukul 12.15 konflik iut memuncak hingga menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP. Pertanyaan kita, Protap untuk kepentingan siapa?

Siang itu sekira pukul 12.00 Aziz Angkat sedang memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDSU, Fahrizal Dalimunthe, terpaksa dibubarkan karena massa penggunjuk rasa tiba-tiba memaksa masuk ke dalam ruang sidang.

Begitu masuk ruang rapat paripurna, massa mendatangi Aziz Angkat dan memaksanya ke luar serta menyeret dari dalam ruangan. Suasana di dalam ruangan begitu sesak hingga membuat Aziz Angkat terkejut, apalagi dirinya disebut-sebut mengidap penyakit jantung.

Aziz Angkat terpaksa diamanakan ke dalam ruang Fraksi Golkar dan selanjutnya pihak DPRDSU memanggil mobil ambulans dan membawanya ke rumah sakit Gleni. Beberapa menit kemudian, Aziz Angkat meninggal dunia. Setelah diotopsi, jenazah Aziz Angkat dibawa dan disemayamkan di rumah duka Jalan Eka Rasmi Medan Johor (Berita Sore, 3 Januari 2009).

 

Soal Ibukota Provinsi

 Dari awal memang tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula direncanakan ibukota Protap di Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu. Di samping itu, terbaca pula ada misi ‘suci’ tertentu yang diemban jika Protap benar-benar jadi provinsi..

Karena itu, Harian Waspada (1/5 hal 1-2007) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe (ketika itu) menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

 

Keunikan

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Waspada, Analisa dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut ketika itu. Ada apa, kok bisa demikian?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus. Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

 

Memang, jika dilihat dari jumlah tingkat II-nya dan dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Sumut dapat dimekarkan sedikitnya jadi tiga provinsi, bahkan lebih. Lalu, kenapa yang begitu mengemuka hanya Provinsi Tapanuli. Menurut John T Ritonga (Waspada, Kamis 13 Agustus 2004) karena orang-orang di Tapanuli lebih progresif dan didukung pula oleh sebuah media. Lalu bagaimana dengan wacana Provinsi Asahan Labuhanbatu dan Provinsi Pantai Barat?

            Inilah pertanyaan yang begitu menggoda. Sebab, diundang-undang (no 22 Tahun 1999) menyatakan dua kabupaten dan satu kota saja sudah dapat membentuk provinsi. Sedangkan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004, disebut lima kabupaten dan satu kota. Sementara di Sumut, kini, sedikitnya ada 28 daerah tingkat II. Maka dari hitungan jumlah itu, sedikitnya pula di Sumut dapat dibentuk 3-5 provinsi.

 

Meredup

            Seiring perjalanan waktu, gema pembentukan Protap yang digaungkan 6 tahun lampau perlahan meredup. Tapi menguat kembali pada akhir 2006 lampau. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah ibukota. Nampaknya soal penetapan ibukota ini pun akan jadi cerita tanpa akhir.

“Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9-06).

HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muhammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”

Selain itu, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibuthkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborong-borong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur-hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”

Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintahah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapasogit,” ujar Simorangkir.

 

Pengotakan

Menurut Simorangkir, jangan karena desakan pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi pengotakan, tarik-menarik kepentingan antarkabupaten.

“Adanya asumsi, yang penting terbentuk dulu Provinsi Tapanuli, merupakan ambisi pribadi. Pemekaran suatu wilayah harus dengan konsep jelas untuk mempercepat pembangunan kepada masyarakat. Untuk apa dimekerkan kalau nantinya pembangunan jalan di tempat. Sama saja pemborosan anggaran,” ungkap keduanya.

Aksi penolakan berikutnya berlangsung Rabu (11/10-06). Ketika itu 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga menolak Provinsi Tapanuli. “Ratusan massa 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah, Himatatsi, Hima Tapteng serta perwakilan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari Medan berunjukrasa mendukung DPRD agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No 15 Tahun 2006.” (Demikian berita-berita surat kabar terbitan Medan termasuk Waspada, 12 Oktober 2006).

20 Ormas dan OKP itu yakni KNPI Sibolga, MPC Pemuda Pancasila Sibolga, PD Pemuda Mummadiyah Sibolga, PC GP Anshor, PC Hikmah, PC IPNU, PC PMI, PC PMII, PV IMM, PD IRM, PC GPI, PD Karang Taruna, PRM Aek Parombunan, Himatatsi, Himatapteng, Aliansi Mahasiswa Tapteng, PC Satma Pemuda Pancasila, Ranting PP Sibolga Selatan, PC Fatayat NU, BASI’AR (Badan Strategi dan Informasi Amanat Rakyat), PD Nasyiatul Alwashilyah, PC GMP, PD APA, DPD II HIPI, PD MABMI, PD GPA, serta masyarakat Kelurahan Pasar Belakang. Mereka sepakat mengatakan, pemaksaan kehendak itu merupakan upaya dari kelompok tertentu dengan misi tertentu pula.

 

Kelompok Tertentu

            “Masak karena kelompok tertentu ingin pemekaran lantas kita wujudkan, tidak bisa itu. Makanya hingga saat ini dewan masih menggodoknya,” ucap Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) keras kepada wartawan dengan wajah sedikit memerah.

            Dalam kata-katanya yang demikian itu, Rizal tidak menyebut Provinsi Tapanuli. Gubsu (ketika itu) hanya menyebut “pemekaran”. Tapi yang disebut “pemekaran” oleh Gubsu, tentunya tidak lain maksudnya Provinsi Tapanuli. Dan yang dimaksud dengan “dewan” oleh Gubsu dalam kata-kata itu, tentulah DPRD Provinsi Sumatera Utara.

            Ada bahagian-bahagian  tertentu dari kata-kata Gubsu yang dikemukakan perlu ditanggapi atau dipertanyakan supaya persoalannya makin jelas dan tidak membingungkan.

            Siapa sebenarnya yang dimaksud Gubsu dengan “kelompok tertentu” itu? Mungkin sudah ada pihak yang mengetahui siapa “kelompok tertentu” dimaksud. Tapi tidak  mustahil masih banyak pihak dalam masyarakat yang belum tahu atau tidak tahu siapa sebenarnya “kelompok tertentu” tersebut.

 

Catatan Sejarah

            Ada catatan sejarah yang penting untuk diingat dan dicermati. Misalnya sejarah yang terkait dengan perbuatan  Belanda di masa penjajahan, yang dengan cara tak kentara memusuhi kaum muslimin di negeri ini.

            Di Sumatera, Belanda dahulu mendirikan Keresidenan Pantai Barat dan sekaligus memerangi kaum Paderi yang muslim. Kemudian Belanda juga mendirikan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, yang setelah merdeka menjadi Provinsi Sumatera Utara.

            Sekarang, ada pula “kelompok tertentu” yang menghendaki pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan mendirikan Provinsi baru dalam wilayahnya, yakni diberi namanya Provinsi Tapanuli. Ada benang merah antara sejarah masa lalu itu dengan kehendak yang memaksakan berdirinya provinsi baru itu.

            Menyadari bahaya di balik itu, kepada kelompok tertentu itu, sang Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) yang arif mengatakan : “Tidak bisa itu !”.

Makanya kita bertanya, kenapa harus Provinsi Tapanuli saja yang diusulkan? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan di Pantai Barat dan Aslab, akankah diabaikan aspirasinya. Korban nyawa telah jatuh. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban berikutnya hanya karena pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu. Kita perlu bertanya lagi, untuk kepentingan siapa Protap itu? ***

 

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Tinggal di Medan.

April 23, 2009 - Posted by | News - Articles

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: