Joeleonhart’s Weblog

To Learn and To Share

Protap: Riwayatmu Kini

Protap: Riwayatmu Kini

Oleh: Hidayat Banjar

 

Kalau ditelusuri sejak awal (1989) wacana Protap (Provinsi Tapanuli) digulirkan, sesungguhnya jauh dari isu SARA (Suku Agama dan Ras). Makanya ketika itu, berbagai elemen – baik dari Utara, Selatan, dan Tengah ikut andil agar pembentukan provinsi baru ini.

Tujuan pembentukan Protap pada awalnya juga mulia: mengatasi rentang jarak birokrasi yang berpusat di Medan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, oknum-oknum tertentu memanfaat perjuangan pembentukan provinsi baru yang mulia tersebut untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu dan kroni-kroninya.

 

Rumah Sendiri

Kenapa disebut mulia? Sejatinya ‘kelahiran’ sebuah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan baru merupakan sebuah impian, sebagaimana impian keluarga baru memiliki rumah sendiri. Mengapa tidak, di rumah sendiri, anak-anak dapat bermain bebas, tumbuh bebas sebagaimana adanya, tidak terlalu memikirkan mertua atau orang lain, misalnya.

Di rumah sendiri, urusan keluarga dapat diatur sendiri tanpa perlu mempertimbangkan orang lain. Ayah dapat berperan sebagaimana ayah adanya, bukan sekadar ayah bilogis dan sebutan semata. Begitu juga ibu, dapat berperan sebagaimana ibu yang membentuk kepribadian anak-anaknya. Itulah impian keluarga-keluarga baru: dapat miliki rumah sendiri.

Memiliki rumah sendiri memang beda dengan memiliki provinsi sendiri. Tetapi, tujuan dari kepemilikan tersebut, sejatinya adalah sama: agar para penghuni rumah atau penduduk di provinsi tersebut sejahtera lahir dan batin. Dengan mengatur rumah sendiri tak tergantung dengan mertua, umpamanya, sebuah keluarga baru akan dapat memenej keuangannya sendiri.

Sejatinya lagi pembentukan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan baru adalah agar orang-orang yang ada di wilayah itu lebih mandiri. Dengan demikian akan meningkatkan segala aspek dari kehidupan mereka. Impian ini bukanlah fantasi kosong belaka, sebagaimana kepemilikan rumah: ia adalah cita-cita mulia.

            Lalu, akankah cita-cita mulia memiliki provinsi sendiri (Protap) kandas karena syahwat kekuasaan orang-orang tertentu?

 

Sejak 6 Tahun Lalu

Ya, setidaknya, sejak tahun 2003 – 6 tahun lalalu – mulai terasa betapa perjuangan Protap diarahkan untuk kepentingan segelintir oknum. Makanya penulis sepakat, Protap jangan dibawa ke isu SARA.

Sebagai umat, imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut (Analisa Kamis, 5 Februari 2009) yang meminta umat Islam dan seluruh masyarakat tetap tenang pantas kita ikuti. “Jangan mudah terpancing isu provokatif,” katanya pasca-wafatnya Ketua DPRDSU di gedung dewan Selasa (3/1). “Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengusut kasusnya setuntas-tuntasnya,” Kata Ketua MUI Sumut Prof Dr H Abdullahsyah MA di ruang kerjanya Rabu (4/1).

Sementatara itu, di media yang sama, Forum Harmoni Indonesia (Forsas) Kota Medan mengungkapkan, aksi yang dilakukan kelompok masyarakat di rumah rakyat sebagai ulah oknum yang haus kekuasaan.

Aksi itu telah didominasi ambisi membabi-buta, ketimbang persoalan SARA, dan berbuntut tindakan yang tidak rasional dan melanggar aturan, ungkap Ketua Forsas Medan Edwin S Pohan, Rabu.

Sementara itu orams Islam Sumut juga menyampaikan sikap hampir sama atas aksi unjuk rasa Protap yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena mengakibatkan wafatnya Ketua DPRDSU Drs Aziz Angkat MSP.

Pernyataan yang disampaikan DR Sayfii Siregar, H Rizal Mahaputra, Prof Dr Basyaruddin, KH Zulfikar Hajar LC, Mahlil Hamdani, Ali Yusron Gea dan sebagainya menyebutkan aksi mendukung Protoap seperti gerakan komunis.

 

Wajib Mengusut

Untuk itu petugas wajib mengusut kasus tewasnya mantan aktivis KNPI Sumut ini yang dilantik sebagai Ketua DPRD Sumut pada 27 November 2008 menggantikan Abdul Wahab Dalimunthe yang pindah dari Partai Golkar ke Partai Demokrat ini setuntas-tuntasnya. Dengan demikian harapan banyak kalangan – termasuk MUI – agar tetap terpeliharanya kekondusifan dan persatuan di daerah ini yang selama ini terpelihara dengan baik, tetap terjaga.

Kalau ditelisik lebih dalam, isu SARA tidak melekat di wacana pembentukan Protap (Provinsi Tapanuli) yang sudah diusung sejak 1998. Ketika itu pembentukan Protap memang kehendak berbagai elemen masyarakat.

Prof Bungaran Antonius Simanjuntak, guru besar antropologi Universitas Negeri Medan, yang pernah menjadi anggota Komite Pemrakarsa (Komsa) Pembentukan Protap hingga tahun 2004 mengatakan, Protap digagas sejak 1998.

Wilayahnya meliputi eks Keresidenan Tapanuli dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, hingga kepulauan Nias. Tahun 2000 pernah terjadi kongres rakyat Sibolga untuk membentuk provinsi ini. Namun sejak 2004, kepanitian pecah hingga melahirkan panitia baru yang diketuai GM Chandra Panggabean.

 

Fanatisme Agama

Perpecahan terjadi salah satunya karena isu pembentukan mengarah pada fanatisme agama. Muncul pula ketidaksepahaman soal letak ibu kota provinsi (Kompas Rabu, 4 Februari 2009).

Mantan Ketua Komsa Medan Amir Mirza Hutagalung menambahkan, saat itu pernah terbentuk komsa-komsa di tiap kabupaten, tetapi kini komsa sudah tidak jalan lagi. Usulan Protap yang kemudian muncul tidak lagi berada di eks Keresidenen Tapanuli, tetapi sebatas Tapanuli Utara.

Protap yang digagas 11 tahun lampau itu awalnya memang untuk kepentingan banyak elemen. Entah kenapa dalam perjalanannya – terutama sejak 6 tahun lampau – terus diwarnai konflik. Tidak mustahil, hal ini terjadi karena syahwat kekuasaan oknum dan kroninya, sehingga mengabaikan asas pelangi dalam kepanitiaan.

Sejak dari tahun 2003 tujuan pembentukan Protap telah melenceng dari keinginan awal (1998): untuk kemasalahatan masyarakat luas dalam menanggulangi rentang (jarak) birokrasi yang berpusat di Medan. Ya, sejak 2003 hingga kini, wacana pembentukan Protap terkesan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu dan kelompoknya.

Demikianlah, syahwat kekuasaan itu akhirnya memuncak dan tragedi pun terjadilah di 3 Januari 2008. Berkisar pukul 12.15 Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP, tewas.

 

Dimanfaatkan Oknum

 Keinginan baik yang digagas berbagai elemen masyarakat tersebut sejak awal memang ingin dimanfaatkan oknum tertentu, sehingga tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula ada tiga opsi untuk ibukota Protap: Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu.

Seperti yang diberitakan ANALISA, Senin 25 September 2006 halaman 16: Karena tim prakarsa terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) mengunggulkan Siborong-borong sebagai ibukota Provinsi Tapanuli nantinya, DPRD Sibolga mencabut dukungannya bergabung ke Provinsi Tapanuli.

Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya SK No 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Dengan pencabutan SK No 19 tahun 2002, melalui rapat Paripurna DPRD Sibolga tanggal 18 September 2006 mengeluarkan SK No 15 tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan DPRD Sibolga dalam mendukung terbentuknya Provinsi Tapanuli.

 

Jangan Dipelintir

Harian Waspada (1/5 hal 1-07) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Analisa, Waspada, dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5-07) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut. Ada apa?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus, terlebih setelah keinginan oknum-oknum tertentu dipaksakan. Makanya Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) – ketika itu – mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Dapat disimpulkan Protap yang digagas 11 tahun lampau awalnya memang melibatkan berbagai elemen. Belakangan berubah jadi kepentingan oknum-oknum tertentu, terutama sejak enam tahun terakhir. Sejak itu, pembentukan Protap seperti tiada hari tanpa konflik.

Aksi yang menjurus pemaksaan kehendak sesungguhnya bukan baru terjadi di 3 Januari 2009 itu. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi, Abdul Wahab Dalimunthe saat menjadi Ketua DPRD Sumut pernah disandera demonstran untuk menerbitkan rekomendasi pembentukan Protap.

Maka saran MUI agar umat Islam dan masyarakat tenang, wajar diindahkan. Tapi untuk itu, penegak hukum harus benar-benar berjalan di rel yang ada, ditandai dengan ditindaknya para pelaku anarkisme tersebut. Semoga.

 

Peminat Masalah Sosial Budaya

Menetap di Medan

April 23, 2009 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Protap untuk Kepentingan Siapa?

Oleh Hidayat Banjar

 

Boleh jadi inilah klimaks yang akan mengantarkan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) jadi antiklimaks dan berakhir (ending) ke titik nol. Protap yang digagas enam tahun lampau memang dilandasi fondasi konflik. Dari sejak awal diwacanakan, Protap terus-menerus jadi ajang konflik.

3 Januari 2008 berkisar pukul 12.15 konflik iut memuncak hingga menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs H Aziz Angkat MSP. Pertanyaan kita, Protap untuk kepentingan siapa?

Siang itu sekira pukul 12.00 Aziz Angkat sedang memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDSU, Fahrizal Dalimunthe, terpaksa dibubarkan karena massa penggunjuk rasa tiba-tiba memaksa masuk ke dalam ruang sidang.

Begitu masuk ruang rapat paripurna, massa mendatangi Aziz Angkat dan memaksanya ke luar serta menyeret dari dalam ruangan. Suasana di dalam ruangan begitu sesak hingga membuat Aziz Angkat terkejut, apalagi dirinya disebut-sebut mengidap penyakit jantung.

Aziz Angkat terpaksa diamanakan ke dalam ruang Fraksi Golkar dan selanjutnya pihak DPRDSU memanggil mobil ambulans dan membawanya ke rumah sakit Gleni. Beberapa menit kemudian, Aziz Angkat meninggal dunia. Setelah diotopsi, jenazah Aziz Angkat dibawa dan disemayamkan di rumah duka Jalan Eka Rasmi Medan Johor (Berita Sore, 3 Januari 2009).

 

Soal Ibukota Provinsi

 Dari awal memang tidak pernah ada kata mufakat. Bahkan untuk menetapkan ibukota saja terjadi pertikaian yang tak kungjung selesai. Semula direncanakan ibukota Protap di Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.

Ketidaksetujuan dengan Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap merupakan salah satu pertikaian dari demikian banyak masalah. Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota provinsi mengesankan pemaksaan kehendak pihak tertentu. Di samping itu, terbaca pula ada misi ‘suci’ tertentu yang diemban jika Protap benar-benar jadi provinsi..

Karena itu, Harian Waspada (1/5 hal 1-2007) dengan judul “Muslim Taput Bantah Dukung Protap” mengungkapkan ada pihak tertentu yang membawa-bawa agama untuk kepentingan mereka. “Apa pun itu, tidak etis lambang agama digunakan. Muslim Taput selama ini tidak pernah ikut campur tangan soal politik Protap,” demikian ditegaskan tokoh Muslim Taput Aminuddin Panggabean (NU), Ketua PD Muhammadiyah Taput HMT Simorangkir yang secara khusus mendatangani Waspada, sekaitan adanya beberapa warga muslim dari taput demo ke DPRDSU, membawa spanduk bertuliskan “Suku Jawa dan Muslim Taput dukung Protap”.

Menurut mereka, adanya usul pembentukan Protap sah-sah saja namun jangan dipelintir dengan mengikutkan beberapa warga muslim Taput menjadi aspirasi seluruh umat muslim daerah ini. Apalagi dengan adanya tindakan anarkis di DPRDSU, dengan memaksa Ketua DPRDSU H Wahab Dalimunthe (ketika itu) menandatangani rekomendasi tanggal 24 April 2007.

 

Keunikan

Uniknya, pada penerbitan beberapa surat kabar seperti Waspada, Analisa dan lainnya, Wahab mengatakan yang dia tandatangani bukan rekomendasi, melainkan sekadar penyaluran aspirasi. Kalau rekomendasi harus rapat paripurna. Tapi pada penerbitan SIB (1/5) di berita utama disebutkan, setelah ketemu dengan Kapoldasu, Wahab mengatakan rekomendasi itu sah.

Penulis sebagai rakyat, dan mungkin banyak rakyat lainnya merasa bingung dengan pernyataan Wahab tersebut ketika itu. Ada apa, kok bisa demikian?

Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Proptap, mengesankan rencana pembentukan  perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ya, sejak awal, rencana pembentukan Protap tidaklah mulus. Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) mengatakan pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.

 

Memang, jika dilihat dari jumlah tingkat II-nya dan dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Sumut dapat dimekarkan sedikitnya jadi tiga provinsi, bahkan lebih. Lalu, kenapa yang begitu mengemuka hanya Provinsi Tapanuli. Menurut John T Ritonga (Waspada, Kamis 13 Agustus 2004) karena orang-orang di Tapanuli lebih progresif dan didukung pula oleh sebuah media. Lalu bagaimana dengan wacana Provinsi Asahan Labuhanbatu dan Provinsi Pantai Barat?

            Inilah pertanyaan yang begitu menggoda. Sebab, diundang-undang (no 22 Tahun 1999) menyatakan dua kabupaten dan satu kota saja sudah dapat membentuk provinsi. Sedangkan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004, disebut lima kabupaten dan satu kota. Sementara di Sumut, kini, sedikitnya ada 28 daerah tingkat II. Maka dari hitungan jumlah itu, sedikitnya pula di Sumut dapat dibentuk 3-5 provinsi.

 

Meredup

            Seiring perjalanan waktu, gema pembentukan Protap yang digaungkan 6 tahun lampau perlahan meredup. Tapi menguat kembali pada akhir 2006 lampau. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah ibukota. Nampaknya soal penetapan ibukota ini pun akan jadi cerita tanpa akhir.

“Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9-06).

HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muhammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”

Selain itu, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibuthkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborong-borong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur-hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”

Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintahah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapasogit,” ujar Simorangkir.

 

Pengotakan

Menurut Simorangkir, jangan karena desakan pembentukan Provinsi Tapanuli, terjadi pengotakan, tarik-menarik kepentingan antarkabupaten.

“Adanya asumsi, yang penting terbentuk dulu Provinsi Tapanuli, merupakan ambisi pribadi. Pemekaran suatu wilayah harus dengan konsep jelas untuk mempercepat pembangunan kepada masyarakat. Untuk apa dimekerkan kalau nantinya pembangunan jalan di tempat. Sama saja pemborosan anggaran,” ungkap keduanya.

Aksi penolakan berikutnya berlangsung Rabu (11/10-06). Ketika itu 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga menolak Provinsi Tapanuli. “Ratusan massa 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah, Himatatsi, Hima Tapteng serta perwakilan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari Medan berunjukrasa mendukung DPRD agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No 15 Tahun 2006.” (Demikian berita-berita surat kabar terbitan Medan termasuk Waspada, 12 Oktober 2006).

20 Ormas dan OKP itu yakni KNPI Sibolga, MPC Pemuda Pancasila Sibolga, PD Pemuda Mummadiyah Sibolga, PC GP Anshor, PC Hikmah, PC IPNU, PC PMI, PC PMII, PV IMM, PD IRM, PC GPI, PD Karang Taruna, PRM Aek Parombunan, Himatatsi, Himatapteng, Aliansi Mahasiswa Tapteng, PC Satma Pemuda Pancasila, Ranting PP Sibolga Selatan, PC Fatayat NU, BASI’AR (Badan Strategi dan Informasi Amanat Rakyat), PD Nasyiatul Alwashilyah, PC GMP, PD APA, DPD II HIPI, PD MABMI, PD GPA, serta masyarakat Kelurahan Pasar Belakang. Mereka sepakat mengatakan, pemaksaan kehendak itu merupakan upaya dari kelompok tertentu dengan misi tertentu pula.

 

Kelompok Tertentu

            “Masak karena kelompok tertentu ingin pemekaran lantas kita wujudkan, tidak bisa itu. Makanya hingga saat ini dewan masih menggodoknya,” ucap Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) keras kepada wartawan dengan wajah sedikit memerah.

            Dalam kata-katanya yang demikian itu, Rizal tidak menyebut Provinsi Tapanuli. Gubsu (ketika itu) hanya menyebut “pemekaran”. Tapi yang disebut “pemekaran” oleh Gubsu, tentunya tidak lain maksudnya Provinsi Tapanuli. Dan yang dimaksud dengan “dewan” oleh Gubsu dalam kata-kata itu, tentulah DPRD Provinsi Sumatera Utara.

            Ada bahagian-bahagian  tertentu dari kata-kata Gubsu yang dikemukakan perlu ditanggapi atau dipertanyakan supaya persoalannya makin jelas dan tidak membingungkan.

            Siapa sebenarnya yang dimaksud Gubsu dengan “kelompok tertentu” itu? Mungkin sudah ada pihak yang mengetahui siapa “kelompok tertentu” dimaksud. Tapi tidak  mustahil masih banyak pihak dalam masyarakat yang belum tahu atau tidak tahu siapa sebenarnya “kelompok tertentu” tersebut.

 

Catatan Sejarah

            Ada catatan sejarah yang penting untuk diingat dan dicermati. Misalnya sejarah yang terkait dengan perbuatan  Belanda di masa penjajahan, yang dengan cara tak kentara memusuhi kaum muslimin di negeri ini.

            Di Sumatera, Belanda dahulu mendirikan Keresidenan Pantai Barat dan sekaligus memerangi kaum Paderi yang muslim. Kemudian Belanda juga mendirikan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, yang setelah merdeka menjadi Provinsi Sumatera Utara.

            Sekarang, ada pula “kelompok tertentu” yang menghendaki pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan mendirikan Provinsi baru dalam wilayahnya, yakni diberi namanya Provinsi Tapanuli. Ada benang merah antara sejarah masa lalu itu dengan kehendak yang memaksakan berdirinya provinsi baru itu.

            Menyadari bahaya di balik itu, kepada kelompok tertentu itu, sang Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) yang arif mengatakan : “Tidak bisa itu !”.

Makanya kita bertanya, kenapa harus Provinsi Tapanuli saja yang diusulkan? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan di Pantai Barat dan Aslab, akankah diabaikan aspirasinya. Korban nyawa telah jatuh. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban berikutnya hanya karena pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu. Kita perlu bertanya lagi, untuk kepentingan siapa Protap itu? ***

 

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Tinggal di Medan.

April 23, 2009 Posted by | News - Articles | Leave a comment

DEPKEU – Download Pengumuman Hasil TPA

Karena banyaknya teman-teman pengunjung blog saya yang kesulitan membuka Website DEPKEU, maka disini udah saya upload kembali file2 berbentuk PDF yang langsung saya ambil dari sumbernya (website depkeu). Semoga saja bisa membantu teman-teman yang mengalami kesulitan.

 Bagi yang mao download pengumuman hasil TPA Depkeu silakan unduh disini:

Banda Aceh

Padang

Medan Depkeu 2008 – Medan 

Palembang

Jakarta

Yogyakarta

Surabaya

Denpasar

Pontianak

Banjarmasin

Balik Papan

Makasar

Manado

Kupang

Jayapura

Bagi yang pengen download dari wesite depkeu tapi kesulitan membuka website DEPKEU maka ada tips nih dari h3ndragunawan :

Pertama buka dulu http://www.flyproxy.com lalu masukkan  http://www.ppns.depkeu.go.id/ ke URL-nya.

Lalu whooppss, nyambung deh ke websitenya. Klik aja skip this Ad kalo iklannya mengganggu.

Good Luck dan moga2 anda diterima!! 😉

August 25, 2008 Posted by | Downloads, News - Articles | Leave a comment

DEPKEU – Pengumuman Hasil Test TPA

Bagi yang ikut test CPNS di DEPKEU, ini udah keluar hasil testnya.

Klik aja link berikut untuk melihat hasilnya : DEPKEU 2008 – Test TPA

Semoga Lulus!!!

August 23, 2008 Posted by | News - Articles | 4 Comments

DAFTAR PESERTA YANG LULUS UJIAN TPA – MEDAN

Horassss…. Medan!!!

Ini nih daftar peserta yang lulus Tes TPA untuk daerah MEDAN.

 

DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN TPA

Kota : MEDAN

No       Nomor TPU                N a m a                                                Tanggal Lahir

1          0201020016501062        MAGDALENA ULI H                         13/04/1985

2          0201030007503042        IKA MIRA KESUMA                         24/09/1978

3          0201030032503042        DEBORA R SITORUS                        29/07/1979

4          0201030044900001        ABDILLAH ARIF NST                       06/04/1983

5          0201030048203021        RAHMAT ARAFAT NST                    04/11/1979

6          0201030049805022        GETTY SITUMORANG                      04/04/1980

7          0201030088503102        JUNITADUMASARILUBIS                10/06/1979

8          0201030089703002        RIA HAFNI BATUBARA                   19/06/1980

9          0201030107802122        DEWI DHINI BR PURBA                   20/12/1978

10         0201030109603052        ERA LASMA MEI S                            01/05/1981

11         0201030124309062        DENNY DINA F SORMIN                  24/04/1984

12         0201030125404051        WIBISONO                                         01/02/1980

13         0201030132402052        PUTRI SARI NAULI                           02/04/1984

14         0201030138101031        HERU NASER                                     01/02/1980

15         0201030173503101        MARTHIN BANZAI ALWIS               18/10/1980

16         0201030238309032        HELENA                                             01/11/1981

17         0201030242903022        SHAOLIN SITUMORANG                  28/07/1980

18         0201030265004031        BENNY NOMOY S                             17/11/1978

19         0201030269403012        SRI WAHYUNI KETAREN                10/07/1981

20         0201030271603122        NINA FAHRITA FASRIL                    28/08/1980

21         0201030286710121        HENRY S BRAHMANA                     11/07/1978

22         0201030302810081        BHATARA JERIANTO LG                 15/07/1979

23         0201030305104022        SULISTIOWATI                                  27/06/1980

24         0201030334107092        MORINA MANULLANG                    01/02/1981

25         0201030353811122        PURNAMA SARI SARAGIH              23/01/1979

26         0201030357409122        MAZLI WARDHANI M                      12/02/1979

27         0201030387507122        IKE RISTIANTI                                   17/09/1980

28         0201030411004032        SHINTA R E T S                                 16/07/1978

29         0201030414303081        HENDRYSTOPEL GINTING              13/09/1979

30         0201030415007082        SOPHIA WENINTA B                                    16/10/1979

31         0201030418401092        DIARINA T SIANTURI                      14/10/1979

32         0201030426303021        MILI MAHARDHIKA                                     16/08/1980

33         0201030429703011        FRANKI NABABAN                          11/06/1980

34         0201030449403052        YOHANA P HUTAGALUNG                         13/07/1978

35         0201030452009031        ERWIN H SILALAHI                          27/09/1982

36         0201030456712042        SARTIKA                                            16/05/1982

37         0201030457703092        MARDIANI BR BANGUN                  18/03/1981

38         0201030467303041        MUHAMMAD ALBAHI                     26/02/1980

39         0201040002308122        AGNES SIMANJUNTAK                    18/08/1982

40         0201040005103092        CUT RIZKI AMALIA                          09/10/1983

41         0201040012803041        FRANSISKUS S                                  04/10/1985

42         0201040017603041        MICHAEL FEBRI SIAGIA                  13/02/1983

43         0201040020503042        JUNITA VERONICA S                       27/06/1982

44         0201040022405072        RISA PRATIWI                                   27/03/1986

45         0201040024104052        MUTIARASINAMBELA                     07/02/1986

46         0201040024504022        NOVA SIBARANI                              17/05/1984

47         0201040036802051        ROY AWAL SWET P                          05/06/1982

48         0201040037209031        BARITA STEPANUS                          18/09/1984

49         0201040038103052        SRI ANITA J SIAHAAN                     19/07/1982

50         0201040044109121        HENDRA TANATA S                                     08/07/1981

51         0201040045800001        ISWANDY HARY SS                          07/07/1981

52         0201040048903102        VERANITA O SITEPU                       18/10/1982

53         0201040049003092        BASARIANA NASUTION                  08/07/1984

54         0201040050703022        DEWI S SILALAHI                             21/02/1982

55         0201040052103022        DESTA INDAH SARI D                      30/12/1984

56         0201040052203022        CHAIRUNNY RIZKY                                     22/08/1985

57         0201040052403022        IKA FATWA SARI BR. SINGARIMBUN 18/01/1985

58         0201040052503022        ANANDA ERSULIATI HRP               25/08/1985

59         0201040056803052        RHEIN ALDE                                      10/11/1983

60         0201040059003022        ENDANG MARIANA S                      04/08/1982

61         0201040062103052        RODE RIA MELINDA P                     04/04/1987

62         0201040067803092        PUTRI L M S HUTAPEA                    07/05/1985

63         0201040073905022        MUHVEYDA ARIANI YT                  25/11/1985

64         0201040080803052        ROSA TRISKA O HSB                        19/10/1986

65         0201040087203092        SILVIA FRANSISCA                          16/06/1985

66         0201040087509071        DAVID FRONGSUA                           28/01/1984

67         0201040095603102        IRDAMAHAWATI                              07/02/1985

68         0201040102612042        AUDRANOVA INTANSARI              12/11/1982

69         0201040103203052        SAYANI E K DAELY                                     02/07/1986

70         0201040103712082        FRISILIA W H                                                 01/12/1986

71         0201040105203102        RAFIKASYARI                                   15/05/1982

72         0201040106703042        SRI MARIA SUSAN T                                    27/07/1982

73         0201040107410111        TRUEMAN BENNY P                                    24/01/1984

74         0201040107505032        JUNITA SIJABAT                               13/06/1983

75         0201040108503042        ANDRIANI DACHI                            28/07/1981

76         0201040108903121        MOUNA FACHRIZAL R                    01/05/1986

77         0201040110203052        UDURMA ROTUA SINURAT                        12/07/1986

78         0201040110306021        TAUFIK WIJAYA S                            23/04/1983

79         0201040111803041        FERNANDO EDWIN                          20/04/1983

80         0201040115702071        M THAMSIR SITEPU                                     05/10/1983

81         0201040118503051        LASRON LUMBAN RAJA                 29/03/1983

82         0201040122206122        DIAN L M                                           07/08/1983

83         0201040123904122        JULIWATY SINAGA                          22/02/1983

84         0201040127302121        MARNANDA BOY SINAGA              22/02/1985

85         0201040129504082        FITHRI SARRAH LUBIS                    05/07/1985

86         0201040130008122        HALIMAH KARIM                             15/04/1986

87         0201040132705082        MUSTIKA WARDHANI                     19/05/1983

88         0201040135103002        HENY JUWITA SIREGAR                  15/07/1984

89         0201040135204061        DENY S M SIRAIT                             16/06/1983

90         0201040135603052        NOVIE BERTINA KP                                     01/11/1983

91         0201040137503022        YULITA SANDRA DEWI                   04/07/1982

92         0201040138003052        SARI WAHYUNI M                            01/11/1984

93         0201040144303122        POPPY EKA HANDAYA I                 26/10/1984

94         0201040147609102        AMALIA HAYATI                              07/12/1982

95         0201040148103052        SILVANI INANDA                             18/01/1985

96         0201040158002052        ENITA MISRI LUBIS                          27/04/1985

97         0201040161603022        ARNY CARERA GINTING                 08/01/1984

98         0201040164805022        NOVA SUZANTIBR GTG                   02/11/1984

99         0201040173603102        INDAH A R                                         15/03/1986

100       0201040175203062        YUDISTA ASRI WIRADA                  11/08/1986

101       0201040179003052        RAFIKA SARI                                                 04/12/1986

102       0201040184902052        NURHADIAN SARI S                                     17/08/1985

103       0201040203303052        DINAR FRENICA S                            02/01/1984

104       0201040203403052        SURYA WULAN DANI                      13/04/1984

105       0201040210505072        DIAN MEYLINA S                             22/05/1985

106       0201040210803041        DANIEL H S SIAGIAN                       03/02/1986

107       0201040226207052        EMMI BR GINTING                            28/01/1983

108       0201040229305061        DEDY SYAHPUTRA                          12/03/1983

109       0201040230703042        YULIKA U HUTAGALUNG               15/07/1981

110       0201040237703072        RUMONDANG IMELDA N                07/12/1982

111       0201040249105122        IKA DESSY ANDRI NA B                  04/12/1984

112       0201040250901052        SULASTRI DELIMA B                       18/12/1985

113       0201040262003101        JUAN MADYA EDRI                                     01/06/1985

114       0201040265503122        SRI ANITA PANJAITAN                    02/08/1984

115       0201040279403052        FAUZIAH HANUM                            05/08/1983

116       0201040283603022        FRANSISCA ANGELINE T                 23/04/1985

117       0201040291305062        SAFTIKA DEWI                                  18/10/1985

118       0201040291705122        INDAH LESTARI M                           16/08/1983

119       0201040292204062        RENTA IDA SIMATUPANG              09/10/1983

120       0201040292303111        MELVIN HENDRIK TAMBUNAN     11/04/1982

121       0201040294309072        MONIKA SIAGIAN                            23/04/1986

122       0201040295602051        HADE HAMBRATA                           13/01/1984

123       0201040296010031        NARWINDER SINGH                                     29/09/1986

124       0201040298203052        JUNIARTI ANGELINA S                    11/06/1984

125       0201040299604031        SUDARTONO                                                 25/10/1982

126       0201040306703022        ROSDIANA                                         11/04/1983

127       0201040307007102        LIDIA KANDOU S                             18/03/1984

128       0201040308809101        ANDREW                                            05/10/1983

129       0201040313805072        SONNY PUTRA SIANIPAR               06/11/1982

130       0201040317807122        MONIKAH                                          02/09/1985

131       0201040320403022        DIANA RAHMA SARI                       10/10/1982

132       0201040322103022        DELIANA M HUTAJULU                  11/10/1985

133       0201040326004032        DESSYFITRIAULINALBS                  11/12/1982

134       0201040327803061        LIUS OKUMENE S                             12/12/1982

135       0201040330403062        ESTER PASARIBU                             18/03/1985

136       0201040330500002        YANUARTI TIKA AS                                     21/01/1983

137       0201040336411122        HOTMA MENTALITA                        05/11/1981

138       0201040337105072        JOICE OCTAVIA                                09/10/1981

139       0201040337902032        DESRIANI HARAHAP                       13/12/1983

140       0201040344304031        WILLY J A NAINGGOLAN                10/08/1984

141       0201040346902111        ILHAMSYAH                                      07/02/1985

142       0201040349812012        GABENA RAMBE                              29/11/1981

143       0201040353908121        KRISNAN GEA                                   05/03/1983

144       0201040357900001        JULHAM SYAHPUTRA                     08/08/1983

145       0201040368002062        JULITA SJ SITOPU                             28/07/1983

146       0201040372605082        YENI DIANA                                      04/07/1982

147       0201040375903022        NOVIANINTA M K K                                    09/11/1986

148       0201040377503052        TINA RUMONDANG S                      14/10/1984

149       0201040385803081        JOAN J TAMPUBOLON                     07/07/1982

150       0201040410004052        IKA HAMDINI                                    14/08/1985

151       0201040413301112        NASIAH                                              08/06/1986

152       0201040419602042        ROSMAULI M ARITONANG                         12/10/1982

153       0201040419904032        DINA ROSARI                                    16/12/1981

154       0201040421103042        SYAFRIDA INDRIYANI                    25/04/1984

155       0201040421908101        KARYAMAN DACHI                                     22/01/1982

156       0201040462511122        SANDY SERA SINAGA                      19/02/1984

157       0201040464603122        MELDA PUSPITASARI                      23/03/1985

158       0201040465002121        DIDI TRIANTO                                   20/05/1985

159       0201040467603042        ROSMA SIMANGUNSONG                30/09/1981

160       0201040467703042        AYU PUJI O                                       10/10/1986

161       0201040468802062        IRMADRA F G                                    26/11/1983

162       0201040470304102        RAMADANI POHAN                                     16/06/1983

163       0201040471903102        LORA FLORENCIA BR G                  22/01/1987

164       0201040474603041        AHADILULY AMBIAR                      27/09/1981

165       0201040481203051        TUMPAL B D R                                  22/12/1982

166       0201040481502052        LAMHOT SUSANTI H S                     02/07/1985

167       0201040485609032        ISABELLA W N                                  16/03/1982

168       0201043332400002        DESY MARLIANY NST                     15/12/1983

169       0201050036504121        FAHRUR ROZI                                   18/12/1982

170       0201050147506122        WIDYA ASTUTY                               29/09/1986

171       0201050169000001        FAHDIANSYAH PUTRA                   30/01/1983

172       0201050401103091        LIBRA A C SIMAMORA                    23/09/1982

173       0201060023202082        CHRISTINA O S                                 01/10/1985

174       0201060103611122        YANTI CHRISTINA BR B                  02/06/1985

175       0201060120508102        SIHOL MARITO S                              27/05/1986

176       0201060134210112        DONNA H SAGALA                           03/04/1983

177       0201060257005032        NURHANIFAS ARI                            28/09/1983

178       0201060461511032        FAUZIAH HUSNA G                          26/02/1984

179       0201070234212102        YANI PITRIYANI                               02/08/1982

180       0201080001904031        RICKY TOHOM ADOLF P                 14/11/1981

181       0201080006501032        ELITA MARIANT PURBA                 01/01/1983

182       0201080006707062        NOVITARAHMASARIARBY                         27/05/1986

183       0201080007204051        MUHAMMAD AZHARY                    22/03/1986

184       0201080019504032        PHUAN SARI ZEBUA                                    08/06/1985

185       0201080028202031        REZA ZURIANSYAH                                     31/08/1985

186       0201080034408122        JULIYANTI SAFITRI S                       17/07/1983

187       0201080035603101        BUDI ZULIADI                                   25/07/1984

188       0201080042204031        FERDINAND A P                               13/02/1984

189       0201080046703091        RAMON MENIK SIREGAR                03/02/1986

190       0201080057906092        T LIA CHAIRANI                               04/03/1984

191       0201080058412032        DONNI FERONIKA MUNTE              06/08/1984

192       0201080069104111        JACKY O SITUMORANG                  16/10/1983

193       0201080073501062        RINI RAFIKA SARI                            01/02/1987

194       0201080074010122        SITI RIZKIATY F R                            09/07/1986

195       0201080096310032        THERESIA ESLITA R SH                   18/11/1984

196       0201080101702122        FRANSISKA A SIMBOLON               04/08/1984

197       0201080106500002        SRY WAHYUNI                                 02/04/1982

198       0201080109808112        FRISKA SA AMAH M                                    18/08/1982

199       0201080111304031        RAMADHANY NASUTION               19/07/1981

200       0201080121803061        MUAN ROMY F P                              21/10/1985

201       0201080122003012        RIANA JULIANTY SRG                     12/07/1985

202       0201080130303052        AYU ANGGARAINI PANE                20/08/1986

203       0201080135700001        DENNY SIREGAR                              13/06/1982

204       0201080145404032        HAGAINA RANANTA                       05/04/1986

205       0201080146403102        YOHANA ROTUA YOSEFIN                         18/09/1986

206       0201080146500001        HERMANUS MATONDANG              05/08/1983

207       0201080159503102        NURLIANA ANGKAT                        29/10/1984

208       0201080181703042        ERVINA KHATARINA S                   24/08/1983

209       0201080195205062        NOVA VERSITA P                             07/06/1985

210       0201080203009122        TUTI HUTABALIAN                          16/05/1985

211       0201080204109021        ARI MATUMONA HSB                      17/11/1985

212       0201080216804011        DODY SURYA LUBIS                        19/01/1982

213       0201080222506082        DINAR MARLINANG                                    20/07/1981

214       0201080231903091        MARIHOT R SIRAIT                          26/06/1983

215       0201080237303092        MEYRINE HOLONG R T                    30/05/1982

216       0201080245703042        VERONICA Y C N                              13/08/1985

217       0201080257903042        SUSFITRI YANTI                               19/07/1982

218       0201080261808121        STEFANUS V SEBA ANG                  25/11/1981

219       0201080261903101        HERBET P SITANGGANG                 28/09/1984

220       0201080262109101        JANROY PURBA                               01/01/1984

221       0201080263204031        M RIFAI ANWAR S                            27/11/1984

222       0201080285403122        MARIANA DAMANIK                       13/09/1983

223       0201080316703061        HAKIM JANTER P S                          29/06/1984

224       0201080325704092        EKA KRISNAWATI                            26/06/1985

225       0201080328604051        JAMIL HANDY                                  20/05/1984

226       0201080332903112        EVA NIRWANA BRTOMPUL                        06/01/1984

227       0201080344904081        PANDAPOTANNAULIHUTAS          16/05/1982

228       0201080349503051        AHMAD AZHARY                             11/01/1985

229       0201080367204032        OVE LASTRIANY S                           30/11/1982

230       0201080371601032        AIMI SOLIDEI MANALU                   22/06/1985

231       0201080420104062        ROSVELIN ROMINAR S                    03/08/1985

232       0201080437408102        IKA SAFITHRI                                    27/08/1981

233       0201080447910081        ANDHIKA PRAMANA                      24/01/1986

234       0201080449203121        MOHD. DARWIN GINTING               19/12/1983

235       0201080451504062        FRANSISKA SITEPU                          14/10/1984

236       0201080451603042        ELISABETH                                        21/02/1984

237       0201080452303041        FERNANDO GINTING                       15/11/1984

238       0201080454504062        MARIA REGINA TARIGAN               08/03/1984

239       0201080457003122        HARNINGTIAS PUTRI                       12/03/1986

240       0201080470204032        VINA IMELDA SILAEN                     08/06/1983

241       0201080472803102        DIAN AZIZAH Y                                02/10/1983

242       0201080476003052        NOFRILINA SANTI T                                     26/11/1984

243       0201110224400001        DEDY ZULKARNAIN                        31/08/1985

244       0201110327012062        ROSDIANA HANUM LUBIS              25/06/1982

245       0201120164203041        SORI TUA SIREGAR                          18/10/1985

246       0201120167302032        REKA JAYANTI                                 19/01/1985

247       0201120192004082        HERPINASEMBIRING                       02/05/1983

248       0201120238712011        M HARFANO A                                  05/08/1981

249       0201140055403042        DEVIA SYABRINA SRG                    28/02/1985

250       0201140200610012        IRENA WIRASWASTY S                   14/06/1985

251       0201140221301002        DEVI YANTI BR BANGUN               24/05/1985

252       0201150118701122        DAHLIA FLEORINTA B T                 18/08/1981

253       0201160387303062        ESTER RINI K S                                 12/08/1983

254       0201170229811072        YENNY ROSIVA SINAGA                 13/09/1985

255       0201180232000001        BERRYMA ULY PUTRA SM                         07/10/1983

256       0201200116610082        TETTY SIPAYUNG                            16/09/1983

257       0201200304603112        RISA ADELINA BR T                                     24/07/1983

258       0201220113106081        DIAN NASRUL SINAGA                    13/11/1983

259       0201230024300001        KARUNIA KRISMAN GULO                         04/08/1983

260       0201230128103042        FINDA MUTIARA LUBIS                  16/02/1983

261       0201230209805022        SURYA HABNI P                               25/11/1984

262       0201230375201111        MARDIANSYAH                                28/10/1984

263       0201230471203122        MARLA SAKTIAN O                                     01/10/1983

264       0201230483300001        MAHMUD                                           11/10/1983

265       0201240197603041        ADI N NAINGGOLAN                        22/11/1985

266       0201250000503111        RUDY HARIANTO                             10/12/1982

267       0201250141809012        ITA YENNY SIHOTANG                    14/11/1985

268       0201250143702091        RIVAI SAPUTRA HRP                       12/02/1983

269       0201250212503041        TUGAS FERNANDO P                       28/07/1985

270       0201250231711052        ROHANA ZULFAA                            19/06/1982

271       0201250234706112        DYAH AYUNDA UTAMI P               15/11/1985

272       0201250249803042        MEIRINA HARDITA SARI                 23/05/1983

273       0201250276103011        SIGIT HADIYUWONO                       05/12/1985

274       0201250280505121        KRISMAN NATALIUS GEA               23/12/1984

275       0201250346103111        RIZKI JUANDA                                  11/03/1985

276       0201250398612001        DIAN REZEKI                                    02/01/1982

277       0201250427504102        RENIWATY A S                                 14/08/1981

278       0201250469704052        DEWI JULITA SIANTURI                  05/07/1984

279       0201270415904061        MAHYARUDIN D                              31/05/1982

280       0202020064206121        BERNAD KAMISTON C                    18/02/1982

281       0202020088003022        DESMA ERICA MARYATI                04/12/1979

282       0202020367002101        WELLY ANDRIAT                             25/06/1979

Atau bisa juga download linknya disini: Depkeu 2008 – Medan

August 23, 2008 Posted by | Downloads, Info and Events, News - Articles | 1 Comment

Antara TOEFL dan IELTS

Bagi mereka yang sedang belajar bahasa Inggris untuk persiapan belajar
ke luar negeri, kata TOEFL dan IELTS hampir selalu terngiang di
telinga. Tuntutan agar TOEFL atau IELTS mencapai angka tertentu,
selalu menjadi pendorong bagi peserta kursus untuk segera mengejarnya.
Pertanyaannya kemudian, adakah jaminan bahwa angka tertentu yang
terkandung dalam TOEFL dan IELTS benar-benar mencerminkan kemampuan
bahasa Inggris seseorang? Apa pula beda antara TOEFL dan IELTS?

TOEFL atau Test Of English as a Foreign Language. Tes ini dibuat oleh
sebuah lembaga pendidikan, Educational Testing Service (ETS) di
Princeton, New Jersey, Amerika Serikat.

TOEFL dimaksudkan sebagai alat ukur atau evaluasi atas kemampuan
berbahasa Inggris seseorang. TOEFL sendiri ada tiga jenis, yaitu TOEFL
International, TOEFL ITP (Institutional Testing Program), dan TOEFL
Prediction. TOEFL Internasional sering juga disebut sebagai
computer-based TOEFL (CBT) karena bentuk tesnya menggunakan komputer.
TOEFL ITP berupa tes tertulis, dan sering disebut paper-based TOEFL
(PBT). Sedangkan TOEFL Prediction merupakan bentuk tes yang mirip
TOEFL, tetapi tidak dikeluarkan/ diprakarsai ETS.

Kini, CBT sudah banyak digunakan sejumlah lembaga pendidikan dan
kantor untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris calon mahasiswa atau
karyawan. Seperti tes lainnya, CBT mengandung empat unsur, yaitu
menyimak (listening), berbicara (speaking) yang kadang diganti dengan
gramatika (structure), membaca (reading), dan menulis (writing).

Listening dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mendengar dan menyimak
bahasa Inggris, structure untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris
dengan gramatika baku, reading untuk mengukur kemampuan memahami
bacaan, dan writing sebagai sarana untuk mengukur kemampuan mengungkap
gagasan dalam tulisan berbahasa Inggris.

IELTS saingan TOEFL?

Selain TOEFL, kita juga sering mendengar kata IELTS. IELTS merupakan
singkatan dari The International English Language Testing System.
Kalau TOEFL merupakan tes berdasar Educational Testing Service (ETS)
di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, IELTS dibuat oleh Inggris
dan Australia. Boleh dikata, IELTS sebenarnya untuk negara-negara
tujuan berbahasa Inggris seperti negeri Inggris dan commonwealth
(persemakmuran) .

“Meski demikian, bukan berarti TOEFL hanya untuk Amerika, sedangkan
IELTS untuk Inggris dan negara persemakmuran. Kini, baik TOEFL dan
IELTS sudah bisa diterima di mana pun. Yang membedakan hanyalah angka
skor,” ujar Mariam Kartikatresni, Manajer Bisnis The British
Institute.

Dikemukakan, skor IELTS berkisar 0-9. Sedangkan skor TOEFL bisa
mencapai ratusan. Bagi mereka yang akan belajar ke luar negeri, amat
diharapkan nilai TOEFL lebih dari 500. Angka 400-450 sering dianggap
limited users, yaitu seseorang bisa berkomunikasi secara singkat
dengan disertai kesalahan.

Angka 450-500 sering disebut marginal user, si pemakai mampu melakukan
percakapan dasar dan dalam situasi yang tidak mendesak. Angka 501-525
disebut modest users, pemakai mampu berkomunikasi dan jarang melakukan
kesalahan. Angka 526-550 disebut competent users, pemakai dapat
berkomunikasi dalam berbagai situasi. Dan yang paling tinggi 550 ke
atas yang disebut good user, dan pemakai sudah mampu berkomunikasi
dalam berbagai situasi.

Mana yang akan dipilih, TOEFL atau IELTS, silakan pilih sendiri, mana
yang lebih disukai.

“Tetapi, yang jelas angka-angka yang tertera baik dalam TOEFL maupun
IELTS itu akan selalu berubah, sesuai perkembangan dan tuntutan
zaman,” tutur Mariam. (ton)

Sumber : KOMPAS

August 9, 2008 Posted by | Education, News - Articles | 1 Comment

Munir, Valent, dan Asketisme

 

Sejarah walaupun yang acak-acakan, tulis Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir-nya (Tempo 13 Juli 2008 hal 130) tidaklah hadir dengan sia-sia. Pribadi-pribadi serupa Munir, Valent dan lainnya yang hadir dengan perjuangan membawa perubahan atau tidak, juga tidak sia-sia.

Kalaupun akal budi tak kunjung menang, seperti dicitakan Hegel, tak berarti manusia takluk. Kalaupun kebebasan tak berhasil terbentang penuh di dunia, seperti diperhitungkan Marx, tak berarti ia tak layak diperjuangkan.

Pada titik inilah, menurut Goenawan, ”mikropolitik” punya makna ”militansi dari aksi yang terbatas”. Ia bukan rencana mengubah semesta berdasarkan wajah sendiri. Tapi ia tak takut kepada yang mustahil.

Dan, harapan? Bukan itu soalnya. Politik bisa dengan harapan, bisa tidak. Sebab ia perlawanan yang membuat hidup kita di sebuah tempat, di suatu waktu, bersama yang lain – tak sia-sia. Kematian Munir, bukanlah sebuah kesia-siaan. Komitmennya memberi pengaruh baik bagi jalan yang lurus.

Valent, ’dibunuh’ hak-hak sipil (perdata)-nya oleh orang-orang tertentu, juga dengan memanfaatkan fasilitas negara. Misal, masalah berkaitan dengan izin, kalau staf yang urus, kerap gagal atau diperlama-lama. Ruag geraknya terus dipantau. Untuk makan siang saja pun selalu diikuti oleh oknum-oknum bertubuh atletis dan bertampang seram. Pernah juga sampai sepuluh orang berdiri di depan kami (Hidayat Banjar, Valent dan seorang rekan) pada waktu makan malam, memoto dan melihat-lihat kami makan. Tidakkah ini semacam teror mental?

Kasus serupa Munir dan Valent di era keterbukaan dan kesejagatan ini merupakan sejarah muram bagi Indonesia. Terhadap kasus Munir, meski Suciwati (istri Munir), orang-orang yang berjuang agar kasus ini terungkap tuntas, dan siapa saja yang cinta keadilan mengalami proses antiklimaks, ketika Pollycarpus dibebaskan, namun kini titik terang mulai kelihatan.

Ketika itu, banyak yang pesimis – termasuk saya – kasus Munir akan dapat membongkar konspirasi jahat. Ketika Pollycarpus dibebaskan, kita berasumsi, kasus pembunuhan Munir kembali ke titik nol, kembali jadi misteri.

Ternyata, kabinet SBY-JK tidak mau main-main dengan penegakan hukum. Meski belum pasti tuntas, simpul itu mulai terlihat, setidaknya setelah Muchdi menyerahkan diri. Polisi menetapkan Muchdi Purworandjono sebagai tersangka baru kasus pembunuhan Munir. Ia ditahan dan sejumlah bukti disiapkan: hubungan teleponnya dengan Pollycarpus, surat penugasan intelijen, juga kesaksian bawahannya. Kita berharap kasus Valent juga dapat terungkap secara tuntas, dan membawa aktor intelektual ke proses hukum.

 

Keterlibatan Oknum BIN

Dari pemberitaan Majalah Tempo (Sabtu 29 Juni 2008), jika benar oknum-oknum BIN (Badan Intelijen Negara) terlibat pembunuhan Munir, betapa sangat menakutkannya negeri ini. Pertanyaannya kemudian, apakah ini sebuah operasi intelijen resmi atau penyalahgunaan wewenang oleh kelompok jahat di negeri ini?

Di negara modern, lembaga intelijen seperti BIN dirancang sebagai tempat berkumpulnya para patriot sejati. Mereka bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi dari semua penjuru dunia untuk kepentingan negera, bukan justru untuk menghabisi rakyat sendiri.

Jabatan yang diemban Muchdi di BIN memang memungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Ia menjadi deputi penggalangan, yang dalam pengertian di era Orde Baru bertugas menjalankan berbagai operasi rahasia, kalau perlu melanggar hukum, demi tujuan tertentu. Operasi seperti ini, termasuk pembunuhan memang jamak dilakukan negara otoriter untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah dari oposisi di dalam negeri. Di negara demokrasi, operasi seperti ini hanya boleh dilakukan di negara lawan.

Kalau Munir dihabisi secara fisik, di Sumut, seorang sahabat saya yang bernama dr Robert Valentino Tarigan SPd, Pimpinan BT/BS BIMA Indonesia berpusat di Jalan Bantam No 6 A Medan yang juga Direktur LSM Pelindung Bumimu ’dihabisi’ hak-hak perdata-nya. Ia diteror dengan berbagai modus hanya karena upaya menyelamatkan hutan bersama rakyat.

Penjajakan kerap dilakukan terhadapnya dengan terang-terangan, mobilnya pernah ditabrak dari belakang oleh oknum Kapolres salah satu Polres di Sumut, karyawannya diiming-imingi – kalau tak mau – juga diteror agar jadi pengkhianat, bahkan ada yang ditabrak hingga cidera, lokasi bimbingannya  pada 28 Oktober 2005 malah sekitar pukul 23.00 dikepung oleh sekitar 50 oknum aparat dipimpin langsung oleh Mah dan San ketika itu petinggi di Polres Asahan, salah satu wilayah advokasi Valent.

Pada Maret 2008, BIMA digrebek beberapa oknum Poldasu dipimpin Kasat II Reskrim, yang dulunya salah seorang Kanit di Polsek Medan Baru. Terlontar dari mulutnya bahwa penggerebekan pada Oktober 2005 malam itu karena Valent disangka memeras. Yang saya heran, siapakah yang akan diperas Valent dan dalam masalah apa?

           

1.112 Jam dalam Sel

            Valent (panggilan akrabnya) tidak menyerah, maka dibangunlah skenario agar ia masuk sel. Semua derita ini ia terima karena upayanya mewariskan mata air, bukan air mata kepada anak cucu. 48 hari atau setara dengan 1.112 jam Valent disekap di tahanan Poldasu tanpa kejelasan status hukum. Hingga tulisan ini dibuat (akhir Juli 2008) status hukumnya tak jelas.

Kalau memang Valent tidak bersalah, harusnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara). Kalau memang Valent bersalah, meskinya perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk dibawa ke pengadilan. Tapi, nampaknya, kasus penahanan Valent ini sengaja dibuat tak jelas.

Semula pihak-pihak pencuri kayu dan kroninya menganggap, kalau Valent ditahan akan merasa takut dan menyembah-nyembah agar hal itu tidak terjadi. Andai Valent takut tentu mereka bergembira karena nilai perjuangan akan dibarter dengan penangguhan penahanan. Selanjutnya Valent pun akan jadi boneka mereka.

Sementara pihak-pihak status quo berharap, dengan penahanan Valent, gerakan penyelamatan mata air yang berimplikasi pada transparansi dan cleant government akan meredup.

 

Asketisme

Nilai-nilai asketisme yang dipancarkan pribadi serupa Munir, Valent dan lainnya akan membawa pengaruh positif bagi orang-orang yang berada di jalan lurus. Sehingga menimbulkan semangat patriotisme dan kesanggupan berkorban buat orang banyak (lain). Tetapi, nilai-nilai asketisme tersebut akan ‘berbahaya’ bagi kelompok para pencuri dan pengusaha illegal karena gerakan mereka jadi sempit bahkan terhambat sama sekali.

Asketisme berasal dari bahasa Yunani “ascesis” yang berarti “pelatihan keras”, “disiplin diri”, atau “pengendalian diri”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, asketisme diberi arti “paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban”.

Gerakan Munir membongkar kasus penculikan sejumlah aktivis mahasiswa pada tahun 1997 membuka mata publik peran Komando Pasukan Khusus dalam aksi itu. Sebelas anggota Tim Mawar, tim yang terlibat operasi penculikan, diadili. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk memutuskan Prabowo dipensiunkan dini, sementara Muchdi PR dan dan Kolonel Chairwan, perwira yang dianggap ikut bertangung jawab, dibebaskan dari semua jabatan militer.

Gerakan advokasi hutan yang dilakoni Valent bersama rakyat dan Munir sesungguhnya berpijak pada asketisme yang kuat; komitmen pada kesederhanaan dan kerelaan berkorban. Begitu pula usaha bimbingan Valent, berpijak pada kejujuran, kesatria dan transparansi. Para siswa dilatih untuk tidak mencontek, tidak potong kompas dalam menuju cita-cita: lulus pada perguruan tinggi favorit atau mendapat nilai yang baik pada ujian semester.

Ternyata, begitu disebut dirinya harus ditahan karena logo Poldasu, Valent pun menandatangani surat penahanan dimaksud. Tapi Valent tak sudi menandatangani surat penangkapan, yang isinya setelah dua kali dipanggil berturut-turut tidak hadir lalu ditangkap.

”Kalau dipanggil tidak datang, itu mengurangi nilai intelektualitas saya. Saya tidak pernah tidak datang ketika dipanggil. Jadi mana mungkin surat penangkapan ini saya tandatangani,” tegas Valent ketika itu.

Di tahanan ia menikmati istirahnya yang selama ini jadi barang mahal. Terkadang kesibukan membuat tidur dan istirah bagi Valent sesuatu yang mahal. Maka ketika diperintahkan masuk tahanan, ia pun menikmatinya sebagai istirah yang nyaman.

Tersentaklah orang-orang yang selama ini menduga Valent akan menyerah bila ditahan. Ternyata apa yang mereka duga keliru sama sekali.

 

Para Maling Resah

Orang-orang yang terlibat di dalam konspirasi busuk para maling kayu pun resah. Lalu mereka pun cari cara agar Valent mau memohon penangguhan penahanan. Hal itu diungkapkan oleh seorang oknum polisi kepada saya (Hidayat Banjar) ketika itu. Tapi, Valent tetap bertahan.

            Apa lacur, sebuah badan perguruan yang Valent ketuanya pun digoyang. Mereka ciptakan seolah-olah ada pengurus badan tandingan. Agar menjaga keutuhan badan perguruan tersebut, akhirnya Valent bersedia menandatangani surat penangguhan penahanan, setelah 48 hari di tahanan. Bersedianya Valent dalam status hukum penangguhan penahanan agar tak mengecewakan banyak orang dan rusaknya pedidikan, khususnya di badan perguruan yang dipimpinnya. 

Kasus itu berawal dari adanya logo Poldasu (padahal di logo itu tidak ada tertera tulisan Poldasu hanya tertera Sumatera Utara) dan lambang RI (burung Garuda) di brosur BIMA. Brosur itu, kata mereka (Petugas Propam Poldasu), diedarkan di SPN Sampali 19 Desember 2006. Berarti, pencetakan brosur bermasalah tanpa sepengetahuan Valent itu diperkirakan pada tanggal 18 Desember 2006.

Betapa terkejutnya Valent ketika Petugas Propam memperlihatkan di brosur tertera logo yang menyerupai logo Poldasu dan lambang Garuda. Valent mengatakan kepada mereka, brosur tersebut dicetak tanpa sepengetahuannya. Penanggung jawab Bimbingan Super Intensif Bintara Polri adalah Baginda Panuturi Aritonang SH.

Berikutnya dipertanyakan ke bagian percetakan, Mahadi, penanggung jawab percetakan mengatakan ketika itu mesin untuk membuat plat sedang rusak. Berarti, brosur itu tidak dicetak dipercetakan BIMA.

Hal demikian tidak pernah terjadi di BT/BS BIMA. Biasanya manajer menyerahkan print out untuk dicetak ke sekretaris atau KTU, dibuat kartu kendalinya. Kalau mau cepat, langsung diantar ke meja Valent untuk diperiksa dan diparaf, lalu dicatat dan diantar ke percetakan oleh bagian ekspedisi. Hasilnya dibawa kembali ke BIMA oleh ekspedisi yang menunggu di percetakan.

Menurut petugas, mencantumkan logo Poldasu merupakan kesalahan. Brosur itu, kata mereka, diedarkan di SPN Sampali 19 Desember 2006. Berarti, pencetakan brosur bermasalah tanpa sepengetahuan Valent itu diperkirakan pada tanggal 18 Desember 2006.

Setelah itu, Februari 2007 datanglah panggilan dari Poldasu untuk memeriksa Baginda Aritonang. Semula Baginda diperiksa sebagai saksi, belakangan berubah jadi tersangka. Ketika Baginda diperiksa sebagai tersangka, Valent pun diperiksa pula sebagai saksi.

Pada April 2007, Baginda melaporkan kepada Valent bahwa dia dipanggil Poldasu untuk diserahkan ke Kejatisu berhubung berkasnya sudah P21 (lengkap). Uniknya Baginda ketika itu bolak-balik antara Poldasu dan Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumut). Para Jaksa sepertinya enggan menangani perkara ini karena dianggap tidak cukup pasal (sumir) untuk diajukan ke PN (Pengadilan Negeri) Medan. Sampai enam kali berkas Baginda hilir-mudik dari Poldasu ke Kejatisu, dan kembali ke Poldasu.

Yang jadi pertanyaan, biasanya permintaan dari kejaksaanlah agar berkas dan tersangka diserahkan. Tetapi untuk kasus ini, telah diserahkan – bahkan berkali-kali – oleh kepolisian namun Kejaksaan Tinggi Sumut menolaknya. Saya ikut mendampingi Baginda ketika itu.

 

Konspirasi

Entah bagaimana ceritanya, pada Agustus 2007, datang panggilan dari Poldasu untuk memeriksa Valent dalam status tersangka. Ya, penahanan Valent, semata-mata karena para maling kayu, dikoordinir oleh lelaki berinisial As, pengusaha kayu dan pemilik usaha anggkutan ASA berasal dari Tebing Tinggi. Kabarnya As menggarap hutan Tormatutung Kabupaten Asahan bagian wilayah advokasi Valent. Rumor yang berkembang, As punya pengaruh kuat di Poldasu.

Ada pula S (yang vonis kasasinya hukuman satu tahun penjara raib entah ke mana) – juga pengusaha kayu. Mereka merasa gerah dengan advokasi hutan yang Valent dan tim lakukan di berbagai daerah di Sumut dan Aceh. Lelaki S dikenal punya hubungan dekat dengan oknum-oknum BIN.

Setelah dua kali dimintai keterangan masalah dugaan pemakaian logo tanpa izin, Valent pun ditahan pada Rabu 29 Agustus 2007. Bukankah ini merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)? Valent dijerat pasal 378 dan 228 serta harus masuk sel. Tapi, hingga kini kasusnya mengambang, SP3 tak juga keluar, berkasnya pun tak dikirim ke Kejaksaan Tinggi untuk disidangkan. Yang aneh, pelaku utamanya (Baginda Aritonang SH) sama sekali tak pernah ditahan di Poldasu.

Valent adalah Direktur LSM Pelindung Bumimu yang kerap mengadvokasi hutan dan mungkin sudah jadi TO (target operasi) pihak-pihak tertentu seraya menunggu peluang (celah) untuk menjerat dan pada akhirnya meluluhlantakkan upayanya bersama masyarakat luas menyelamatkan hutan. Akankah kasus ini menjadi terang benderang atau tetap kelabu, kita tunggu saja kebijakan dari orang-orang bijak untuk menggulirkan roda hukum di track yang benar. Semoga. ***

 

*Peminat Masalah Sosial Budaya

Tinggal di Medan

July 28, 2008 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Pemerintah pun Menolak Protap

Beberapa harian terbitan Medan maupun Jakarta pada Selasa 25 Maret 2008 memberitakan tentang penolakan pemerintah terhadap pembentukan Protap (Provinsi Tapanuli). Kenapa pemerintah menolak Protap? Dijawab oleh berita-berita itu: karena Protap semata hanya untuk kepentingan pihak tertentu.
Sebenarnya, sejak diwacanakan sekitar enam atau tujuh tahun yang lampau, Protap sudah mengundang pro dan kontra. Semula memang terkesan pembentukan Protap dalam upaya mengatasi rentang kendala ibu kota provinsi dengan beberapa daerah seperti Nias, Sibolga, Taput dan lainnya. Maksudnya, jika Protap dibentuk, rentang kendala tersebut dapat diatasi, karena ibu kota provinsi akan berpindah pula. Medan-Sbilolga, Nias-Medan, atau Tarutung-Medan, memerlukan waktu sedikitnya 6-9 jam perjalanan.
Jika Protap jadi dibentuk, tentu ibu kota provinsi tidak lagi di Medan. Dengan demkian, rentang kendala rakyat yang berurusan dengan pihak pemerintah provinsi, dapat diatasi.
Apa lacur? Ketika wacana itu bergulir, terlihatlah betapa di balik keinginan mulia mengatasi rentang kendala dimaksud, terselip keinginan sekelompok kecil orang. Bahkan belakangan keinginan itu terkesan dipaksakan.
Melihat kenyataan inilah, agaknya, pemerintah memberi isyarat penolokan usul pembahasan Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) dan empat daerah otonom baru kabupaten/kota, lainnya di Sumatera Utara.
Keempat daerah usulan pemekaran yang diisyarakan ditolak yakni, pembentukan kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan pembentukan Kota Berastagi. Sedangkan terhadap pembantukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, pemerintah berjanji akan merealisasikan untuk dibahas di Komisi II DPR RI.
Isyarat penolakan pemerintah dikemukakan Mendagri Mardiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR dam PAH I DPD di Gedung DPR Jakarta, Senin (24/3-2008). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II EE Mangindaan dari F-PD, itu mengagendakan mendengar pandangan dan pendapat pemerintah dan DPD tentang usul inisiatif DPR tebtang pemekaran 15 daerah.

Terlalu Dipaksakan
“Hasil kajian pemerintah terhadap 48 daerah pemekaran sebelumnya terkesan terlalu dipaksakan untuk kepentingan tertentu. Jadi belum ada jaminan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Mendagri.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sayuti Assyatiri dari F-PAN mendukung upaya mendagri. Ia minta agar pemekaran daerah dilakukan dengan kajian lebih cermat. Sebab, ada kecenderungan pemekaran menjadi alat pengelompokan etnis. “Gejala ini perlu dicegah karena bisa memunculkan separatisme lokal yang akhirnya mengancam NKRI. Bahkan Komisi II tidak akan membahas usulan pemekaran selama tidak mendapat dukungan dari provinsi induk,” tegasnya.
Marilah kita buka kembali betapa pemaksaan kehendak itu dipertontonkan pada masyarakat luas secara kasat mata. Soal penetapan ibu kota provinsi saja, pihak tertentu memaksakan Siborong-borong sebagai ibukota. Padahal semula ada tiga opsi ibukota Protap ditawarkan: Tarutung, Pandan atau Siborong-borong. Entah bagaimana jalan ceritanya, akhirnya diputuskan, ibukota Protap adalah Siborong-borong. Apa lacur, tak sedikit yang keberatan dengan penetapan itu.
Penetapan Siborong-borong sebagai ibukota Protap salah satu penyebab yang mementahkan rencana pembentukan Protap. Sebab, di balik rencana Siborong-borong sebagai ibukota, mengemuka adanya pemaksaan kehendak dari pihak tertentu dengan misi tertentu pula.

Kepentingan Segelintir
Sekali lagi, dipaksakannya Siborong-borong sebagai calon ibukota Protap, mengesankan pembentukan perovinsi baru itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Makanya jauh-jauh hari, rencana pembentukan Protap tak terlepas dari pro kontra yang menyimpan api konflik. Api itu, jika ditiup terus tak mustahil akan membakar masyarakat sumut.
Karenanya, walau ketika itu Anggota DPRD Sumut telah merekomendasikan, namun, Gubsu HT Rizal Nurdin (alm) mengatakan, pembentukan Provinsi Tapanuli belum waktunya.
Memang, jika dilihat dari jumlah tingkat II-nya dan dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Sumut dapat dimekarkan jadi tiga provinsi, bahkan lebih. Lalu, kenapa yang begitu mengemuka hanya Provinsi Tapanuli? Menurut John T Ritonga (Waspada, Kamis 13 Agustus 2004) karena orang-orang di Tapanuli lebih progresif dan didukung pula oleh sebuah media.
Sebab, di undang-undang (no 22 Tahun 1999) menyatakan dua kabupaten dan satu kota saja sudah dapat membentuk provinsi. Sedangkan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004, disebut lima kabupaten dan satu kota. Sementara di Sumut, kini, sedikitnya ada 25 daerah tingkat II. Maka dari hitungan jumlah, sedikitnya di wilayah Sumut dapat dibentuk 3 provinsi.
Gema pembentukan Protap memang timbul tenggelam. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah ibukota yang karenanya DPRD Sibolga kembali menarik dukungannya.

Mencabut Dukungan
Seperti yang diberitakan Analisa, Senin 25 September 2006 halaman 16: Karena tim prakarsa terbentuknya Provinsi Tapanuli (Protap) mengunggulkan Siborong-borong sebagai ibukota Provinsi Tapanuli nantinya, DPRD Sibolga mencabut dukungannya bergabung ke Provinsi Tapanuli.
Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya SK No 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Dengan pencabutan SK No 19 tahun 2002, melalui rapat Paripurna DPRD Sibolga tanggal 18 September 2006 mengeluarkan SK No 15 tahun 2006 tentang Pencabutan Keputusan DPRD Sibolga dalam mendukung terbentuknya Provinsi Tapanuli.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sibolga H Yusran Pasaribu didampingi Ketua Komisi III DPRD Sibolga Maruli Simamora dan Anggota Komisi I, H Mursan Pohan ketika mewakili Anggota DPRD Sibolga yang ditemuli Analisa Jumat (22/9-2006).
Karena itu, kata para wakil rakyat ini, dukungan untuk bergabung dalam membentuk Provinsi Tapanuli dicabut. Sebab, hasil rapat koordinasi menyangkut rencana penentuan calon ibukota Provinsi Tapanuli di Pemprovsu pada 15 September (2006 – pen) lalu menetapkan Siborong-borong menjadi calon yang diunggulkan menjadi ibukota provinsi.
Hal senada disampaikan sejumlah tokoh masyarakat di Tapanuli Utara. Mereka menilai, desakan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak lagi mencerminkan bagaimana percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli, namun terkesan sebagai upaya bagi-bagi ‘proyek’ kekuasaan belaka.
“Kita bukan tidak setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi apakah itu murni aspirasi masyarakat. Justru kami pertanyakan munculnya oknum-oknum mengklaim dirinya sebagai pemrakarsa mengatasnamakan masyarakat. Bahkan membuat keputusan menetapkan calon ibukota tanpa meminta pandangan tokoh masyarakat, sehingga muncul protes,” sebut tokoh masyarakat Tarutung HMT Simorangkir dan SR Panggabean kepada Waspada, Senin (25/9-2006).
HMT Simorangkir yang juga Ketua PD Muhammadiyah Taput menyebutkan, pemekaran suatu wilayah harus dalam konteks mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kepentingan para pelaku politik supaya dapat bagi-bagi kekuasaan. “Makanya perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.”
Selain itu, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat harus berupaya keras membenahi sarana dan prasarana jalan yang sangat dibuthkan rakyat. “Lihat saja jalan Siborong-borong – Sipahutar – Pangaribuan – Garoga yang hancur-hancuran. Belum lagi di Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Samosir.”
Dengan pembentukan Provinsi Tapanuli, apakah nantinya dapat dipastikan dibangun. Jangan-jangan prasarana Kantor Pemerintahah yang lebih diprioritaskan. “Kalau begitu lebih baik dimatangkan dulu konsepnya, sehingga menyentuh berbagai sektor pembangunan kepada masyarakat Bonapasogit,” ujar Simorangkir.
Aksi penolakan ketika itu terus berlangsung. Bahkan Rabu (11/10-2006) 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa Sibolga menolak Provinsi Tapanuli. “Ratusan massa 20 Ormas, OKP dan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sibolga Tapanuli Tengah, Himatatsi, Hima Tapteng serta perwakilan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari Medan berunjukrasa mendukung DPRD agar tetap konsisten menolak wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, sesuai keputusan DPRD Sibolga No 15 Tahun 2006.” (Demikian berita-berita surat kabar terbitan Medan pada 12 Otkober 2006).
20 Ormas dan OKP itu yakni KNPI Sibolga, MPC Pemuda Pancasila Sibolga, PD Pemuda Mummadiyah Sibolga, PC GP Anshor, PC Hikmah, PC IPNU, PC PMI, PC PMII, PV IMM, PD IRM, PC GPI, PD Karang Taruna, PRM Aek Parombunan, Himatatsi, Himatapteng, Aliansi Mahasiswa Tapteng, PC Satma Pemuda Pancasila, Ranting PP Sibolga Selatan, PC Fatayat NU, BASI’AR (Badan Strategi dan Informasi Amanat Rakyat), PD Nasyiatul Alwashilyah, PC GMP, PD APA, DPD II HIPI, PD MABMI, PD GPA, serta masyarakat Kelurahan Pasar Belakang. Mereka sepakat mengatakan, pemaksaan kehendak itu merupakan upaya dari kelompok tertentu dengan misi tertentu pula.

Catatan Sejarah
Ada catatan sejarah yang penting untuk diingat dan dicermati. Misalnya sejarah yang terkait dengan perbuatan Belanda di masa penjajahan, yang dengan cara tak kentara memusuhi kaum muslimin di negeri ini.
Di Sumatera, Belanda dahulu mendirikan Keresidenan Pantai Barat dan sekaligus memerangi kaum Paderi yang muslim. Kemudian Belanda juga mendirikan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, yang setelah merdeka menjadi Provinsi Sumatera Utara.
Sekarang, ada pula “kelompok tertentu” yang menghendaki pemekaran Provinsi Sumatera Utara dengan mendirikan Provinsi baru dalam wilayahnya, yakni diberi namanya Provinsi Tapanuli. Seakan ada analogi yang berbahaya antara sejarah masa lalu itu dengan kehendak yang memaksakan berdirinya provinsi baru itu.
Dan seakan menyadari bahaya di balik itu, kepada kelompok tertentu itu, sang Gubsu (Rizal Nurdin – alm ketika itu) yang arif mengatakan : “Tidak bisa itu !”.
Makanya kita bertanya, kenapa harus Provinsi Tapanuli saja yang diusulkan? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan di Pantai Barat dan Aslab, tidakkah berhajat memiliki provinsi sendiri? ***

*Peminat Masalah Sosial Budaya
Tinggal di Medan.

June 23, 2008 Posted by | News - Articles | 8 Comments

Telkomsel Terdepan dalam Pelayanan

Sejak kelahirannya 13 tahun yang lampau, visi: penyedia solusi telekomunkasi nirkabel terkemuka di Indonesia terus diusung. Komitmen Telkomsel tampil di garda terdepan dalam layanan telekomunikasi bukan basa-basi dan diwujudkan dengan kerja keras. Dalam langkah bisnisnya, Telkomsel tak sekadar mengejar profit, juga mengusung misi pelayanan agar tidak ada satu wilayah pun di Indonesia terisolir. Terbukti data April 2008 – 13 tahun sejak berdirinya – memperlihatkan sudah 95 persen wilayah Indonesia dijangkau Telkomsel. Inilah komitmen.

Service Leader
Maka wajarlah, kalau dikatakan Telkomsel terdepan dalam pelayanan. Bukti ini diperkuat dengan keberhasilan Telkomsel di ajang sevice quality award 2008. Telkomsel kembali mempertahankan predikat sebagai exceptional total service quality satisfaction, pada ajang dimaksud. Pengakuan ini semakin mengukuhkan Telkomsel sebagai service leader, dengan tingkat kepuasan pelayanan tertinggi berdasarkan survei terhadap 1.600 responden.
Service quality award merupakan ajang bergengsi memberikan penghargaan bagi pelaku industri dengan tingkat kepuasan pelanggan terbaik, di mana tahun ini terdapat 130 merek pelayanan dari 26 kategori yang disurvei lembaga survey independent Carre-CCSI (Center for Customer Satisfaction and Lolayality) dan Majalah Marketing.
Pengukuran dilakukan berdasarkan empat parameter kepuasan secara ketat, yakni accessibility, service process, people, dan service complaint handling, yang selanjutnya diolah menjadi skor total bernama Indonesian Service Satisfaction Index (ISSI).
Telkomsel meraih predikat tertinggi exceptional dengan nilai ISSI 3.9449 cukup jauh dibanding total rata-rata industri telekomunikasi (selular dan FWA) yang hanya 3.8842 di mana dua operator selular besar lainnya yakni Indosat (3.8488) dan XL (3.8382).
Manager Corporate Communications Telkomsel Suryo Hadiyanto mengatakan penghargaan ini bisa dikatakan sebagai rapor pelayanan, yang diraih melalui sebuah proses panjang dalam upaya menghadirkan layanan terbaik berstandar internasional.
Dalam hal ini, tentunya juga sekaligus menjadi tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan seiring tingginya kepercayaan pasar pengguna produk Telkomsel yang mencapai 52 juta pelanggan atau meningkat 2.000 kali lipat dari jumlah tahun pertama beroperasi yang hanya 26 ribu pelanggan, tandas Suryo.
Kisah sukses Telkomsel ini berawal dari pilot project pengoperasian Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler berbasis GSM oleh Badan Usaha Milik Negera (BUMN) TELKOM di Batam pada Oktober 1993, dan terdaftarnya TELKOM sebagai anggota GSM-MoU tahun 1994, maka terlahirlah TELKOMSEL sebagai anak perusahaan BUMN TELKOM yang mulai beroperasi 1995 setelah medapat ijin Lisensi Nasional dari pemerintah.
Lahir dari rahim BUMN yang berorentasi pada pelayanan publik, dilandasi semangat nasionalisme memajukan negeri, Telkomsel secara cepat melakukan penggelaran jaringan hingga pelosok di mana kini telah berhasil melayani lebih dari 95 persen wilayah populasi penduduk dengan membangun 22.000 BTS (Base Transceiver Station) atau 148 kali lipat dari BTS yang dibangun tahun 1995 (awal beroperasi) yang hanya 149 BTS. Bahkan di tahun 2008 ini menambah 5.000 BTS baru dengan investasi 1,5 miliar dolar AS (sekitat Rp 14 triliun).

Era Selular Berbasis Pelayanan
Seiring perjalanan 13 tahun Telkomsel melayani Indonesia, tahun 2008 ini industri telekomunikasi Indonesia telah memasuki babakan baru di mana regulasi baru terkait tarif mulai diimplementasikan dan disusul dengan regulasi Standar Wajib Kualitas Pelayanan Telepon Bergerak.
Dalam rangka memenuhi aturan (comply) Regulasi/Pemerintah, sejalan dengan diimpelentasikannya Keputusan Menkominfo tentang tarif interkoneksi dan formulanya, maka per tanggal 1 April 2008 Telkomsel melakukan perubahan tarif.
Menyongsong babakan seluler berbasis mutu pelayanan, Telkomsel telah menyiapkan seluruh komponen infrasturktur layanan termasuk kualitas jaringannya. Untuk memastikan kesiapan jaringannya, Telkomsel melakukan Open Drive Test secara serempak bersama 200 wartawan di jalur antarkota (intercity) yang padat trafik komunikasinya di berbagai wilayah Indonesia.
Sebelumnya juga telah dilakukan kunjungan ke berbagai pusat pelayanan pelanggan seperti GraPARI dan Call Center, guna memastikan kesiapan customer service baik walk-in maupun on-line.
Gelar perencanaan serta public education tentang teknologi dan manfaatnya lewat kegiatan Telkomsel Moving Forward, Telkomsel Goes to Campus, Study Visit, dsb.

Memelopori Era Mobile Wallet T Cash
Menandai hadirnya era baru layanan mobile commerce di Indonesia, Telkomsel meluncurkan layanan mobile wallet yang diberi nama Telkomsel Cash (T-Cash) pada 27 November 2007, di mana dengan ponselnya kini pelanggan dapat melakukan transaksi seperti: pembelian barang, cek saldo, cek transaksi yang pernah dilakukan, pembayaran jasa, dan transaksi-transaksi lainnya.
Telkomsel melakukan perjanjian kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Tekonologi Sepuluh November (ITS) dalam menghadirkan pembelian Konten Digital Akademis dengan cara pembayaran melalui mobile wallet.
Bahkan Telkomsel juga memberikan kepedulian bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan menghadirkan solusi kemudahan para TKI untuk melakukan transfer uang lintas Negara (remittance) secara secure, cepat dan mudah melalui layanan mobile wallet T-Cash yang telah sukses ujicoba di Hongkong.
Mungkin suatu kebetulan atau bisa jadi memang sudah menjadi takdir bahwa bulan Mei menjadi bulan bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang identik dengan Kebangkitan Nasional. Di mana pada 20 Mei 1908 dideklarasikan Perkumpulan Boedi Oetomo (berarti “Watak Mulia”) yang mengusung Nasionalisme Indonesia sebagai dasar perjuangan menuju “Indonesia Merdeka” dan memajukan bangsa.
Pada bulan Mei juga, tepatnya 26 Mei 1995 sebuah perusahaan karya anak bangsa bernama Telkomsel diberi amanah oleh pemerintah untuk menggelar layanan telekomunikasi selular hingga pelosok, menandai dimulainya era kebangkitan bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk merdeka dari keterisolasian komunikasi informasi sekaligus mempersatukan negeri.

Aksi Peduli Telkomsel Spirit
Seiring upaya Telkomsel untuk terus menebar manfaat melalui layanan telekomunikasi berikut mulitiplier effect yang ditimbulkannya, Telkomsel juga berupaya secara langsung menyentuh aspek kebutuhan sehari-hari dengan melakukan berbagai aksi kepedulian, yang dituangkan dalam serangkaian kegiatan corporate social responsibility.
Program ini sifatnya menjadi “wajib” dan tidak terlepaskan dari program utama Telkomsel dengan sasaran porsi terbesar adalah Strata Anak-anak (tidak mampu dan atau yatim piatu) dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan. Sasaran ini dipilih dengan harapan melalui generasi penerus dengan modal dasar sehat, santun dan berilmu.
Melalui CSR yang diberi nama TELKOMSELspirit yang bersemangatkan jiwa melayani untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, Telkomsel secata nyata menjadi bagian masyarakat melalui program kepedulian sosial.
Sebagai wujud syukur memasuki usai Telkomsel yang ke-13 melayani Indonesa, di sepanjang tahun 2008 ini Telkomsel membantu 100.000 anak-anak (tidak mampu dan atau yatim piatu), dalam bentuk berbagai alat sekolah dan bantuan dana operasional yayasan yang menaunginya.
Selain itu di bidang pendidikan, Telkomsel menggelar try out kesiapan Ujian Akhir Nasional (UAN) bagi 45.000 pelajar SMP dan SMA membuka Taman Bacaan di beberapa wilayah Indonesia, menerbitkan 24.000 buku cerita berisi nilai-nilai kesantuan 12 budaya daerah asli Indonesia, serta perbaikan sarana sanitasi dan lapangan bermain Sekolah Dasar.
Telkomsel juga membantu program Departemen Kesehatan “Deteksi Dini Kanker Rahim dan Payudara”, dengan menyumbangkan dana sebesar 1,8 miliar. Di samping itu, juga menyumbang beberapa Puskesmas berupa alat fogging nyamuk demam berdarah dan peralatan kesehatan.
Di bidang kesehatan, Telkomsel bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan program hidup sehat “Anti Drugs Campaign Goes To School and Campus” di lingkungan sekolah dan kampus. Telkomsel membantu 33 Mobil APV lengkap dengan peralatan edukasi bahaya Narkoba, yang didistribusikan ke seluruh provinsi sebagai kendaraan operasional Unit Cegah Narkoba.

Go Green
Dalam upaya mendukung pemerintah dan program global untuk menciptakan lingkungan hijau, Telkomsel menggelar “Go Green” berupa penanaman 130.000 pohon hingga akhir tahun ini sebagai upaya penghijauan lingkungan hidup yang berdampak pada iklim secara global.
Sedangkan bentuk kepedulian lain terkait dengan bencana alam (gempa, banjir dan tanah longsor), seiring dengan upaya percepatan pemulihan infrasktruktur telekomunikasinya, Telkomsel memberikan bantuan bagi masyarakat di lokasi bencana alam berupa: tenda pengungsian, sembako, obat-obatan, materian bangunan serta posko telepon gratis.
Bahkan, Telkomsel juga memberikan kepedulian bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan menghadirkan solusi komunikasi hemat lewat karti prabayar simPATI Kangen. Kepedulian tersebut semakin dilengkapi dengan kemudahan para TKI untuk melakukan transfer uang lintas Negara (remittance), secara secure, cepat dan mudah melalui layanan mobile wallet T-cash yang telah sukses diujicoba di Hongkong. Saat ini simPATI Kangen telah dapat digunakan di Taiwan dan Hongkong, yang diharapkan dapat membangkitkan kepedulian berbagai pihak untuk melayani para TKI “pahlawan devisa” dengan semakin baik lagi.

Belajar Bersama
Saran penulis, andai Telkomsel dapat bekerjasama dengan Departemen Pendidikan atau pihak terkait dalam program belajar bersama lewat internet atau multimedia interaktif, niscaya Indonesia tak perlu membangun banyak rumah sekolah. Di India dan berbagai negara lainnya, program belajar lewat multimedia ini telah berjalan dengan baik.
Para siswa cukup dikumpulkan di rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat yang dimungkinkan untuk itu, lalu belajar bersama lewat multimedia dimaksud. Bila ada mata pelajaran yang tidak (kurang) dimengarti dapat ditanyakan secara interkatif. Ternyata program ini, tidak saja murah, juga efektif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Nah, bagaimana? Bukankah pendidikan merupakan agen perubahan? Bravo Telkomsel. ***

Tulisan ini diikutsertakan
dalam lomba Telkomsel 13 Tahun

June 21, 2008 Posted by | News - Articles | Leave a comment

Traveling Salesman Problem (TSP)

The problem requires a tour beginning at specificlocation and visiting the remaining n-1 locations, each beingvisited only once, with a return to the beginning point so as tominimize the total distance traveled. Although the problem sound verysimple, its exact solution is not. In a small problem with fivelocations, there are (n-1)!/2 possible solutions. The division by2 reduces the problem since we assume that thedistance from i to j is the same as the distance from j to i.

Thus, afive-city problem has 12 possible solutions. However, a problem with10 cities has more 180,000 possible solutions.Although exact solutions to the problem exist, theyare not efficient. Many operations researchers consider this problemso difficult that it will never solved efficiently. (If you can solve it,You can becomefamous!)

Sajadin Sembiring

Data mining & Knowledge Management Research Group

Departement of Computer Science

Faculty of Computer System & Software Engineering

Universiti Malaysia Pahang
www.sajadinbiring. multiply. com

June 12, 2008 Posted by | Info and Events, News - Articles | Leave a comment